Ristek Headline |
Minggu 30 Agustus 2015
 
 

hakteknas

open bidding es1
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Rabu 19 Agustus 2015
The 5th Steering Committee Meeting in The Field of Geothermal Energy

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
Info Pengadaan Barang Dan Jasa

surat

Ristek TV

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 16 September 2011
Geospasial Untuk Negeri
Print PDF Facebook Twitter Email

Informasi geospasial merupakan data geospasial yang sudah diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijkan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Informasi geospasial yang kuat dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh masyarakat  sangat dibutuhkan untuk dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, SDM dan lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pencanangan Geospasial untuk Negeri rencananya akan diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) di Istana Negara pada 17 Oktober 2011 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bakosurtanal, Asep Karsidi, yang hadir dalam konferensi pers di Gedung II BPPT, 16 September 2011.

Informasi geospasial dasar terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi menjadi acuan referensi posisi horzontal dan vertikal serta acuan gaya berat. Sedangkan peta dasar sendiri terdiri dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, dan lain-lain. Peta dasar inilah yang disusun oleh Bakosurtanal sebagai acuan standar nasional yang terkoneksi dengan internasional (mengkoordinasikan standarisasi data dan informasi geospasial).

Seluruh instansi sektoral, badan usaha, kelompok usaha atau perorangan nantinya diharapkan dapat mengacu pada informasi geospasial dasar ini. Dengan adanya satu acuan ini, tumpang tindih informasi ruang kebumian yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerusakan lingkungan dapat diakhiri.

Penggunaan single references ini juga dapat berdampak pada peningkatan sektor ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan lain-lain. “Sebagai contoh, pertikaian perebutan wilayah antar kedua negara dapat diatasi dengan melihat pada satu acuan baku yang digunakan suatu negara,” kata Asep.

Staf Khusus Menristek Bidang Kebijakan Iptek, Ade Komara Mulyana juga mengatakan adanya informasi geospasial dasar yang baku penting agar tidak ada lagi kerancuan dalam menentukan batas dan mendorong sektor perekonomian. Standar nasional ini tentunya juga merupakan acuan yang dipakai untuk referensi internasional. (bhh/aps/mt/humasristek)



Senin 24 Agustus 2015
Sekjen Kemenristekdikti : Mahasiswa UNSOED Harus Jadi Pemimpin Berkarakter Kebangsaan
Senin 24 Agustus 2015
Workshop and Exhibition SATREPS 2015
Senin 24 Agustus 2015
KKN Kebangsaan: Pengabdian dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Cinta Tanah Air
Sabtu 22 Agustus 2015
Menristekdikti Kunjungi Kampus 2 UNIPA Sorong
Jumat 21 Agustus 2015
Menristekdikti Kembangkan STP di Papua Barat
Kamis 20 Agustus 2015
Dies Natalis UNM: Menristekdikti Hadiri Seminar Nasional dan Internasional
Senin 17 Agustus 2015
Menko Maritim Pimpin Upacara Bendera Peringatan HUT RI ke-70
Senin 17 Agustus 2015
Menristekdikti Lepas Mobil Surya ITS
Kamis 13 Agustus 2015
Menristekdikti Hadiri Serah Terima Jabatan Menko Maritim
Rabu 12 Agustus 2015
FGD: Membedah Industri Albumin dari Segala Aspek
[ Berita lainnya ]