Ristek Headline |
Kamis 23 Oktober 2014
 
 

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 16 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Selasa 21 Mei 2013
Uji Publik Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002
Print PDF Facebook Twitter Email

Saat ini, masyarakat dunia semakin percaya bahwa kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja Sistem Inovasi Nasional (SINas) di negara tersebut, yang pada prinsipnya adalah tergantung pada kapasitas negara dalam mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan sesuai pula dengan kapasitas adopsi dari para pengguna teknologi. Penguatan inovasi nasional harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Upaya penguatan inovasi nasional harus bersifat dinamis menyesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. Penguatan SINas ini juga tidak terlepas dari UU No. 18 Tahun 2002, dimana sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek untuk percepatan pencapaian tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.


Terkait dengan hal ini Asisten Deputi Legislasi Iptek Kemenristek bekerjasama dengan LPPM Universitas Universitas Brawijaya (Unibraw) menggelar Uji Publik Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002, yang diselenggarakan di Ruang Jamuan, Gedung Rektorat Universitas Brawijaya-Malang, pada hari Kamis, 16 Mei 2013, yang dihadiri oleh pejabat dan peneliti di lingkungan LPPM Unibraw, perwakilan perguruan tinggi dan balai-bali penelitian se-Malang, Bappeda dan Kadin Malang.


Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian road show uji publik yang akan diselenggarakan di berbagai daerah dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari pelaku iptek di berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan masyarakat terkait dengan pengembangan dan penguatan SINas. Hadir dalam acara ini Tim legislasi, yaitu Endang Pergiwati selaku Kepala Bidang Program Legislasi Iptek, dan Agung Pambudi selaku Kasubbid Perguruan Tinggi dan Lemlitbang, serta Mohammad Amirulloh dan Anita Afriana, dari Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.


Acara dibuka oleh Siti Chuzaemi, Ketua LPPM- Unibraw Malang, dengan moderator Maftuch, selaku Kepala Pusat Pelayanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat LPPM Unibraw. Bertindak sebagai pembicara, Mohammad Amirulloh dari Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, memaparkan mengenai kebijakan penguatan inovasi, materi muatan rancangan perubahan UU 18/2002, serta arah dan jangkauan pengaturan penguatan inovasi nasional.


Dalam diskusi, Imam Suryono, dari Bappeda Kota Batu Malang mengapresiasi langkah mengamandemen UU 18 Tahun 2002 atau inisiatif penyusunan RUU SINas, karena pentingnya membangun sistem inovasi yang lebih baik dan terarah untuk kemajuan bangsa. Untuk lebih menyempurnakan pengaturan dalam penyusunan peraturan perundangan ini, Suryono berpendapat perlunya memperjelas fungsi dan peran pemerintah, terutama dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, memperkuat program pendampingan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan iptek di masyarakat secara jelas dan nyata, serta memperkuat proses monitoring dan evaluasi pada program dan kebijakan iptek nasional.


Apresiasi rencana Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002/ RUU SINas juga muncul dari Uun Budiana, dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Unibraw, yang dalam masukannya berpendapat bahwa perlunya kehati-hatian dalam merumuskan jangkauan dan arah penguatan SINas, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dalam kesempatan yang sama Uun juga mengingatkan bahwa perlunya lebih mempertimbangkan lagi dalam hal pengembangan pusat unggulan dan pembentukan konsorsium inovasi dalam penguatan inovasi nasional, karena sulitnya menyatukan kepentingan dari berbagai pihak dalam suatu wadah yang sama.


Memperkaya masukan dalam uji publik Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002, Luqman Hakim dari Fakultas Ilmu Administrasi-Unibraw berpendapat bahwa perlunya memasukkan aspek sosial dalam naskah akademis yang telah disusun, sehingga pada akhirnya UU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002 yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.


Lain halnya dengan Arif Mussadad dari Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) Malang, yang menyatakan bahwa hal terpenting dari sebuah penyusunan perundang-undangan salah satunya yaitu efektifitas dari pelaksanaan perundangan tersebut. Arif mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam tahap harmonisasi dan sinkronisasi dalam Amandemen UU 18 Tahun 2002/RUU SINas ini, sehingga pada akhirnya pelaksanaan peraturan perundangan ini dapat berjalan efektif.


Masukan-masukan lain yang tak kalah penting, yaitu : perlunya dipertimbangan pembangunan iptek yang berbasis kearifan lokal dalam mendukung arah dan jangkauan pengaturan Amandemen UU 18 Tahun 2002/RUU SINas yang diungkapkan oleh Prihatiningtyas selaku Ketua LPPM Univ. Tribuwana Tunggal Dewi Malang; perlunya pengaturan yang mampu mendukung kemudahkan dalam proses untuk mendapatkan HAKI, termasuk rendahnya sarana pendukung dalam proses maupun pemeliharaan HAKI tersebut, yang diungkapkan oleh Kuswanto dari Fakultas Pertanian-Unibraw; dan masukan dari Maftuh, selaku Kepala Pusat Pelayanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat LPPM Unibraw bahwa perlunya memperjelas peran masing-masing lembaga-lembaga iptek yang ada, seperti DRN, KIN, DRD, dan lembaga-lembaga litbang lainnya.


Acara ditutup oleh Maftuh, dengan menitik beratkan beberapa hal penting sebagi masukan untuk penyempurnaan Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002, antara lain perlunya memasukkan bidang sosial (social engineering), penguatan pendampingan teknologi di masyarakat, pengaturan dan dukungan mengenai HAKI, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi program iptek nasional, dan pembangunan iptek berbasis kearifan lokal. (Ad2-D3/ humasristek)



Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
Rabu 15 Oktober 2014
Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Selasa 14 Oktober 2014
Kotabaru Dicanangkan sebagai Kawasan PKN
Senin 13 Oktober 2014
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Sel Punca dan Jaringan
Senin 13 Oktober 2014
PP-IPTEK Adakan Kontes Robot 2014
Senin 13 Oktober 2014
Soft Launching SIDa di Kabupaten Karanganyar
Jumat 10 Oktober 2014
Menristek Hadiri Rapat Pembina Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU)
[ Berita lainnya ]