Ristek Headline |
Kamis 17 April 2014
 
 
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Jumat 11 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Kamis 25 Maret 2010
Panduan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Print PDF Facebook Twitter Email

Berawal dari semangat reformasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengemban tanggung jawab yang besar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (lawmaking process) termasuk dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari segi manajemen,  coordinating  atau pengkoordinasian, merupakan salah satu fungsi organik manajemen, sebagaimana dikemukan oleh Fayol dan Luther M. Gullick, seperti dikutip oleh Sondang P Siagian dalam bukunya “Filsafat Administrasi” Tahun 1990.

Dikatakan, koordinasi yang dilaksanakan dengan baik akan dapat meningkatkan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan. Koordinasi pengharmonisasian, pemantapan, pembulatan konsepsi rancangan undang-undang yang aspiratif, reponsif dan selaras dengan falsafah negara, tujuan nasional, UUD RI Tahun 1945, UU lain dan politik hukum yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan UU yang bersangkutan.

Menteri Hukum dan Ham, Patrialis Akbar dalam sambutannya  pada acara peluncuran “Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman P3K)”, Kamis 25 Maret 2010 di Balai Kartini , Jakarta, mengatakan, bahwa  buku ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis operasional untuk melengkapi ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan peraturan perundang-undangan. Pedoman yang difasilitasi oleh UNDP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 24 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ini, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berpotensial dapat terjadi.

 “Disharmonisasi tersebut terjadi disebabkan karena berbagai faktor, yaitu pembentukannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam waktu yang berbeda, pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian, pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem, lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin ilmu, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas, terakhir belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan”, ucap Patrialis.

Memeriahkan  acara diskusi panel dalam acara peluruncuran buku ini, tampil pakar hukum, mantan Menteri Hukum dan Ham, Yusril Ihza Mahendra yang menyampaikan bahwa pedoman ini merupakan sarana untuk mempersiapkan rancangan peraturan per undang-undangan yang aspiratif, reponsif, taat azas, selaras dan serasi secara vertikal dan horizontal dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD45.

Secara khusus, tujuan Pedoman P3K mencakup penyelarasan secara kompherensif,  teknis operasional tolok ukur,  panduan dan arahan bagi pelaksana teknis, menyamakan persepsi mengenai apa, bagaimana dan prosedur, serta menjamin penyusunan rancangan perundang-undangan taat azas, untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, ujar A.A Oka Mahendra, Staf Ahli Hukum di Kementerian Hukum dan Ham selaku narasumber ke dua.

Pedoman P3K yang merupakan upaya atau proses untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antar berbagai unsur dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai satu kebulatan ide yang utuh, kompak atau kokoh sebagai bagian intergal dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierakis  di tayangkan oleh Andi Irman, Konsultan Komunikasi saat memoderatori  diskusi panel dengan narasumber Suhariyono A.R. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan selain Yusril Ihza dan A.A. Oka Mahendra dengan  tema “Tantangan Pelaksanaan Panduan P3K di Indonesia" yang dihadiri oleh UNDP Indonesia, German Technical Cooperation (GTZ), DPR/Baleg, Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait serta undangan lainnya. (bhh/rc/humasristek)




Rabu 16 April 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Rabu 16 April 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Senin 14 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Selasa 08 April 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Selasa 08 April 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Senin 07 April 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Senin 07 April 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Senin 07 April 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Kamis 03 April 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Kamis 03 April 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]