Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Meningkatkan Daya Saing Nasional
Friday, April 9, 2010

Era Perdagagan Bebas yang ditandai dengan ditandatanganinya berbagai perjanjian antar negara, seperti Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), telah mendorong terjadinya rantai pasok yang selanjutnya menuntut penerapan standar. Standar dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan dalam rantai pasok tersebut. Namun demikian, dalam proses penandatangan perjanjian antar negara tersebut, masalah standardisasi  masih perlu mendapatkan perhatian yang cukup sehingga diperlukan perangkat undang-undang untuk mengatur hal tersebut;

Indonesia telah menandatangani ratifikasi perjanjian perdagangan dunia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan WTO), maka Indonesia tidak akan terlepas dari persoalan yang menyangkut masalah standardisasi;

Agar pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional  lebih efektif ,perlu disusun dan ditetapkan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pelaksanaannya yang diawali dengan penyelesaian Naskah Akademis dan kemudian dilanjutkan dengan rapat Panitia Antar Kementerian (PAD). Rapat PAD kali ini dilaksanakan di Bogor pada tanggal 7-8 April 2010.

"Rapat Pembahasan Rancangan Undang Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian" yang di buka oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang setiadi, diikuti oleh sekitar 40 orang anggota PAD darii Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Kementerian Humham, Kementerian Kehutananhut, Kementterian Pertanian, Kementerian ristek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian PU, serta lembaga terkait lainnya .

Dalam sambutannya, Bambang Setiadi menyampaikan perkembangan standardisasi yang pesat dan kompleks serta semakin penting dalam dua tahun terakhir dengan contoh perihal SNI tabung gas dan SNI Helm. Selanjutnya, ” diharapkan penyusunan RUU ini mencakup tiga pilar utama Sistem Standardisasi Nasional (SSN) mencakup Metrology, Standard, dan Confirmity Assesment ”, ucap Bambang Setiadi.

“Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ada, dinilai belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta visi kedepan dalam pelaksanaan perdagangan internasional”, ujar Amir Partowiyatno, Deputi Bidang Penerapan Standard dan Akreditasi BSN, selaku ketua Panitia Antar Kementerian Pembahasan RUU Standardisasi diawal memandu acara pembahasan.

Standardisasi dan penilaian kesesuaian bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional melalui jaminan mutu, efisiensi produksi, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi. Disamping itu, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional.

Salah satu hasil pembahasan menyepakati bahwa ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur sistem dan kelembagaan seluruh kegiatan yang meliputi perumusan, penetapan dan penerapan Standar Nasional Indonesia; akreditasi dan penilaian kesesuaian; dan metrologi untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam diskusi, Zafrullah Salim, Direktur publikasi, Kerjasama dan Pengundangan, Dirjen peraturan PerUUan Kemenkumham menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar dan perlu ditetapkan. ”Apakah UU ini akan berimplikasi pada peraturan yang sudah ada diharuskan menyesuaikan diri, atau yang telah ada, tetap berjalan sesuai ruang lingkupnya masing-masing dan UU standardisasi dan penilaian kesesuaian ini merupakan komplementer nya” , usul Zafrullah, agar tidak terjadi dualisme peraturan.

Pada gilirannya, Suprapto, Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN menekankan bahwa UU ini merupakan Facilitate Trade dengan sasaran meningkatkan daya saing produk nasional. Sedangkan  Tugiyono, Kepala Pusat Sarana Prasarana Peralatan Kesehatan, Sekjen Kemenkes, menghimbau agar ”ada dukungan total bagi hasil inovasi teknologi anak bangsa  (alat kesehatan) yang sangat perlu di buat SNI nya, karena sudah mulai di gunakan secara umum, namun untuk menuju ke pembuatan SNI, masih sangat diperlukan uji produk oleh Lab Uji produksi yang memadai serta terakreditasi, yang ternyata masih langka di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melindungi produk  inovasi anak bangsa, agar tidak terjaring dan di bawa industri keluar negeri”,papar Tugiyono.

Diakhir bahasan, di sepakati akan dilakukan reformat RUU, sesuai  tata cara penulisan RUU serta kesepakatan rapat PAD. Selanjutnya dipesankan perlu identifikasi  lebih dalam dari segi Pendanaan, SDM serta Urgensinya. "Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku", kembali ditekankan oleh Amir Partowiyatno saat menutup pertemuan. (bhh/as/humasristek)