23 September 2008 - 10:29Perhatian untuk Inovasi Daerah

Dari harian Kompas, 23 September 2009.

Sistem Inovasi di Daerah Diabaikan

Jakarta, Kompas - Sistem inovasi yang berorientasi pada spesialisasi kewilayahan menjadi kunci keberhasilan pengembangan riset dan aplikasinya. Di sisi lain, sistem inovasi di tingkat daerah dan nasional ini masih diabaikan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Padahal, banyak hasil riset memiliki potensi aplikasi.

Demikian diungkapkan anggota Komisi VII DPR, Zulkieflimansyah, pada rapat kerja dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menneg Ristek) Kusmayanto Kadiman beserta pimpinan tujuh lembaga penelitian nondepartemen (LPND) di bawahnya pada Senin (22/9).

 ”Dari hasil rapat kerja tahun 2007 lalu diusulkan ada pengembangan sistem inovasi daerah dan nasional. Namun, ini tidak diwujudkan,” tuturnya.

Menurut Zulkieflimansyah, sistem inovasi memperjelas mekanisme pengembangan riset dan aplikasinya di berbagai daerah. Riset-riset bisa terfokus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat terus dikembangkan untuk menciptakan daya saing tinggi.

Sistem inovasi di daerah juga memungkinkan ada kerja sama dengan pemerintah daerah lain. Zulkieflimansyah mencontohkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan potensi unggulan kewilayahannya sebagai pusat pengembangan jagung. Melalui sistem inovasi daerah mestinya didorong pengembangan berbagai riset yang menunjang produksi jagung dan inovasi teknologinya.

Terkendala koordinasi
Kusmayanto Kadiman menyatakan, beberapa bantuan teknis untuk peningkatan produksi jagung di Gorontalo sudah pernah disampaikan. Namun, pembentukan sistem inovasi di berbagai daerah tidak terwujud karena terkendala masalah koordinasi dengan instansi lain.

Pada kesempatan itu Kusmayanto memaparkan capaian-capaian program Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan tujuh LPND yang meliputi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Aeronautika Nasional, Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta Badan Standardisasi Nasional.

Kusmayanto beserta tujuh pemimpin LPND tersebut secara serempak berurutan menyampaikan, selama ini tidak ada duplikasi anggaran untuk masing-masing kegiatan riset. Ungkapan ini mendapat sorotan dari beberapa anggota Komisi VII DPR sebagai sikap para ilmuwan yang sudah menjadi politisi.

Bakosurtanal	Batan	Bapeten	BSN	Lapan	LIPI

”Duplikasi riset dengan pihak lain yang kami maksudkan karena selama ini tak pernah ada koordinasi berbagai kegiatan riset yang ada di berbagai lembaga,” kata anggota Komisi VII DPR, Budi Harsono. Tidak adanya koordinasi riset di berbagai lembaga, menurut Zulkieflimansyah, adalah bentuk kegagalan Menneg Ristek yang membawahi urusan riset. (NAW)==

• Lihat artikel terkait di situs Ristek “Raker KNRT dan LPND-Ristek dengan Komisi VII DPR RI“. Berikut cuplikannya:

Setelah paparan Menristek, para Kepala LPND Ristek menjelaskan tentang tugas, fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga masing-masing untuk menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih. Bapeten dan Batan sama-sama melakukan kegiatan di bidang nuklir, namun Bapeten mempunyai fungsi merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan dan pemanfaatan tenaga nuklir sedangkan Batan melakukan kajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir.