Ristek Headline |
Jumat 26 Desember 2014
 
 

mptn
mptn
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 18 Desember 2014
Pelantikan 3 Rektor dan 2 Kopertis

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 16 September 2011
Geospasial Untuk Negeri
Print PDF Facebook Twitter Email

Informasi geospasial merupakan data geospasial yang sudah diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijkan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Informasi geospasial yang kuat dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh masyarakat  sangat dibutuhkan untuk dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, SDM dan lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pencanangan Geospasial untuk Negeri rencananya akan diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) di Istana Negara pada 17 Oktober 2011 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bakosurtanal, Asep Karsidi, yang hadir dalam konferensi pers di Gedung II BPPT, 16 September 2011.

Informasi geospasial dasar terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi menjadi acuan referensi posisi horzontal dan vertikal serta acuan gaya berat. Sedangkan peta dasar sendiri terdiri dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, dan lain-lain. Peta dasar inilah yang disusun oleh Bakosurtanal sebagai acuan standar nasional yang terkoneksi dengan internasional (mengkoordinasikan standarisasi data dan informasi geospasial).

Seluruh instansi sektoral, badan usaha, kelompok usaha atau perorangan nantinya diharapkan dapat mengacu pada informasi geospasial dasar ini. Dengan adanya satu acuan ini, tumpang tindih informasi ruang kebumian yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerusakan lingkungan dapat diakhiri.

Penggunaan single references ini juga dapat berdampak pada peningkatan sektor ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan lain-lain. “Sebagai contoh, pertikaian perebutan wilayah antar kedua negara dapat diatasi dengan melihat pada satu acuan baku yang digunakan suatu negara,” kata Asep.

Staf Khusus Menristek Bidang Kebijakan Iptek, Ade Komara Mulyana juga mengatakan adanya informasi geospasial dasar yang baku penting agar tidak ada lagi kerancuan dalam menentukan batas dan mendorong sektor perekonomian. Standar nasional ini tentunya juga merupakan acuan yang dipakai untuk referensi internasional. (bhh/aps/mt/humasristek)



Kamis 18 Desember 2014
Pelantikan 3 Rektor dan 2 Kopertis
Kamis 18 Desember 2014
Rapat Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa
Kamis 18 Desember 2014
Menristekdikti Hadiri Musrenbangnas
Rabu 17 Desember 2014
Penjajagan Kerjasama Interoperabilitas Hasil-Hasil Penelitian antara Kemenristekdikti dengan Universitas Airlangga
Rabu 17 Desember 2014
Teknologi Spasial Open Platform untuk Kota Pekalongan
Selasa 16 Desember 2014
Menristekdikti Serahkan Penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2014
Selasa 16 Desember 2014
Owa Jawa Berhasil Ditangkarkan Oleh Studi Pusat Studi Satwa Primata
Selasa 16 Desember 2014
Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek 2014
Senin 15 Desember 2014
Presiden RI Joko Widodo Hadiri Puncak Peringatan Hari Nusantara 2014
Senin 15 Desember 2014
Menristekdikti Resmikan Desa Inovasi Nelayan
[ Berita lainnya ]