Ristek Headline |
Sabtu 01 November 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 28 Oktober 2014
Selamat Datang Pak Nasir

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Kamis 14 Februari 2013
Implementasi PerUU 25 /2009 tentang pelayanan Publik
Print PDF Facebook Twitter Email

Guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang peningkatan kualitas publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan kembali Sosialisasi Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Rabu, 13 Februari 2013 bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dengan agenda penyampaian persyaratan dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan penyelenggaraan pelayanan publik bagi kementerian/lembaga (K/L).


Komponen yang akan dinilai antara lain kebijakan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pembinaan teknis unit pelayanan publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),  penerapan standar pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai fasilitas pelayanan publik.


Sosialisasi ini diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan yang disampaikan Wiharto, Deputi Pelayanan Publik KemenPAN & RB, yang mengatakan perlunya pemahaman bagi K/L untuk pelaksanaan UU 25 tahun 2009 karena masih ada K/L yang belum menyadari kewajiban utuk menjalankan UU tersebut.


"Pencapaian pemahanan semua ketentuan  adalah sasaran untuk dapat diimplementasikan di K/L untuk mendorong Pelayanan publik. Sudah 3 tahun usia UU 25/2009, semua aturan pelaksanaan wajib ada dalam tempo 2 tahun.Di tahun 2012 telah lahir satu PP dan 2 Permen turunannya, walaupun PP tentang ganti rugi masih proses harmonisasi," tambah Wiharto.


Selanjutnya Azwar Abu Bakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam sambutannya menyampaikan agar setiap K/L dapat menciptakan birokrat yang bersih (dari KKN), kompeten dan melayani. Ranking Pelayanan publik RI masih sangat rendah, yaitu ranking 125; dibawah Vietnam dan Myanmar. Paradigma “EGP” tidak bisa lagi diberlakukan, karena akan ada unit pengaduan dan mekanisme ganti rugi.


"Kita perlu mengevaluasi seluruh Pelayanan publik di setiap K/L, dulu sukarela, sekarang ada format generiknya. Kita arahkan perbaikan oleh masing-masing K/L. Ke depan, hal ini makin terbuka untuk masyarak, termasuk LAKIP akan diketahui oleh masyarakatarakat. Kalau kita lambat, dampaknya besar pada dunia usaha, karena kita berada di poros. Berilah kesempatan rakyat utntuk tersenyum, karena kita sudah berubah," jelas Azwar Abu Bakar.

Pelayanan pada intinya bisa terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : 1) Pelayanan dasar masyarakat: misalnya kesehatan, adakah dokter yang memadai di setiap unit pelayanan kesehatan; dan 2) Pelayanan untuk dunia usaha: misalnya mendorong untuk membayar pajak, izin usaha. Birokrasi harus berubah agar dunia usaha menjadi kondusif, dan ini sangat vital.  Oleh karena itu Paradigma “EGP” tidak bisa lagi diberlakukan, karena akan ada unit pengaduan dan mekanisme ganti rugi. Sehingga perlu mekanisme evaluasi seluruh Unit Pelayanan Publik di setiap K/L, dengan format generiknya yang telah ditetapkan.


Pada sesi pemaparan presentasi yang dimoderatori oleh Imelda Maidir, Wiharto menekankan pada isi muatan dari UU 25 Tahun 2009 yang mengatur perihal 1) hak, kewajiban dan larangan; 2) Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat; dan 3) Kewajiban pokok penyelenggara. Sedangkan PP 96 Tahun 2012 ditekankan pada peran Penyelenggara, Pembina Pelayanan Publik dan Penanggung Jawab di Unit Pelayanan Publik.


Materi 2 terkait UU 37/2008 tentang Ombudsman oleh Ajalaini, Wakil Ketua Ombudsman, mempertanyakan kenapa UU Ombudsman lahir terlebih dahulu sebelum UU Pelayanan publik. Ini merupakan tindak lanjut dari Tap MPR no 7/ 2008: agar segera bentuk KPK dan Ombudsman. Merupakan instrumen “Check and balance”. Semangatnya adalah pemberantasan KKN.

Tugas negara intinya 2: (1) Menjalankan fungsi pemerintahan dan (2) pelayanan publik. Kesalahan di ranah publik, bukan ranah privat, tidak bisa hanya dengan maaf, tapi harus ada perbaikan.

Pada sesi pembahasan Permen PAN&RB 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, dan Permen PAN&RB 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Sitorus, Asisten Deputi Pelayanan Publik memaparkan adanya amanah dari Pasal 7 UU 25 Tahun 2009 yang penilaiannya bersifat penghargaan dengan nama Citra Pelayanan Prima untuk unit pelayanan dan Citra Bhakti Abdi Negara untuk Kab/ Kota.


Pada Tahun 2012 penilaiannya bersifat pemeringkatan dengan penilaian melalui monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan. Oleh karena itu perlunya K/L dan Propinsi melalui program penilaian pelayanan publik 2013 mempersiapkan perangkat di Unit pelayan yang akan dinilai.

Pelaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Publik didasarkan pada 1) Surat Edaran MenPAN dan RB No 907/M.PAN-RBKepada K/L dan Provinsi tentang Program Penilaian Pelayanan Publik 2012; 2) Instrumen penilaian terhadap Instansi Pembina/Penanggungjawab yaitu PermenPAN dan RB nomor 66 tahun 2012;serta 3) Instrumen Penilaian Unit Penyelenggara yaitu PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012.

 

Acara sosialisasi yang  dihadiri oleh perwakilan K/L dan Propinsi sekitar 200 peserta dari berbagai stakeholder dan unit pelayanan publik seluruh Indonesia, ditutup oleh Sekretasis KemPAN & RB, dengan menyampaikan, bahwa UU ini penting bagi existensi kita, dalam rangka mengawal RB.

 

"RB berhasil kalau pelayanan publik berhasil. Dengan adanya pemahaman yang sama, akan tumbuh komitmen untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.  Agar semua instansi dapat menjalankan UU ini. Filosofi pelayanan adalah memberi, bukan menerima," ujar Sesmen KemenPAN & RB seraya menutup acara sosialisasi. (rch-ls/humas ristek)



Rabu 29 Oktober 2014
Kunjungan Menristekdikti ke LIPI
Selasa 28 Oktober 2014
Menristek Dikti Hadiri Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BPK
Selasa 28 Oktober 2014
Selamat Datang Pak Nasir
Selasa 28 Oktober 2014
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86
Jumat 24 Oktober 2014
Rapat Koordinasi tentang Implementasi Permenperin No. 69 Tahun 2014 dalam TKDN Pengembangan (R&D)
Selasa 21 Oktober 2014
Perpisahan Menristek : Kita Harus Bertransformasi Melakukan Perubahan
Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
[ Berita lainnya ]