Ristek Headline |
Sunday, September 21, 2014
 
 

Seleksi Calon Kepala LIPI

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Monday, July 1, 2013
Uji Publik Naskah Akademik Amandemen UU No.18 Tahun 2002
Print PDF Facebook Twitter Email

Keberadaan lembaga riset yang banyak, aktivitas riset yang rutin dan masif, serta dukungan pembiayaan dari berbagai sumber ternyata belum menjadi jaminan untuk menghasilkan teknologi yang secara langsung dapat ditranslasi menjadi produk barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, intensitas dan kualitas komunikasi dan interaksi antara lembaga riset atau perguruan tinggi (sebagai aktor pengembang teknologi) dengan industri atau pengguna teknologi lainnya yang masih sangat terbatas, merupakan beberapa argumen yang sangat kuat untuk melakukan penelaahan terhadap posisi Sistem Inovasi Nasional (SINas). Untuk itu perlu dicarikan alternatif pendekatan yang tepat agar pola hubungan pengembang-pengguna teknologi dapat efektif, efisien, dan produktif menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus secara nyata memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.



Terkait dengan hal ini, Asisten Deputi Legislasi Iptek Kemenristek bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum Universitas Padjajaran-Bandung, dan LPPM Universitas Hasanuddin-Makassar menggelar Uji Publik Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002, yang diselenggarakan di Aula LPPM Universitas Hasanuddin, pada Kamis, 27 Juni 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan lembaga-lembaga penelitian dari perguruan tinggi di Makassar, Balitbangda dan Kadin Sulsel, dan unsur masyarakat iptek lainnya.



Acara diawali dengan sambutan oleh Sudirman, selaku Ketua LPPM Universitas Hasanuddin, dan Kemal Prihatman selaku Asisten Deputi Legislasi Iptek Kementerian Ristek. Saat ini kondisi penelitian di Indonesia masih tertinggal jauh dari kegiatan penelitian yang ada di negara-negara maju. Input dan proses pada kegiatan penelitian sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan output dan outcome yang cenderung masih sangat lemah. “Terkait hal inilah, kegiatan penelitian di Indonesia, perlu mendapat perhatian yang serius melalui upaya penguatan sistem inovasi nasional,” ujar Sudirman dalam sambutannya.



Sedangkan Asisten Deputi Legislasi Iptek dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan Uji Publik Naskah SINas yaitu untuk mendapatkan masukan dari pelaku iptek di berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan masyarakat. “Kami sangat mengharapkan masukan dalam acara Uji Publik SINas ini, baik mengenai konsep relevansi dan kebutuhan legislasi iptek, maupun konsep penguatan koordinasi, pembiayaan, dan aspek lain terkait dengan upaya penguatan SINas,” ujar Kemal.



Sebagai bahan diskusi, Tim Uji Publik Naskah Akademik SINas yang diwakili oleh M. Amirulloh dari Pusat Pengkajian Hukum Universitas Padjajaran-Bandung menyampaikan paparan mengenai kebijakan penguatan inovasi, arah dan jangkauan pengaturan penguatan inovasi nasional, serta penjelasan pasal demi pasal draft perubahan pada rencana Amandemen UU 18 Tahun 2002/RUU SINas.



Ada tiga hal pokok yang menjadi catatan pembahasan diskusi tersebut, yaitu mengenai aspek kelembagaan, sumber daya, serta peningkatan dan pengelolaan hasil penelitian. Muh. Idrus Hafitz, selaku Kepala Balitbangda Sulsel berpendapat bahwa perlunya dipertimbangan aturan yang memberikan dukungan terhadap peneliti, terutama dalam hal dukungan mekanisme pertanggungjawan anggaran pada kegiatan penelitian, disamping perlunya penguatan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penguatan sistem inovasi nasional. “Mekanisme pertanggungjawaban anggaran negara untuk kegiatan penelitian saat ini sangat mengganggu peneliti, dan sebaiknya bentuk pertanggungjawaban kegiatan peneliti lebih pada hasil kegiatan, bukan pada proses pertanggungjawaban anggaran,” ujar Idris serius.



Lain hal dengan Meta Mahendradata, yang lebih menitik beratkan pada pentingnya peran lembaga intermediasi dan komersialisasi hasil riset. Meta berpendapat bahwa perlunya pengaturan yang lebih luas mengenai Sentra HaKI, sehingga perlunya dipertimbangkan menambahkan kata “unit sejenis” sehingga menjadi “Sentra HaKI atau unit sejenis” pada pengaturan mengenai Sentra HaKI dalam Amandemen UU No.18 Tahun 2002. Selain itu Meta menambahkan bahwa dalam Amandemen UU No.18 Tahun 2002/RUU SINas hendaknya lebih memberikan perhatian juga pada komersialisasi hasil riset, dimana pada tahap ini sebenarnya sudah bukan tanggung jawab peneliti lagi, dan perlunya peran lembaga lain dan atau pemerintah dalam mengkomersialisasikan hasil riset.



Sependapat dengan Meta, Muhammad Jufri menambahkan bahwa perlunya dipertimbangkan oleh pemerintah dalam hal fasilitasi proses untuk mendapatkan paten maupun jurnal ilmiah, baik dalam hal anggaran atau kemudahan-kemudahan lainnya, disamping perlunya pengaturan kewajiban bagi dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam pengembangan kegiatan penelitian, terutama untuk mencapai dukungan dana R&D hingga 1% dari GDP per tahun.



Sementara itu menanggapi pentingnya revitalisasi DRN, Herry Sonjaya berpendapat bahwa dalam pengaturan Amandemen UU No.18 Tahun 2002/RUU SINas hendaknya juga dibarengi dengan revitalisasi Dewan Riset Daerah (DRD). Bahkan kalau memungkinkan, Herry mengusulkan agar proses rekruitmen anggota DRD dan DRN dilakukan secara terbuka dan dikompetisikan, dengan tetap memperhatikan kepakaran anggota terhadap bidang penelitian yang menjadi tanggungjawabnya.



Turut hadir dalam diskusi, Ilham Alim Bachrie, selaku Wakil Ketua Umum Kadin Sumsel, yang sangat mengapresiasi pertemuan Uji Publik Naskah Akademik Amandemen UU No.18 Tahun 2002/RUU SINas untuk mendapatkan masukan dari seluruh pelaku iptek di Indonesia. Ilham juga menyampaikan bahwa Kadin Sulsel siap mendukung serta akan terus meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga penelitian, serta lembaga swadaya masyarakat dalam upaya penguatan sistem inovasi nasional.



Acara ditutup oleh Ketua LPPM Universitas Hasanuddin Sudirman, dengan harapan Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002/RUU SINas yang dihasilkan dapat menghilangkan hambatan-hambatan yang ada, dan mampu menciptaan iklim yang baik untuk tumbuh kembangnya kegiatan penelitian di Indonesia, sehingga mampu menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. (ad4-dep1/ humasristek)



Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman
Friday, September 5, 2014
Menristek Hadiri Acara MP3EI
Wednesday, September 3, 2014
Soft Launching Belitung Timur Taman Pintar
Monday, September 1, 2014
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Iptek Nasioal (SIIN) dan SDM
Friday, August 29, 2014
Kemenristek Dorong Pembentukan Sub Forum Bidang Fokus Energi dan Air di Jawa Barat
Friday, August 29, 2014
Kunjungan Bupati Purbalingga dalam Rangka Perintisan Pengembangan Science Center di Purbalingga
Thursday, August 28, 2014
Membangun Kolaborasi Riset Industri, Universitas dan Pemerintah yang Tepat
Wednesday, August 27, 2014
8 Fraksi DPR RI Setujui RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Monday, August 25, 2014
Intermediary Expert Training Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional (SINas)
Monday, August 25, 2014
ASEAN Berikan Penghargaan pada Pegiat Iptek
[ Berita lainnya ]