Profil

Profil Menegristek

Arsip Makalah

Kategori Makalah

Halaman Login

6 February 2009 - 15:18Peta Kita Bebas Dari Pengaruh Peta Belanda

Gambar ini diedit dengan GIMP, aplikasi OSS. Kunjungi www.igos.web.id untuk mengetahui tentang OSS.

Mengapa Penerbitan Peta Ini Fenomenal? Karena Kekomprehensifannya. Akhirnya setelah kurang lebih 50 tahun, pada 05 Februari 2009 Indonesia kembali menerbitkan Atlas Nasional. Atlas sebelumnya pertama kali ditebitkan pada tahun 1938. Atlas Nasional selama ini menjadi acuan bagi bangsa untuk mengetahui informasi resmi tentang Indonesia yang berisi kumpulan peta tematik deskriptif, gambar, foto, dan citra satelit yang disusun secara tematik.

Selain peta tematik, deskriptif, gambar, foto, dan citra satelit, Atlas Nasional Indonesia volume 1 yang diluncurkan saat ini terdiri dari beberapa sub tema yang berkaitan yaitu antara lain iklim, geologi, geomorfologi, gunung api, kelautan, penutup lahan, lahan basah, rawan bencana dan kawasan konservasi. Orang Indonesia akan tahu tentang potensinya sendiri melalui peta yang dibuatnya sendiri.

Klik di sini untuk melihat liputan berita peluncuran tersebut di situs Ristek.

Klik gambar di atas untuk melihat versi aslinya di situs Ristek.

Dari Situs Republika, 06 Februari 2009, lihat artikel ini di laman sumber.
Lihat berita terkait, “Bakosurtanal Luncurkan Atlas Nasional Pertama” (05 Februari 2009) di situs Media Indonesia.

Bakosurtanal Luncurkan Atlas Nasional Pertama

Akhirnya Merdeka dari Atlas Belanda

Oleh: Endro Yuwanto

Indonesia boleh jadi telah merdeka sejak 63 tahun silam. Tapi, dalam soal peta atau atlas, Indonesia baru merdeka. Betapa tidak, atlas yang selama ini digunakan ternyata peninggalan Belanda. Atlas buatan Indonesia baru diluncurkan pada Kamis (5/2), dengan nama Atlas Nasional Indonesia (ANI).

”Atlas Indonesia yang selama ini beredar memang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda untuk menandai wilayah jajahannya yang luas di Hindia Belanda,” ungkap Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Rudolf W Matindas, di sela-sela peluncuran ANI, kemarin. Selain atlas Belanda buatan tahun 1938 atau 71 tahun silam itu, Rudolf mengatakan, banyak juga atlas yang membahas wilayah Nusantara dan hanya sepotong-sepotong memberi informasi resmi secara nasional. Dibandingkan semua peta, Rudolf mengatakan, ANI lebih lengkap.

Banyak hal baru dalam ANI dibandingkan atlas-atlas lama itu. Antara lain, perubahan luas hutan, pembukaan sawah, jumlah saluran irigasi, penyebaran penduduk, pengembangan kota-kota baru, jaringan transportasi, dan jumlah pelabuhan hingga bandara. ”Bisa terlihat bedanya antara dulu dan sekarang,” kata Rudolf.

Sebelumnya, atlas peninggalan kolonial Belanda ‘terasa’ seperti buatan Indonesia lantaran menggunakan bahasa Indonesia. Alih bahasa terjadi sejak awal 1950-an, ketika Mattheus van Randwijk, kepala Redaksi dan Direktur majalah mingguan Vrij Nederland, meminta jurnalis Mimbar Indonesia, Djamaludin Adinegoro, datang ke Belanda.

Bersama Cornelis de Koning, koleganya di Vrij Nederland, Randwijk ingin memperbanyak penerbitan buku untuk Indonesia. Salah satunya atlas. Mereka mencurahkan energi pada usaha penerbitan dan penjualan buku setelah majalah yang dikelolanya goyah ditinggal pelanggan, gara-gara dianggap terlalu memihak Indonesia. Adinegoro menerima ajakan Randwijk. Ia rela meninggalkan Mimbar Indonesia, surat kabar yang ikut dirintisnya sejak 1947. Alasannya, upaya penerbitan buku itu untuk menjembatani hubungan Indonesia-Belanda. Dari kolaborasi itu, terbitlah buku Atlas Semesta Dunia pada 1952. Inilah atlas pertama berbahasa Indonesia sejak RI merdeka.

Meski demikian, dasar pemetaan wilayah dalam atlas itu tetaplah produk kolonial. Adinegoro hanya mengubah penamaan kota dan pulau yang sebelumnya berbahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Misalnya, dari Buitenzorg menjadi Bogor, Fort de Kock menjadi Bukittinggi, dan Celebes menjadi Sulawesi.

Mantan menteri koordinator perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mengatakan, ANI merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kembali memupuk jati diri bangsa dan semangat nasionalisme. Dengan memahami wilayah Indonesia secara benar, dia mengatakan, kontroversi soal perbatasan dengan negara lain bisa dihindarkan.

Jika pun kelak terjadi kontroversi, Dorodjatun mengatakan, Indonesia sudah memiliki bukti yang kuat tentang wilayahnya sendiri. ”Negara-negara lain yang ingin mengetahui Indonesia bisa melihat melalui media informasi geografis seperti ini,” katanya.

Melalui atlas ini, Indonesia telah melakukan klaim sepihak terhadap pulau-pulau terluar yang selama ini masih menjadi sengketa. ”Jika memang sudah ada perjanjian internasional, itu yang kita pegang. Tapi, kalau belum ada, titik-titik yang belum disepakati, misalnya dengan Malaysia atau Filipina, itu tentu harus dilakukan dengan perundingan,” ujar Rudolf.

Menurut Rudolf, selama belum ada kesepakatan dalam perundingan, Indonesia berhak menggambarkan batas-batas wilayahnya dalam peta secara sepihak atau biasa disebut klaim sepihak. Klaim itu, lanjut dia, dasarnya adalah garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah ndonesia. ”Koordinatnya kita tentukan di lapangan dan itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar,” jelasnya.

Rudolf menyatakan, penentuan batas laut memang menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Berdasarkan hasil survei base point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, lanjut dia, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar. Sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayah pantai.”Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus menjaga keutuhan wilayahnya. Atlas ini bisa menjadi salah satu jembatannya,” katanya.

Volume I
Menurut Rudolf, ANI merupakan kumpulan peta tematik, deskriptif, gambar, foto, dan citra satelit yang disusun secara sistemik sehingga membentuk informasi tentang fenomena, potensi, dan sumber daya yang ada. Atlas ini, lanjut dia, dikemas dalam tiga volume atlas. Volume I yang diluncurkan awal 2009 ini, menyajikan informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan alam Indonesia. ”Seperti, geologi, iklim, geomorfologi, kelautan, gunung api, rawan bencana, penutupan lahan, hingga kawasan konservasi,” jelasnya.

Tahun ini, kata Rudolf, akan dilanjutkan penyelesaian atlas volume II yang membahas potensi dan sumber daya. Pada 2010, akan diselesaikan atlas volume III yang membahas sejarah, wilayah, penduduk, budaya, dan bahasa. Atlas-atlas ini, lanjut Rudolf, menampilkan lebih lengkap informasi untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan maupun informasi pulau dan kepulauan besar. ”Kami berharap masyarakat sadar bahwa Indonesia telah memiliki atlas referensi yang dapat digunakan secara luas,” katanya menegaskan.

ANI volume I disusun sejak 2007 dengan anggaran sekitar Rp 2 miliar. Atlas ini merupakan produk bersama antara Bakosurtanal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Departemen ESDM, Dinas Hidro Oseonografi Mabes TNI AL, Departemen Kehutanan, UGM, ITB, UI, dan National Geographic.”Atlas ini juga akan menambah daftar produk atlas nasional yang sudah dipublikasikan oleh negara lain,” kata Rudolf.

Atlas dengan perbandingan 1:250.000 ini diluncurkan dalam bentuk buku cetakan yang dicetak 800 eksemplar dan akan didistribusikan kepada instansi pemerintah, kedutaan besar, hingga institusi pendidikan. ”Namun, masyarakat umum juga dapat memperolehnya dengan ongkos pengganti Rp 200 ribu atau mengaksesnya pada web Atlas Nasional Indonesia yang kini sedang dikembangkan,” ujarnya. Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), Kusmayanto Kadiman, mengingatkan agar ANI terus-menerus direvisi. ”Atlas yang merupakan informasi gambaran atas suatu wilayah bukanlah hal yang stagnan atau tidak pernah berubah,” jelasnya.

Rudolf mengakui, idealnya peta wilayah suatu negara direvisi lima tahun sekali. Tapi, karena berbagai alasan terutama soal pendanaan yang besar, dia mengatakan, negara-negara berkembang seperti Indonesia belum mampu merevisi peta wilayahnya setiap lima tahun.