Ristek Headline |
Saturday, November 1, 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Wednesday, May 8, 2013
Uji Publik Naskah Akademik UU No.18 Tahun 2002
Print PDF Facebook Twitter Email

Berbagai inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dihasilkan Indonesia, namun pada kenyataannya hanya sedikit yang dimanfaatkan masyarakat, dikarenakan intensitas dan kualitas komunikasi dan interaksi antara lembaga riset atau perguruan tinggi sebagai aktor pengembang teknologi dengan industri atau pengguna teknologi lainnya yang masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya, yang merupakan masalah yang paling serius dan mendasar (fundamental problem) dalam upaya mewujudkan Sistim Inovasi Nasional (SINas). UU No. 18 Tahun 2002 menyebutkan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek untuk percepatan pencapaian tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.

 

Menanggapi hal ini Asisten Deputi Legislasi Iptek menggelar Uji Publik Naskah Akademik UU No. 18 Tahun 2002, yang diselenggarakan di Aula Gedung  Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan, Kamis, 2 Mei 2013. Terselenggaranya kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian  road show uji publik yang akan diselenggarakan di berbagai daerah dengan harapan dapat menampung berbagai masukan dari jejaring Iptek.

 

Bertindak sebagai pembicara Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, An An Chandrawulan mempresentasikan mengenai pengaturan empat unsur kelembagaan dalam UU No. 18 Tahun 2002, fungsi pemerintah untuk mendorong perkembangan sistem Iptek, urgensi penguatan inovasi, materi muatan rancangan perubahan UU 18/2002, kebijakan penguatan inovasi, lingkup dan fokus, dan usulan perubahan UU No. 18 Tahun 2002.

 

Menambahkan paparan, Asdep Legislasi Iptek, Kemal Prihatman menjelaskan mengenai Usulan Inisiatif 1-474 berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, Arah dan Jangkauan Pengaturan Penguatan Inovasi Nasional sebagai Rekomendasi SINas (blue print) berdasarkan Kepmenristek No. 246/M/Kp/IX/2011, dan Strategi Penguatan Inovasi.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya, Balitbangnovda Sumsel, Ernila Rizar menanggapi implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) harus didukung oleh Sistem Inovasi Nasional (SINas) sehingga perlu adanya keterkaitan antara SINas dan SIDa dalam UU Nomor 18 Tahun 2002. Selain itu juga dapat mendukung peraturan bersama antara Kemeterian Ristek dan Kemendagri tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Ernila mengungkapkan lembaga litbang secara administratif mengacu kepada Kemendagri, namun secara teknis mengacu kepada Kemenristek.

 

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Riset Daerah Sumsel, Fachrurrozie Sjarkowi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan SINas harus ditunjang oleh SIDa namun belum tampak dalam amandemen UU Nomor 18 Tahun 2002.

 

“SIDa perlu ditunjang karena keberagaman masing-masing daerah yang mempunyai potensi inovasi unggulan. Untuk menghasilkan Iptek yang utuh harus didukung oleh jaringan Iptek dan road map penelitian (target visioner lembaga, bukan kompilasi judul) serta perlu adanya klinik inkubasi inovasi untuk hasil Iptek.” Ujarnya.

 

Mewakili Perguruan Tinggi, Guru Besar Universitas Sriwijaya Joni, Emerson, memperkaya diskusi dengan memberikan masukan mengenai penulisan naskah akademik yang kurang menambahkan aspek empirik sehingga perlu dilakukan amandemen. Penelitian selama ini kemanfaatannya kurang optimal dan perlu ditonjolkan dalam Bab II Naskah Akademik.

 

Menutup diskusi, Kemal Prihatman menyampaikan bahwa penguatan SIDa dapat dilakukan dengan mewadahi peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya dan akan diupayakan agar dapat diakomodir dalam amandemen UU Nomor 18 Tahun 2002. Jakstranas harus merupakan pengikat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang harus didukung oleh pembentukan Jakstrada yang bersifat bottom-up. Masukan-masukan yang telah disampaikan akan diakomodir dalam upaya penyempurnaan Naskah Akademik UU Nomor 18 Tahun 2002. (ad4-dep1/humasristek)



Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman
Friday, September 5, 2014
Menristek Hadiri Acara MP3EI
Wednesday, September 3, 2014
Soft Launching Belitung Timur Taman Pintar
Monday, September 1, 2014
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Iptek Nasioal (SIIN) dan SDM
Friday, August 29, 2014
Kemenristek Dorong Pembentukan Sub Forum Bidang Fokus Energi dan Air di Jawa Barat
Friday, August 29, 2014
Kunjungan Bupati Purbalingga dalam Rangka Perintisan Pengembangan Science Center di Purbalingga
Thursday, August 28, 2014
Membangun Kolaborasi Riset Industri, Universitas dan Pemerintah yang Tepat
Wednesday, August 27, 2014
8 Fraksi DPR RI Setujui RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Monday, August 25, 2014
Intermediary Expert Training Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional (SINas)
Monday, August 25, 2014
ASEAN Berikan Penghargaan pada Pegiat Iptek
[ Berita lainnya ]