Nasib Paten Indonesia di Era Globalisasi Industri
Kamis 28 Juli 2011

Medy P Sargo
Kepala Bidang HKI Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Kementerian Riset dan Teknologi

Meski tiap tahun sosialisasi hak kekayaan intelektual (HKI) sering diselenggarakan berbagai institusi terkait, hasilnya dirasa belum menggigit. Masyarakat belum mengapresiasi sistem HKI nasional sebagai sistem perlindungan hukum terhadap karya intelektual, yang sejalan dengan norma dan standar internasional. Tidak terkecuali perlindungan paten sebagai salah satu rezim dari hak kekayaan intelektual yang berbasis teknologi.

Di pihak lain, anggaran penelitian, terutama di lembaga penelitian dan pengembangan teknologi milik pemerintah, masih jauh dari kebutuhan riil. Pada 2011 Kementerian Riset dan Teknologi hanya memiliki anggaran sebesar Rp76 miliar yang disebar ke berbagai institusi litbang dan perguruan tinggi negeri dalam rangka program insentif riset.

Kenyataan ini seakan-akan memutus korelasi antara jumlah hasil penelitian dan performance lembaga litbang itu sendiri, yang aspek capaian jumlah patennya sering disoroti sebagai indikator keberhasilan lembaga tersebut.

Langkah perjalanan penerapan sistem HKI di Indonesia mungkin boleh dibilang masih terseok-seok. Sejauh ini masih dapat disaksikan betapa kuatnya pandangan sebagian kalangan intelektual yang kontra pada upaya-upaya proteksi terhadap karya intelektual bernilai ekonomi tinggi. Kalangan itu tidak ragu menganggap sistem HKI sebagai sebuah eksploitasi terhadap sikap ketergantungan negara berkembang pada negara industri yang umumnya menguasai teknologi maju.

Padahal, belum tentu anggapan yang demikian menjadi penyebab rendahnya jumlah pendaftaran paten internasional milik orang Indonesia di dunia. Sebab, pendaftaran paten internasional pada dasarnya lebih dipengaruhi pertimbangan strategi bisnis di kalangan perusahaan multinasional.

Data yang dirilis The World Intellectual Property Organization (WIPO) menunjukkan rangking Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Dari perbandingan jumlah permintaan paten internasional yang diajukan melalui patent cooperation treaty (PCT) oleh negara-negara anggota pada 2009, Indonesia tercatat memiliki 7 permintaan paten internasional dan tahun lalu naik menjadi 15 paten.

Sementara pada tahun-tahun yang sama, Singapura memiliki 593 paten dan meningkat menjadi 637 paten. Malaysia memiliki 224 paten dan naik menjadi 302 paten. Thailand memiliki 20 paten dan melonjak tinggi menjadi 69 paten. Filipina memiliki 21 paten, tetapi turun menjadi 15 paten pada 2010. Adapun Vietnam hanya memiliki 6 paten dan naik tipis menjadi 7 paten pada 2010.

Kendati demikian, angka-angka tersebut masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Jepang sebagai negara industri maju, yakni mencapai 29.827 paten pada 2009 dan 32.156 paten pada 2010.

Berdasarkan data yang dirilis beberapa kantor paten di beberapa negara ASEAN, diperoleh informasi bahwa permintaan perlindungan paten, termasuk paten sederhana, yang diajukan warga negara di tiap negara bersangkutan tercatat sebagai berikut: Indonesia mencapai 662 paten pada 2009 dan meningkat menjadi 760 paten pada 2010. Masih di tahun-tahun yang sama, Malaysia yang berpenduduk hanya sekitar sepersepuluh dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia mencapai 1.234 permintaan paten dan meningkat menjadi 1.275 paten pada tahun berikutnya.

Sementara Singapura yang berpenduduk sekitar 5 juta jiwa mampu mendorong jumlah permintaan paten dari warga negaranya sebanyak 827 paten pada 2009 dan 892 paten pada 2010. Angka tersebut mampu menandingi Filipina yang mencapai jumlah 668 paten pada 2009 dan 746 paten pada 2010. Padahal Filipina berpenduduk sekitar 90 juta jiwa.

Lemahnya orientasi pada paten
Meski demikian, data paten Indonesia yang dirilis Ditjen HKI tidak serta-merta merepresentasikan pertumbuhan inovasi nasional. Kenyataannya, banyak paten yang tidak dapat diaplikasikan pada industri. Terlepas dari persoalan demikian, berdasarkan hasil pengamatan selama kurun waktu lima tahun (2006-2010), dijumpai adanya kelemahan dari orientasi kegiatan penelitian di bidang teknologi yang kurang mengarah pada target paten berbasis kebutuhan industri. Buktinya, permintaan paten perguruan tinggi dan lembaga litbang masih rendah, sedangkan paten yang dihasilkan industri lebih banyak diklaim sebagai milik principalnya di luar negeri.

Lemahnya orientasi kegiatan penelitian yang mengarah pada target paten berbasis kebutuhan industri dipengaruhi beberapa alasan, antara lain rendahnya kebutuhan industri terhadap paten lokal, rendahnya frekuensi kemitraan riset dengan pihak industri, dan belum terjaminnya sistem penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi inventor khususnya di perguruan tinggi dan lembaga litbang. Oleh sebab itu, tidak ada kepastian bagi seorang inventor bisa memperoleh royalti (imbalan bagi hasil) yang layak dari hasil pemanfaatan paten oleh industri.

Selain itu, rendahnya jumlah paten internasional yang dimiliki Indonesia harus dilihat juga sebagai rendahnya minat para pelaku usaha untuk bersaing di tingkat internasional. Sebab, salah satu alasan suatu paten dimintakan perlindungan di luar negeri ialah untuk melindungi kepentingan bisnis di mancanegara.

Jika suatu perusahaan tidak berkepentingan untuk mengembangkan industri berbasis teknologi milik sendiri di luar negeri, secara perhitungan bisnis tidak mungkin mereka mendaftarkan paten di negara yang bukan menjadi tujuan pasar.

Jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, paling tidak hingga lima tahun ke depan industri Indonesia yang berbasis HKI belum bisa berbicara banyak di kancah internasional. (Media Indonesia, 28 Juli 2011/ humasristek)