Ristek Headline |
Senin 31 Agustus 2015
 
 

hakteknas

open bidding es1
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Rabu 19 Agustus 2015
The 5th Steering Committee Meeting in The Field of Geothermal Energy

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
Info Pengadaan Barang Dan Jasa

surat

Ristek TV

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 08 Mei 2013
Uji Publik Naskah Akademik UU No.18 Tahun 2002
Print PDF Facebook Twitter Email

Berbagai inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dihasilkan Indonesia, namun pada kenyataannya hanya sedikit yang dimanfaatkan masyarakat, dikarenakan intensitas dan kualitas komunikasi dan interaksi antara lembaga riset atau perguruan tinggi sebagai aktor pengembang teknologi dengan industri atau pengguna teknologi lainnya yang masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya, yang merupakan masalah yang paling serius dan mendasar (fundamental problem) dalam upaya mewujudkan Sistim Inovasi Nasional (SINas). UU No. 18 Tahun 2002 menyebutkan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek untuk percepatan pencapaian tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.

 

Menanggapi hal ini Asisten Deputi Legislasi Iptek menggelar Uji Publik Naskah Akademik UU No. 18 Tahun 2002, yang diselenggarakan di Aula Gedung  Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan, Kamis, 2 Mei 2013. Terselenggaranya kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian  road show uji publik yang akan diselenggarakan di berbagai daerah dengan harapan dapat menampung berbagai masukan dari jejaring Iptek.

 

Bertindak sebagai pembicara Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, An An Chandrawulan mempresentasikan mengenai pengaturan empat unsur kelembagaan dalam UU No. 18 Tahun 2002, fungsi pemerintah untuk mendorong perkembangan sistem Iptek, urgensi penguatan inovasi, materi muatan rancangan perubahan UU 18/2002, kebijakan penguatan inovasi, lingkup dan fokus, dan usulan perubahan UU No. 18 Tahun 2002.

 

Menambahkan paparan, Asdep Legislasi Iptek, Kemal Prihatman menjelaskan mengenai Usulan Inisiatif 1-474 berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, Arah dan Jangkauan Pengaturan Penguatan Inovasi Nasional sebagai Rekomendasi SINas (blue print) berdasarkan Kepmenristek No. 246/M/Kp/IX/2011, dan Strategi Penguatan Inovasi.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya, Balitbangnovda Sumsel, Ernila Rizar menanggapi implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) harus didukung oleh Sistem Inovasi Nasional (SINas) sehingga perlu adanya keterkaitan antara SINas dan SIDa dalam UU Nomor 18 Tahun 2002. Selain itu juga dapat mendukung peraturan bersama antara Kemeterian Ristek dan Kemendagri tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Ernila mengungkapkan lembaga litbang secara administratif mengacu kepada Kemendagri, namun secara teknis mengacu kepada Kemenristek.

 

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Riset Daerah Sumsel, Fachrurrozie Sjarkowi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan SINas harus ditunjang oleh SIDa namun belum tampak dalam amandemen UU Nomor 18 Tahun 2002.

 

“SIDa perlu ditunjang karena keberagaman masing-masing daerah yang mempunyai potensi inovasi unggulan. Untuk menghasilkan Iptek yang utuh harus didukung oleh jaringan Iptek dan road map penelitian (target visioner lembaga, bukan kompilasi judul) serta perlu adanya klinik inkubasi inovasi untuk hasil Iptek.” Ujarnya.

 

Mewakili Perguruan Tinggi, Guru Besar Universitas Sriwijaya Joni, Emerson, memperkaya diskusi dengan memberikan masukan mengenai penulisan naskah akademik yang kurang menambahkan aspek empirik sehingga perlu dilakukan amandemen. Penelitian selama ini kemanfaatannya kurang optimal dan perlu ditonjolkan dalam Bab II Naskah Akademik.

 

Menutup diskusi, Kemal Prihatman menyampaikan bahwa penguatan SIDa dapat dilakukan dengan mewadahi peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya dan akan diupayakan agar dapat diakomodir dalam amandemen UU Nomor 18 Tahun 2002. Jakstranas harus merupakan pengikat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang harus didukung oleh pembentukan Jakstrada yang bersifat bottom-up. Masukan-masukan yang telah disampaikan akan diakomodir dalam upaya penyempurnaan Naskah Akademik UU Nomor 18 Tahun 2002. (ad4-dep1/humasristek)



Senin 24 Agustus 2015
Sekjen Kemenristekdikti : Mahasiswa UNSOED Harus Jadi Pemimpin Berkarakter Kebangsaan
Senin 24 Agustus 2015
Workshop and Exhibition SATREPS 2015
Senin 24 Agustus 2015
KKN Kebangsaan: Pengabdian dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Cinta Tanah Air
Sabtu 22 Agustus 2015
Menristekdikti Kunjungi Kampus 2 UNIPA Sorong
Jumat 21 Agustus 2015
Menristekdikti Kembangkan STP di Papua Barat
Kamis 20 Agustus 2015
Dies Natalis UNM: Menristekdikti Hadiri Seminar Nasional dan Internasional
Senin 17 Agustus 2015
Menko Maritim Pimpin Upacara Bendera Peringatan HUT RI ke-70
Senin 17 Agustus 2015
Menristekdikti Lepas Mobil Surya ITS
Kamis 13 Agustus 2015
Menristekdikti Hadiri Serah Terima Jabatan Menko Maritim
Rabu 12 Agustus 2015
FGD: Membedah Industri Albumin dari Segala Aspek
[ Berita lainnya ]