• Dari Harian Kompas, 30 Januari 2009, lihat artikel ini di laman sumber.

Inovasi

Panser Buatan Sendiri, Asing Tak Baca Kekuatan

Oleh: Nawa Tunggal

Berbeda dengan panser impor, penggunaan kendaraan lapis baja untuk angkatan perang buatan bangsa sendiri ini akan sangat menentukan kekuatan yang tidak bisa ”dibaca” negara asing.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PT Pindad telah mewujudkannya dengan hasil rancangan panser pada 2004. ” Impor teknologi pertahanan dan keamanan (hankam) oleh suatu negara memudahkan bagi negara lain untuk ’membaca’ kekuatannya. Itulah alasan pentingnya membuat sendiri panser maupun teknologi hankam lainnya,” kata Deputi Pusat Teknologi Industri Hankam pada BPPT Joko Purwono, Selasa (20/1) di Jakarta.

Sejak awal Joko terlibat dalam perancangan panser yang masih menggunakan mesin merek Renault dari Perancis. Semula pembuatan panser ini ingin mengandalkan mesin produk PT Texmaco untuk memenuhi kriteria sepenuhnya sebagai produk dalam negeri. Namun, itu gagal akibat perusahaan yang bersangkutan kemudian bermasalah.

Ia bersama tim di BPPT menggarap rancangan produksi panser ini dimulai dari penentuan konfigurasi hingga rasio tenaga yang dihasilkan. Rancangan lalu diserahkan ke PT Pindad untuk dibangun di Bandung, Jawa Barat.

Dari hasil pengerjaan sendiri, kecuali produk mesin, ujung- ujungnya diperoleh penghematan. Joko enggan merumuskan persentase penghematannya, tetapi menuturkan penggunaan produk lokal sudah diupayakan melebihi kapasitas 60 persen.

Keandalan panser lokal dengan poros roda dan suspensi yang independen ini mampu menelusuri berbagai kondisi medan dengan tetap mengoptimalkan kenyamanan 12 penumpang di dalamnya. Ini ditunjang masing-masing roda yang memiliki suspensi. Dengan demikian, kenyamanan akan diperoleh di dalam panser berpendingin udara tersebut.

Jenis panser yang sudah diproduksi PT Pindad hingga saat ini dengan roda ban sebanyak empat dan enam buah. Penggunaan roda ban untuk panser memang memiliki kelemahan. Ketika panser digunakan di medan berlumpur dalam dan licin bisa ”slip”. Namun, bobot panser darat yang mencapai 13 ton dengan rasio tenaga mencapai 20,75 tenaga kuda per ton diharapkan untuk mengatasi kelemahan itu.

Kepala Bidang Teknologi Industri Hankam Matra Darat BPPT Abdul Azis menuturkan, untuk kavaleri TNI Angkatan Darat hingga kini sudah dibuat 20 unit. Jumlah yang ingin dicapai dalam waktu dekat mencapai 150 unit.

Kompetitif (Baca selanjutnya…)

• Dari situs Ristek, lihat artikel ini di laman sumber.

Proyek Infrastruktur

KK Meninjau Perkembangan Pembangunan Jembatan Suramadu

Oleh: Teguh Rahardjo

Hari Senin tanggal 26 Januari 2009 di tengah suasana hari libur imlek, Menristek Kusmayanto Kadiman (KK) bersama-sama Menteri Pekerjaan Umum melakukan peninjauan pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Hadir pada saat peninjauan tersebut antara lain Kepala BPPT, Dirjen Binamarga, Deputi Infrastruktur Bappenas, Deputi Program Ristek, dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Binamarga menyampaikan bahwa total panjang jembatan lebih kurang 5.5 km, dimana jembatan yang melintas selat madura panjangnya 2.7 km dan total panjang approach bridge di kedua sisi 2.8 km. Tipe jembatan yang dibangun adalah jembatan precast box girder dan jembatan cable-stayed, di mana panjang bentang precast box girder rata-rata 80 m dan panjang jembatan cable-stayed adalah 190 m - 430 m - 190 m. Bentang tengah jembatan cable stayed dibangun dengan ketinggian clearance 30 m sehingga kapal sekelas Dewa Ruci dapat melintasinya. Pembangunan jembatan precast box girder melibatkan kontraktor-kontraktor nasional seperti Wijaya Karya, Hutama Karya dan Agra Budi. Untuk jembatan cable-stayed kontraktor utamanya adalah kontraktor dari China. Apabila jembatan ini selesai, maka jarak tempuh Madura ke tengah kota Surabaya tidak lebih dari 30 menit. Hal ini akan membuka kesempatan bagi berkembangnya ekonomi di pulau Madura.

Saat ini konstruksi-konstruksi utama seperti pondasi tiang pancang, pier, tower, cable dan sebagian besar box girder sudah selesai dibangun. Hanya tinggal beberapa girder jembatan dan badan jalannya yang masih terus dikerjakan. Target penyelesaian semua pekerjaan adalah bulan Juni 2009. Untuk akses jalan ke Jembatan, karena pembebasan tanah baru selesai tahun 2008 maka saat ini masih tersisa sekitar 15% pekerjaan yang masih dalam penyelesaian pembangunannya.

(Baca selanjutnya…)

Terekomendasi untuk Dibaca

E-GOVERNMENT BERBASIS OPEN SOURCE SOFTWARE DAN KISAH KEBERHASILAN JEMBRANA

Oleh: Engkos Koswara

• Di muat di Warta e-Gov, No. 09/Tahun III/ 15 Oktober-15 November 2008. Lihat Situs Warta e-Gov di sini.
• Lihat berbagai artikel berkaitan dengan kegiatan KK dalam hubungannya dengan Pemkab Jembrana di Makalah-Menteri

Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu mengelola kegiatan informasi pemerintahan memberi peluang baru untuk melayani masyarakat dengan cepat, akurat, relevan dan tepat waktu. Selain masyarakat diuntungkan dengan layanan cepat dan terbuka, pemerintah juga diuntungkan dengan naiknya pendapatan asli daerah.

Pemahaman Umum

Keberhasilan pembangunan e-government tidak terlepas dari 5 komponen dasar yang menunjangnya, yaitu:

1. Perangkat keras yang meliputi perangkat komputer, sistem jaringan dan sistem telekomunikasi. Komputer yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan apakah akan memakai microcomputer, minicomputer, atau mainframe, hal ini sangat tergantung dari jumlah data yang akan diolah. Sistem jaringan yang akan digunakan untuk komunikasi komputer perlu ditentukan apakah cukup dengan local area network, wide area network, atau gabungan keduanya. Untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain dibutuhkan sistem telekomunikasi yang handal apakah menggunakan radio, telepon atau satelit, termasuk penyedia telekomunikasi mana yang digunakan. Kemungkinan lain adalah membangun sendiri fasilitas telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga tidak terjadi ketergantungan pada provider tertentu;
2. Perangkat lunak meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman dan aplikasi komputer yang digunakan. Untuk menentukan sistem operasi yang digunakan perlu diperhatikan bahwa sistem tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Bisa berbasis open source seperti Linux dan Solaris atau closed source software seperti prorietary. Untuk menentukan pilihan harus berhati-hati karena sistem operasi akan sangat menentukan kelancaran jalannya sistem, tidak saja secara teknologi tapi juga secara ekonomi, pilihlah sistem operasi yang secara teknologi mudah dikembangkan dan menyediakan kode program komputer terbuka artinya bahwa kode program yang dibangun untuk menjalankan komputer dapat di baca, dimodifikasi dan dikembangkan oleh para programmer lokal. Bila menggunakan sumber tertutup maka sulit untuk dikembangkan sendiri, artinya sistem yang dibangun akan terjadi ketergantungan pada pembuatnya atau pada vendor tertentu. Begitu juga untuk program aplikasi sebaiknya menggunakan sumber kode terbuka, sehingga siapapun programmer yang akan mengembangkan aplikasi dapat dengan mudah membaca sumber kodenya. Bila e-government ini akan dibangun dengan menggunakan open source software maka yang perlu diperhatikan adalah harus dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibindang ICT sehingga dapat membuat, mengembangkan dan merawat sendiri sistem e-government yang dibangunnya.
3. Data meliputi data tekstual, suara, gambar, video, dan data spatial. Kebutuhan pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan data untuk e-goverment sangat bervariasi hal ini ditentukan dengan jenis data dan jumlah data yang diolah. Dalam pelaksanaannya jenis data tersebut dolah bersamaan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi yang dibangun. Untuk sistem informasi yang berbasis perta biasanya menggunakan data spatial dilengkapi dengan gambar, suara, tekstual bahkan video. Hal ini merupakan e-government yang sangat ideal namun membutuhkan penyimpan data yang besar begitu juga sewaktu menginformasikan kepada masyarakat membutuhkan bandwidth yang cukup besar sehingga sistem dapat berjalan lancar, bila hal ini tidak dilakukan dengan cermat sistem yang dibangun akan sering hang, karena tidak ada sinkronisasi antara data yang diolah, perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Semua e-government memerlukan database. Database yang dibangun bisa terpusat (centralized database) atau tersebar (decentralized database), hal ini tergantung dari kebutuhan e-government yang dibuat dan harus ditentukan sewaktu tahapan desain sistem.
4. Prosedur meliputi cara menginstal perangkat lunak yang dibangun artinya harus ada dokumen pendukung untuk membantu para pengguna dalam melaksanakan pekerjaannya; cara memperbaiki sistem bila muncul masalah yang sederhana dan dapat diatasi oleh pengguna artinya harus ada dokumen “trouble shooting” (pemecahan masalah) yang mudah dimengerti oleh pengguna; cara menjalankan sistem atau dikenal dengan nama “system operating procedure” atau prosedur untuk mengoperasikan sistem, hal ini perlu ada dokumennya yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga siapapun yang akan menjalankan sistem ini tidak akan mengalami kesulitan yang berarti.
5. Sumber daya manusia meliputi “system analyst” yang mempunyai keahlian dalam menganalisa sistem, diperlukan kalau akan membuat sistem informasi yang baru, sebelumnya harus dianalisis sistem yang sedanng berjalan, lalu ditentukan perbaikan apa yang harus dilakukan, programmer yang punya keahlian membuat dan mengembangkan program komputer terutama yang berbasis OSS sehingga akan dengan mudah dan cepat dalam membuat perangkat lunak yang diperlukan; administrator jaringan diperlukan karena e-government yang dibangun merupakan gabungan dari berbagai sistem informasi, seprti sistem informasi keuangan, kepegawaian, pajak, kependudukan, sekolah, rumah sakit, pendidikan tinggi, industri, pengusaha, perdagangan, dll.

Administrator inilah yang mengelola dari semua sistem yang ada termasuk kelancaran jaringan komputer yang digunakan; teknisi diperlukan terutama untuk memasang dan menangani kerusakan yang minimal dari perangakat keras dan perangkat lunak yang sederhana sehingga sistem akan selalu berjalan tanpa harus menunggu dengan waktu perbaikan yang relatif lalam, teknisi yang melakukan pengentrian data ke sistem termasuk melakukan validasi data yang masuk terutama untuk data yang akan diakses masyarakat harus mempunyai kesalahan yang minimal, sehingga tidak banyak revisi.

(Baca selanjutnya…)