Ristek Headline |
Selasa 23 Desember 2014
 
 

mptn
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 18 Desember 2014
Pelantikan 3 Rektor dan 2 Kopertis

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 08 Mei 2013
Uji Publik Naskah Akademik UU No.18 Tahun 2002
Print PDF Facebook Twitter Email

Berbagai inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dihasilkan Indonesia, namun pada kenyataannya hanya sedikit yang dimanfaatkan masyarakat, dikarenakan intensitas dan kualitas komunikasi dan interaksi antara lembaga riset atau perguruan tinggi sebagai aktor pengembang teknologi dengan industri atau pengguna teknologi lainnya yang masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya, yang merupakan masalah yang paling serius dan mendasar (fundamental problem) dalam upaya mewujudkan Sistim Inovasi Nasional (SINas). UU No. 18 Tahun 2002 menyebutkan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek untuk percepatan pencapaian tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.

 

Menanggapi hal ini Asisten Deputi Legislasi Iptek menggelar Uji Publik Naskah Akademik UU No. 18 Tahun 2002, yang diselenggarakan di Aula Gedung  Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan, Kamis, 2 Mei 2013. Terselenggaranya kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian  road show uji publik yang akan diselenggarakan di berbagai daerah dengan harapan dapat menampung berbagai masukan dari jejaring Iptek.

 

Bertindak sebagai pembicara Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, An An Chandrawulan mempresentasikan mengenai pengaturan empat unsur kelembagaan dalam UU No. 18 Tahun 2002, fungsi pemerintah untuk mendorong perkembangan sistem Iptek, urgensi penguatan inovasi, materi muatan rancangan perubahan UU 18/2002, kebijakan penguatan inovasi, lingkup dan fokus, dan usulan perubahan UU No. 18 Tahun 2002.

 

Menambahkan paparan, Asdep Legislasi Iptek, Kemal Prihatman menjelaskan mengenai Usulan Inisiatif 1-474 berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, Arah dan Jangkauan Pengaturan Penguatan Inovasi Nasional sebagai Rekomendasi SINas (blue print) berdasarkan Kepmenristek No. 246/M/Kp/IX/2011, dan Strategi Penguatan Inovasi.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya, Balitbangnovda Sumsel, Ernila Rizar menanggapi implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) harus didukung oleh Sistem Inovasi Nasional (SINas) sehingga perlu adanya keterkaitan antara SINas dan SIDa dalam UU Nomor 18 Tahun 2002. Selain itu juga dapat mendukung peraturan bersama antara Kemeterian Ristek dan Kemendagri tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Ernila mengungkapkan lembaga litbang secara administratif mengacu kepada Kemendagri, namun secara teknis mengacu kepada Kemenristek.

 

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Riset Daerah Sumsel, Fachrurrozie Sjarkowi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan SINas harus ditunjang oleh SIDa namun belum tampak dalam amandemen UU Nomor 18 Tahun 2002.

 

“SIDa perlu ditunjang karena keberagaman masing-masing daerah yang mempunyai potensi inovasi unggulan. Untuk menghasilkan Iptek yang utuh harus didukung oleh jaringan Iptek dan road map penelitian (target visioner lembaga, bukan kompilasi judul) serta perlu adanya klinik inkubasi inovasi untuk hasil Iptek.” Ujarnya.

 

Mewakili Perguruan Tinggi, Guru Besar Universitas Sriwijaya Joni, Emerson, memperkaya diskusi dengan memberikan masukan mengenai penulisan naskah akademik yang kurang menambahkan aspek empirik sehingga perlu dilakukan amandemen. Penelitian selama ini kemanfaatannya kurang optimal dan perlu ditonjolkan dalam Bab II Naskah Akademik.

 

Menutup diskusi, Kemal Prihatman menyampaikan bahwa penguatan SIDa dapat dilakukan dengan mewadahi peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya dan akan diupayakan agar dapat diakomodir dalam amandemen UU Nomor 18 Tahun 2002. Jakstranas harus merupakan pengikat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang harus didukung oleh pembentukan Jakstrada yang bersifat bottom-up. Masukan-masukan yang telah disampaikan akan diakomodir dalam upaya penyempurnaan Naskah Akademik UU Nomor 18 Tahun 2002. (ad4-dep1/humasristek)



Kamis 18 Desember 2014
Pelantikan 3 Rektor dan 2 Kopertis
Kamis 18 Desember 2014
Menristekdikti Hadiri Musrenbangnas
Rabu 17 Desember 2014
Penjajagan Kerjasama Interoperabilitas Hasil-Hasil Penelitian antara Kemenristekdikti dengan Universitas Airlangga
Rabu 17 Desember 2014
Teknologi Spasial Open Platform untuk Kota Pekalongan
Selasa 16 Desember 2014
Menristekdikti Serahkan Penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2014
Selasa 16 Desember 2014
Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek 2014
Senin 15 Desember 2014
Presiden RI Joko Widodo Hadiri Puncak Peringatan Hari Nusantara 2014
Senin 15 Desember 2014
Menristekdikti Resmikan Desa Inovasi Nelayan
Jumat 12 Desember 2014
Usulan Perubahan Keempat pada Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kamis 11 Desember 2014
Sarasehan Nasional ‘Peran Teknologi Nuklir di Bidang Pangan dan Energi untuk Kesejahteraan Masyarakat’
[ Berita lainnya ]