Ristek Headline |
Sunday, April 20, 2014
 
 
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Friday, April 11, 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Tuesday, May 21, 2013
Uji Publik Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002
Print PDF Facebook Twitter Email

Saat ini, masyarakat dunia semakin percaya bahwa kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja Sistem Inovasi Nasional (SINas) di negara tersebut, yang pada prinsipnya adalah tergantung pada kapasitas negara dalam mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan sesuai pula dengan kapasitas adopsi dari para pengguna teknologi. Penguatan inovasi nasional harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Upaya penguatan inovasi nasional harus bersifat dinamis menyesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. Penguatan SINas ini juga tidak terlepas dari UU No. 18 Tahun 2002, dimana sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek untuk percepatan pencapaian tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.


Terkait dengan hal ini Asisten Deputi Legislasi Iptek Kemenristek bekerjasama dengan LPPM Universitas Universitas Brawijaya (Unibraw) menggelar Uji Publik Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002, yang diselenggarakan di Ruang Jamuan, Gedung Rektorat Universitas Brawijaya-Malang, pada hari Kamis, 16 Mei 2013, yang dihadiri oleh pejabat dan peneliti di lingkungan LPPM Unibraw, perwakilan perguruan tinggi dan balai-bali penelitian se-Malang, Bappeda dan Kadin Malang.


Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian road show uji publik yang akan diselenggarakan di berbagai daerah dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari pelaku iptek di berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan masyarakat terkait dengan pengembangan dan penguatan SINas. Hadir dalam acara ini Tim legislasi, yaitu Endang Pergiwati selaku Kepala Bidang Program Legislasi Iptek, dan Agung Pambudi selaku Kasubbid Perguruan Tinggi dan Lemlitbang, serta Mohammad Amirulloh dan Anita Afriana, dari Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.


Acara dibuka oleh Siti Chuzaemi, Ketua LPPM- Unibraw Malang, dengan moderator Maftuch, selaku Kepala Pusat Pelayanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat LPPM Unibraw. Bertindak sebagai pembicara, Mohammad Amirulloh dari Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, memaparkan mengenai kebijakan penguatan inovasi, materi muatan rancangan perubahan UU 18/2002, serta arah dan jangkauan pengaturan penguatan inovasi nasional.


Dalam diskusi, Imam Suryono, dari Bappeda Kota Batu Malang mengapresiasi langkah mengamandemen UU 18 Tahun 2002 atau inisiatif penyusunan RUU SINas, karena pentingnya membangun sistem inovasi yang lebih baik dan terarah untuk kemajuan bangsa. Untuk lebih menyempurnakan pengaturan dalam penyusunan peraturan perundangan ini, Suryono berpendapat perlunya memperjelas fungsi dan peran pemerintah, terutama dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, memperkuat program pendampingan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan iptek di masyarakat secara jelas dan nyata, serta memperkuat proses monitoring dan evaluasi pada program dan kebijakan iptek nasional.


Apresiasi rencana Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002/ RUU SINas juga muncul dari Uun Budiana, dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Unibraw, yang dalam masukannya berpendapat bahwa perlunya kehati-hatian dalam merumuskan jangkauan dan arah penguatan SINas, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dalam kesempatan yang sama Uun juga mengingatkan bahwa perlunya lebih mempertimbangkan lagi dalam hal pengembangan pusat unggulan dan pembentukan konsorsium inovasi dalam penguatan inovasi nasional, karena sulitnya menyatukan kepentingan dari berbagai pihak dalam suatu wadah yang sama.


Memperkaya masukan dalam uji publik Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002, Luqman Hakim dari Fakultas Ilmu Administrasi-Unibraw berpendapat bahwa perlunya memasukkan aspek sosial dalam naskah akademis yang telah disusun, sehingga pada akhirnya UU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002 yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.


Lain halnya dengan Arif Mussadad dari Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) Malang, yang menyatakan bahwa hal terpenting dari sebuah penyusunan perundang-undangan salah satunya yaitu efektifitas dari pelaksanaan perundangan tersebut. Arif mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam tahap harmonisasi dan sinkronisasi dalam Amandemen UU 18 Tahun 2002/RUU SINas ini, sehingga pada akhirnya pelaksanaan peraturan perundangan ini dapat berjalan efektif.


Masukan-masukan lain yang tak kalah penting, yaitu : perlunya dipertimbangan pembangunan iptek yang berbasis kearifan lokal dalam mendukung arah dan jangkauan pengaturan Amandemen UU 18 Tahun 2002/RUU SINas yang diungkapkan oleh Prihatiningtyas selaku Ketua LPPM Univ. Tribuwana Tunggal Dewi Malang; perlunya pengaturan yang mampu mendukung kemudahkan dalam proses untuk mendapatkan HAKI, termasuk rendahnya sarana pendukung dalam proses maupun pemeliharaan HAKI tersebut, yang diungkapkan oleh Kuswanto dari Fakultas Pertanian-Unibraw; dan masukan dari Maftuh, selaku Kepala Pusat Pelayanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat LPPM Unibraw bahwa perlunya memperjelas peran masing-masing lembaga-lembaga iptek yang ada, seperti DRN, KIN, DRD, dan lembaga-lembaga litbang lainnya.


Acara ditutup oleh Maftuh, dengan menitik beratkan beberapa hal penting sebagi masukan untuk penyempurnaan Naskah Akademik RUU SINas/Amandemen UU Nomor. 18 Tahun 2002, antara lain perlunya memasukkan bidang sosial (social engineering), penguatan pendampingan teknologi di masyarakat, pengaturan dan dukungan mengenai HAKI, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi program iptek nasional, dan pembangunan iptek berbasis kearifan lokal. (Ad2-D3/ humasristek)



Wednesday, April 16, 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Wednesday, April 16, 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Monday, April 14, 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Tuesday, April 8, 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Tuesday, April 8, 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Monday, April 7, 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Monday, April 7, 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Monday, April 7, 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Thursday, April 3, 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Thursday, April 3, 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]