Ristek Headline |
Kamis 28 Mei 2015
 
 

hakteknas

open bidding es1

surat
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 26 Mei 2015
Konferensi Pers tentang Ijazah Palsu

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum

Ristek TV

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 16 September 2011
Geospasial Untuk Negeri
Print PDF Facebook Twitter Email

Informasi geospasial merupakan data geospasial yang sudah diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijkan, pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Informasi geospasial yang kuat dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh masyarakat  sangat dibutuhkan untuk dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, SDM dan lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pencanangan Geospasial untuk Negeri rencananya akan diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) di Istana Negara pada 17 Oktober 2011 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bakosurtanal, Asep Karsidi, yang hadir dalam konferensi pers di Gedung II BPPT, 16 September 2011.

Informasi geospasial dasar terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi menjadi acuan referensi posisi horzontal dan vertikal serta acuan gaya berat. Sedangkan peta dasar sendiri terdiri dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, dan lain-lain. Peta dasar inilah yang disusun oleh Bakosurtanal sebagai acuan standar nasional yang terkoneksi dengan internasional (mengkoordinasikan standarisasi data dan informasi geospasial).

Seluruh instansi sektoral, badan usaha, kelompok usaha atau perorangan nantinya diharapkan dapat mengacu pada informasi geospasial dasar ini. Dengan adanya satu acuan ini, tumpang tindih informasi ruang kebumian yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerusakan lingkungan dapat diakhiri.

Penggunaan single references ini juga dapat berdampak pada peningkatan sektor ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan lain-lain. “Sebagai contoh, pertikaian perebutan wilayah antar kedua negara dapat diatasi dengan melihat pada satu acuan baku yang digunakan suatu negara,” kata Asep.

Staf Khusus Menristek Bidang Kebijakan Iptek, Ade Komara Mulyana juga mengatakan adanya informasi geospasial dasar yang baku penting agar tidak ada lagi kerancuan dalam menentukan batas dan mendorong sektor perekonomian. Standar nasional ini tentunya juga merupakan acuan yang dipakai untuk referensi internasional. (bhh/aps/mt/humasristek)



Rabu 27 Mei 2015
Diskusi "Outlook Pendidikan Tinggi di Indonesia 2016"
Selasa 26 Mei 2015
Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Riset Kebencanaan 2015
Rabu 20 Mei 2015
Identifikasi Kebijakan Peningkatan Investasi Litbang
Rabu 20 Mei 2015
Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107
Selasa 19 Mei 2015
Kemenristekdikti Sepakati Kerja Sama Peningkatan Produksi Sapi Unggul dengan Pemprov Jawa Barat
Jumat 15 Mei 2015
Lulusan Politeknik Harus Kompeten dan Siap Kerja
Jumat 15 Mei 2015
Pemanfaatan Iptek untuk Pertanian dan Peternakan
Sabtu 09 Mei 2015
Presentasi Publik Hasil Pemantauan Teluk Buyat Tahun 2014
Jumat 08 Mei 2015
Roadshow Panitia Hakteknas ke-20 di PT PAL dan ITS
Kamis 07 Mei 2015
Kegiatan Supervisi Pusat Unggulan Iptek
[ Berita lainnya ]