Ristek Headline |
Minggu 01 Maret 2015
 
 

Ristek TV

Hasil Seleksi CPNS 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 17 Februari 2015
Audiensi Menristekdikti dengan Duta Besar RI Budapest

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 16 September 2011
Geospasial Untuk Negeri
Print PDF Facebook Twitter Email

Informasi geospasial merupakan data geospasial yang sudah diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijkan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Informasi geospasial yang kuat dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh masyarakat  sangat dibutuhkan untuk dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, SDM dan lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pencanangan Geospasial untuk Negeri rencananya akan diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) di Istana Negara pada 17 Oktober 2011 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bakosurtanal, Asep Karsidi, yang hadir dalam konferensi pers di Gedung II BPPT, 16 September 2011.

Informasi geospasial dasar terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi menjadi acuan referensi posisi horzontal dan vertikal serta acuan gaya berat. Sedangkan peta dasar sendiri terdiri dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, dan lain-lain. Peta dasar inilah yang disusun oleh Bakosurtanal sebagai acuan standar nasional yang terkoneksi dengan internasional (mengkoordinasikan standarisasi data dan informasi geospasial).

Seluruh instansi sektoral, badan usaha, kelompok usaha atau perorangan nantinya diharapkan dapat mengacu pada informasi geospasial dasar ini. Dengan adanya satu acuan ini, tumpang tindih informasi ruang kebumian yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerusakan lingkungan dapat diakhiri.

Penggunaan single references ini juga dapat berdampak pada peningkatan sektor ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan lain-lain. “Sebagai contoh, pertikaian perebutan wilayah antar kedua negara dapat diatasi dengan melihat pada satu acuan baku yang digunakan suatu negara,” kata Asep.

Staf Khusus Menristek Bidang Kebijakan Iptek, Ade Komara Mulyana juga mengatakan adanya informasi geospasial dasar yang baku penting agar tidak ada lagi kerancuan dalam menentukan batas dan mendorong sektor perekonomian. Standar nasional ini tentunya juga merupakan acuan yang dipakai untuk referensi internasional. (bhh/aps/mt/humasristek)



Kamis 26 Februari 2015
Rakornas Kemenristekdikti 2015
Senin 16 Februari 2015
PT Honda Donasikan Mobil untuk Riset dan Edukasi
Jumat 13 Februari 2015
Menristekdikti Dorong Mahasiswa Bidikmisi Unmul Berprestasi Tinggi
Jumat 13 Februari 2015
Menrisetkdikti Kunjungi Universitas Mulawarman
Kamis 12 Februari 2015
Menristekdikti Luncurkan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan Indonesia
Selasa 10 Februari 2015
Menristekdikti Tinjau Politeknik Negeri Batam
Selasa 10 Februari 2015
Menristekdikti Dukung Pengembangan Sekolah Formal Jurnalisme
Selasa 10 Februari 2015
Menristekdikti Launching Sampoerna School System
Minggu 01 Februari 2015
Menristekdikti Tandatangani Kerjasama dengan PBNU
Sabtu 31 Januari 2015
Menristekdikti Hadiri Pengukuhan Ketua MA Jadi Guru Besar
[ Berita lainnya ]