Pengembangan dan Peningkatan Nilai Produk Komoditas Unggulan Gambir
Senin 03 Oktober 2011

Identifikasi pengembangan dan peningkatan nilai produk berbasis gambir  diselenggarakan oleh Bappenas  dalam bentuk Workshop pada tanggal 29 September 2011 di Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.  Lokakarya dihadiri oleh Kementerian teknis terkait antara lain  kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, kementerian Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Limapuluh Kota, Universitas Andalas, serta perwakilan  petani gambir. “Tujuan workshop  adalah koordinasi strategis dari instansi pelaksana terkait untuk meningkatkan rantai nilai produk unggulan berbasis komoditas gambir”. Hal ini disampaikan oleh Hayu Parasati, Direktur Perkotaan dan Perdesaaan, Bappenas, pada saat pembukaan, sekaligus menyampaikan program Bappenas untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata  tersebar di 6 (enam) koridor ekonomi.

Kabupaten Lima Puluh Kota ini menjadi salah satu model fasilitasi daerah percontohan berbasis sumberdaya alam lokal komoditas gambir.

Kementerian Riset dan Teknologi dalam workshop ini  diwakili oleh Masrizal, Staf Ahli Menteri RISTEK bidang Pangan dan Pertanian dan Nurtjahyani Setyoputri dari Asdep Kompetensi Kelembagaan.  Nurtjahyani menyampaikan presentasi kegiatan RISTEK yang dilakukan dalam model Agro Techno Park (ATP) berbasis gambir dan kakao di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. ATP  menjadi salah satu model penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai bagian integral dari  Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang merupakan program utama Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014.

“ATP diharapkan  dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam meningkatkan rantai nilai produk gambir dan upaya peningkatan daya saing daerah. Namun diperlukan input teknologi baru yang tepat  untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produk gambir, baik produk utama yaitu chatechin, maupun produk sampingnya. Jika chatechin dapat ditingkatkan nilai tambahnya, maka akan terjadi pula peningkatan kesejahteraan petani”, demikian disampaikan Masrizal menambahkan  presentasi Nurtjahyani.  Peralatan untuk pengolahan yang ditempatkan di ATP Sumbar, selain alat pengolahan kakao juga sudah disiapkan 3 unit mesin pengolahan getah gambir kering menjadi catechin. Mesin tersebut diproduksi oleh LIPI dengan menghasilkan rendemen 50% bubuk catechin, dan kadarnya  pada bubuk 95%.  Pelatihan pengolahan gambir  kepada masyarakat akan dilakukan segera setelah adanya aliran listrik dari PLN, yang sesuai dengan rencana.  

Pemkab Limapuluh Kota yang diwakili oleh sekda menyampaikan pentingnya komoditas gambir bagi Kabupaten Limapuluh Kota, serta hambatan dan kendala dalam pengembangan gambir.  “Koordinasi strategis antar stakeholder perlu disepakati bersama, dan Kabupaten Lima Puluh Kota siap bersinergi dalam meningkatkan nilai produk unggulan gambir”. Demikian harapan yang disampaikan  oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari diskusi pada sesi pertama teridentifikasi beberapa permasalahan; Pertama adalah bagaimana meningkatkan rendemen chatechin gambir agar bisa diterima di pasar baik lokal maupun internasional. Peningkatan rendemen ini membutuhkan suatu input teknologi yang mampu dan mudah diadopsi oleh masyarakat setempat. Petani gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota ini, dalam pengolahan gambir masih menggunakan peralatan secara tradisional. Setelah dihasilkan produk, maka dibutuhkan standarisasi mutu chatechin yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik lokal maupun internasional. Dalam usaha peningkatan nilai tambah produk gambir, petani diharapkan tidak hanya mempu menghasilkan bubuk chatechin dengan rendemen yang tinggi saja, namun perlu adanya usaha re-processing untuk menghasilkan produk lanjutan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak industri. Misalnya memproses lebih lanjut chatechin untuk menjadi obat dan kosmetik. Permasalahan  kedua adalah adanya introduksi teknologi  baru  akan mengubah perilaku dan budaya kerja petani setampat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas (SDM) petani sebagai bagian upaya meningkatkan nilai tambah produk gambir. Selain itu belum terbentuknya kelembagaan petani (asosiasi petani) gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota juga menjadi kendala dalam pengembangan gambir. Dengan adanya asosiasi petani diharapkan petani mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi dalam segala aspek, baik aspek sosial, ekonomi, dan politik. Permasalahan ketiga adalah masalah yang paling krusial yaitu pasar. Perlu adanya identifikasi secara akurat pasar lokal maupun internasional tentang kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan dari produk gambir. Selain itu perlu adanya penetapan harga jual minimum produk gambir secara seragam dari berbagai daerah penghasil gambir. Penetapan harga jual minimum ini penting dalam menjaga tingkat kesejahteraan petani gambir setempat. Dalam masalah keuangan, perlu adanya sektor perbankan dan lembaga keuangan lain (koperasi) yang dilengkapi dengan aspek legalitas yang dapat memberikan bantuan pendanaan yang mudah bagi petani.

Sesi Kedua adalah diskusi lanjutan membahas tentang pembentukan tim koordinasi pengembangan ekonomi daerah dalam pengembangan dan peningkatan nilai produk gambir. Dari hasil diskusi teridentifikasi secara jelas di dalam matrix tentang tupoksi dan waktu pelaksanaan masing-masing instansi pelaksana. Masing-masing instansi pelaksana diharapkan komitmennya dalam memberikan nilai tambah terhadap komoditas unggulan gambir, sehingga kesejahteraan petani di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat sebagai upaya dalam peningkatan daya saing daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Peninjauan lapangan juga dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Ristek Bidang Pangan dan Pertanian untuk melihat bagaimana petani gambir memproses daun gambir menjadi getah gambir kering di Kecamatan Mungka. Juga dilakukan peninjauan kegiatan Himpunan Petani Kakao Indonesia (HIPKINDO) di Desa Gondo, Piobang, Kabupaten Limapuluh Kota.  HIPKINDO ini baru dideklarasikan tanggal 21 September 2011 yang lalu, disakasikan oleh Gubernur Sumbar dan Staf Ahli Mentan. (NC/ad3-dep1/ humasristek)