Ristek Headline |
Thursday, April 17, 2014
 
 
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Friday, April 11, 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Monday, December 17, 2012
Peran Reformasi Penganggaran Dalam Kerangka Open Government Indonesia
Print PDF Facebook Twitter Email

Sebagai salah satu instrument pembangunan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia adalah melalui anggaran, oleh karena itu pentingnya tata kelola anggaran dalam mencapai tujuan bernegara untuk mendukung hal tersebut Pemerintah pasca reformasi menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun setelah berlakunya UU ini, tata kelola anggaran Negara ternyata dianggap belum mampu menjadi instrument distribusi anggaran yang efektif. Selain persoalan pada tataran kebijakan dan prosedur, pada tataran iplementasi juga ditemukan berbagai persoalan.

 

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjadi inisiator Open Government Partership reformasi penganggaran di Indonesia sehingga perlu upaya peningkatan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas penganggaran di Indonesia, demikian sambutan yang disampaikan oleh Tara Hidayat, Deputi IV UKP4 di Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2012. Beliau juga mengatakan ada 5 amanat dari Presiden Yudhoyono, mengenai Transparansi Anggaran hingga penyerapannya, yaitu 1) lakukan percepatan penyerapan anggaran di tahun 2012; 2) benahi aturan, rewards dan punishment; 3) laporan ke Presiden bulan April, Agustus dan Nopember; 4) umumkan ke publik; dan 5) tim bantu fasilitas dan koordinasi. Ke lima langkah ini merupakan sarana menuju Ketrbukaan Pengelolaan Anggaran dalam Kerangka Program Open Government Indonesia (OGI).

 

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Teguh Adi Rahanto, Pusdatin, Kementerian Perindustrian, dikatakan olehnya pentingnya penerapan e-government dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan melayani. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Karena salah satu asas Keterbukaan Informasi Publik adalah “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik, dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.”

 

Sesi Tanya jawab, peserta dari perwakilan masyarakat menanyakan tentang pembokiran anggaran di DPR dan kesepakatan komisi DPR yang berbeda dengan kesepakatan anggaran, hal tersebut berakibat terjadinya hambatan dalam keterbukaan anggaran sehingga menimbulkan penyimpangan anggaran.

 

Yuna Farhan, Sekjen FITRA, menjelaskan perlunya melakukan manajemen penyerapan anggaran yang baik dan bertanggung jawab sehingga fungsi DPR untuk melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan visi dan misi budget anggaran. Dikatakan juga olehnya anggaran yang berkenaan dengan tanda bintang/blokir pada anggaran K/L tidak bisa dicairkan anggarannya, berdasarkan penelusuran FITRA pada tahun 2011, terdapat 6.101 belanja pemerintah pusat yang diblokir dengan nilai Rp. 63,34 triliun. Pemberian tanda bintang dilakukan oleh Kementerian keuangan atau DPR. Biasanya, pemberian tanda bintang oleh Kementerian Keuangan disebabkan karena kurangnya kelengkapan data dukung dokumen anggaran seperti TOR, belum dilakukan pembahasan lahan untuk pembangunan gedung atau anggaran tidak sesuai standar biaya. Pemblokiran oleh DPR, artinya nomenklatur anggaran pada Kementerian tersebut masih belum disetujui oleh mitra komisi atau badan anggaran, sehingga masih memerlukan proses pembahasan dan penjelasan DPR. Pihak FITRA merekomendasikan bahwa pemberian tanda bintang atau blokir anggaran oleh DPR harus dihapuskan, hal ini didasarkan bahwa pemblokiran hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan hanya bersifat administratif. Sementara jika ada anggaran yang belum disetujui oleh DPR tidak diperkenankan diberikan tanda bintang, melainkan hanya dapat diusulkan dan dibahas kembali pada saat perubahan anggaran. Oleh karenanya untuk mendukung peran DPR dalam membahas proposal anggaran pemerintah berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, DPR memerlukan unit kantor anggaran yang dapat mendukung fungsi anggarannya atau Parlement Budget Office sehingga tidak diperlukan kembali membahas pembukaan tanda bintang saat anggaran sudah ditetapkan.

 

Selanjutnya ada 8 (delapan) rekomendasi FITRA berkaitan dengan Anggaran yang wajib terbuka, yaitu: 1. pre budget statement, 2. Citizen Budget, 3. Executive Budget Proposal, 4. Enacted Budget, 5. In-Year Reports, 6. Mild Year Review, 7. Year End Report, dan 8. Audit Report. Kegiatan FITRA ini juga didukung oleh 12 (dua belas) Lembaga Donor, yaitu 1. The Asia Foundation, 2. Kemitraan, 3. USAID, 4. TIFA, 5. Ford Foundation, 6. Ausaid, 7. Hivos, 8. World bank, 9. UNDP, 10. UN Women, 11. Antarrand, 12. MFA. Acara Knowledge Forum ini dihadiri oleh K/L, Partai, Mahasiswa dan LSM. (rch/ humasristek)



Wednesday, April 16, 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Wednesday, April 16, 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Monday, April 14, 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Tuesday, April 8, 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Tuesday, April 8, 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Monday, April 7, 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Monday, April 7, 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Monday, April 7, 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Thursday, April 3, 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Thursday, April 3, 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]