LAKIP, Pengejawantahan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas
Wednesday, January 30, 2013

Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai  pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mencapai target yag lebih baik, maka dilaksanakan Forum diskusi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemenristek pada 29 Januari 2013 di R.Rapat Lt 23 Gd II BPPT, Dibuka oleh Sesmenristek, Mulyanto yang berpesan agar LAKIP  dipertahankan dan capaian target ditingkatkan, bukan hanya LAKIP tapi SAKIP”,sambutnya.

Pengawalan integritas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Wakil Presiden RI mengingatkan agar dilakukan sistem verifikasi. “Sistem ini mungkin baik diatas kertas, tapi belum tentu di lapangan. Kalau hanya mengandalkan di atas kertas, kita menipu diri sendiri, dan untuk meningkatkan kualitas dari LAKIP diperlukan adanya reward/punishment  yang jelas. “Perlu dipikirkan pemberian reward, hadiah tetapi tidak perlu secara besar-besaran. Salah satunya dengan pengakuan publik. Tapi penalty yang tepat juga diperlukan,” ujar Wapres saat acara penyerahan penghargaan capaian akuntabilitas kinerja terbaik bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (5/12).

Dimoderatori Marsudi, Inspektur Kemenristek, mewakili Ka Biro Perencanaan,  dihadirkan narasumber Didid Noordiatmoko, Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat, Kementerian  PAN dan RB,  dengan paparannya seputar kiat2 penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999. Penyusunan Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.


Papar Didid, “Penyusunan Penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan”.


Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


LAKIP dibuat sebagai implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan.

Perlu diingat. “Muatan LAKIP mencakup pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan”, tukas Didid lagi.

Disepakati, LAKIP sebagai Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;serta Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


Karenanya, forum yang dihadiri oleh seluruh penanggung jawab dan koordinator kegiatan di Kemenristek berserta jajarannya, bersepakat untuk mengkuti Langkah Kerja Penyusunan LAKIP yang diawali dengan Reviu Penetapan Kinerja, terutama indikator kinerja (Menyajikan kinerja, bukan barang/jasa yang dibeli); SMART; Target kinerja);  kemudian menyempurnakan perumusan PK; lalu mendapatkan data realisasi kinerja; dan diakhiri dengan menyusun form Pengukuran Kinerja.(asw/roren/humasristek)