Pembahasan Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Senin 08 November 2010

Dalam rangka menyamakan persepsi atau konsep perubahan dan isu-isu krusial dalam Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang kementerian terkait dalam acara “Pembahasan Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Acara yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 5 November 2010 di Hotel Mercure Convention Centre menghadirkan 3 pembicara yang juga sebagai  tim perumus Draft Revisi UU , yakni  Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, I Made Suandi; Direktur Pejabat Negara, Dodi Riatmaji; serta Direktur Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Hasiholan.

“Pada prinsipnya,  Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk  memperbaiki berbagai kelemahan dari undang-undang ini terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani”, tegas Marjuki Santoso, Irjen Kemendagri saat membuka acara.

Lebih lanjut, Marjuki megatakan bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang desentralistis dan hubungan yang harmonis dan sinergis antar susunan pemerintahan. “Disamping memperjelas konsep desentralisasi dalam kerangka NKRI, revisi juga dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini belum diatur secara tegas dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, tambahnya.

Mengawali pembahasan, I Made Suandi, mengatakan bahwa ada 22 isu strategis yang menjadi pertimbangan untuk melakukan revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu masalah pembentukan daerah otonom, pembagian urusan pemerintahan, daerah berciri kepulauan, pemilihan kepala daerah, peran gubernur sebagai wakil pusat, masalah Muspida, perangkat daerah, kecamatan, aparatur daerah, Perda, pembangunan daerah dan manajemen data, masalah keuangan daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, kawasan perkotaan, kawasan khusus, kerjasama antardaerah, permasalahan desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur Pemda, inovasi daerah dan DPOD”.

Setelah berupaya secara intensif mempersiapkan Draft Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tim perumus melakukan penyempurnaan dengan menghimpun berbagai masukan dari banyak kalangan, baik itu akademisi maupun kementerian terkait.

Menurut Dodi Riatmaji, Kemendagri tetap membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran konstruktif dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan. “Dengan acara ini, diharapkan peran aktif para peserta untuk penyempurnaan Draft, sehingga target penyelesaian Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat terpenuhi”, ujarnya.

Hasiholan kembali menegaskan penyelesaiannya ditargetkan Tahun 2010, mengingat Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 sebagai hak inisiatif Pemerintah yang juga merupakan salah satu Rencana Aksi 9 (Sembilan) Direktif Bogor, dengan kriteria keberhasilan termuatnya substansi sinergi pusat-daerah sebagai paradigma pembangunan Indonesia.

Dalam diskusi, Amirudin dari Kemenpolhukam menyampaikan perlunya peninjauan kembali terkait otonomi khusus. Hal yang sama juga disampaikan Heru Husein dari Kemendag, menurutnya, “belum dapat dilihat hasil dari sebuah kebijakan otonomi khusus untuk sebuah daerah, karena sebagian besar daerah melaksanakan kebijakan otonomi khusus baru dalam jangka waktu yang pendek dan belum semua substansi kebijakan otonomi khusus dilaksanakan atau diturunkan menjadi peraturan daerah” ujar Heru.

Turut hadir dalam pembahasan, perwakilan Sekjen Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Riset dan Teknologi, serta kementerian terkait lainnya.(bhh/ri/ humasristek)