Ristek Headline |
Wednesday, August 27, 2014
 
 

Seleksi Calon Kepala LIPI

CPNS 2014

ASTW 2014

RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Friday, August 22, 2014
Menristek Buka Pertemuan Komite Iptek ASEAN ke-68

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Monday, December 3, 2012
Sosialisasi UU 19/ 2012 Tentang APBN 2013 pada Forum Bakohumas
Print PDF Facebook Twitter Email

 
Pada tanggal 23 Oktober 2012 yang lalu, UU no. 19/ 2012 tentang APBN 2012 telah disetujui dan disyahkan oleh DPR. Pengesahan ini mempunyai makna penting bagi kesinambungan proses pembangunan Nasional di tahun 2013 mendatang, dan sekaligus memeliki peran yang strategis dalam memecahkan masalah dan menjawab isu-isu strategis ke depan. Dalam kerangka itulah Bakohumas bekerjasama dengan Kemenkeu pada tanggal 30 November baru-baru ini menyelenggarakan Sosialisasi dan Diskusi UU no. 19/ 2012 tentang APBN 2012 di Jakarta. 
 
Dalam sambutanya, Gatot Sugiharto, kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN dan RB, mewakili Ketua Bakohumas, menyampaikan bahwa Bakohumas Instansi atau Lembaga adalah merupakan forum kehumasan semua instansi/ lembaga baik pusat maupun daerah propinsi/ kota dalam rangka melaksanakan salah satu fungsinya yaitu, pencitraan atas tugas pokok dan fungsi dari instansi/ lembaga masing-masing. 
 
“Salah satu tujuan diselenggarakan forum Bakohumas adalah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta akuntabel. Disamping juga memberikan informasi yang utuh, lengkap dan komprehensif tentang tugas dan wewenang instansi/lembaga tersebut kepada masyarakat. Apabila dihubungkan dengan keterbukaan informasi publik fungsi Bakohumas sangatlah strategis. Masyarakat pada era modern sangat menuntut ketersedian informasi yang mutakhir guna mendukung segala aktifitasnya. Dalam rangka tupoksi dan menjawab tantangan saat ini dan dimasa mendatang, kehumasan instansi/ lembaga dalam wadah Forum Bakohumas diperlukan terjadinya reformasi disegala bidang. Sudahkah Humas melakukan Reformasi?”, demikian tantangan Gatot.
 
Yudi Pramadi, Karo Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu, mewakili Sekjen Kemenkeu, menyambut dan membuka acara. Yudi mengingatkan tentang kondisi ekonomi global yang cenderung melemah. Namun kondisi domestik, permintaan menguat, sehingga hal ini diharapkan bisa jadi penyeimbang. Pelajaran dari krisis ekonomi yang melanda Eropa terutama Yunani, Spanyol, Portugal dan Irlandia, bahwa perlu kehati-hatian dalam menjaga pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Untuk itu kita perlu belanja negara yang produktif.
 
Materi pokok sosialisasi disampaikan oleh Boediarso Teguh Widodo, Staf Ahli Menkeu. Bidang Pengeluaran Negara. Dalam paparannya, Boediarso menegaskan bahwa APBN adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dari itu diperlukan tindakan awal dalam bentuk Sosialisasi, yang juga merupakan pengenalan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang APBN 2013. 
 
Menurutnya fungsi APBN 2013 diantaranya; (1) Fungsi kebijakan Fiskal, disini APBN mencerminkan sumber dominannya adalah penerimaan dari pajak serta umpan balik darinya terhadap pembangunan; dan (2) Fungsi kebijakan Regulasi, pengaturan perekonomian nasional secara makro. Baik menyangkut tentang anggaran, belanja, keuangan, pemenuhan sarana prasarana pembangunan maupun menjaga stabilitas perdagangan dan nilai tukar serta tingkat inflansi.
 
Sedangkan dalam implementasi kebijakan tentang APBN 2013, dilakukan langkah-langkah kongkrit dalam mewujudkannya. Langkah kongkrit tersebut diwujudkan dalam optimalisasi potensi penerimaan dan penggunaan anggaran, meningkatkan serapan belanja negara, menjaga stabilitas makro ekonomi dan meminimalkan resiko utang yang jatuh tempo.
 
Ciri khas yang menonjol dari APBN 2012 ada 4 hal, yaitu: (1) komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas belanja, yang diwujudkan dengan efisiensi belanja barang, termasuk penghematan perjalanan dinas, dan memperkuat program perlindungan sosial dan program pro-rakyat, (2) mengantisipasi ketidakpastian perkembangan ekonomi global dengan mencantumkan pasal-pasal antisapisi krisis dalam UU APBN, (3) meningkatkan fleksibilitas dan memberikan diskresi bagi pemerintah yntuk meningkatkan efisiensi anggaran subsidi energi agar lebih tepat sasaran, dan (4) mengoptimalkan peranan pembiayaan negara untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
 
Dengan rinci Boediarso menguraikan terlebih dahulu perkembangan terkini dari perekonomian Eropa, AS, dan Asia. Update proyeksi perekonomian global dan Indonesia oleh beberapa institusi juga dikutip. Dua raksasa Asia yaitu China dan India, diperkirakan mengalami perlambatan ekonomi, yang akan menambah resiko terhadap ekonomi global. Harga minyak duniapun sangat fluktuatif dan mengidikasikan adanya penurunan, hal ini sangat rentan dampaknya terhadap APBN kita.
 
Beberapa indikator perkembangan perekonomian Domestik terkini, antara lain yaitu nilai tukar per 23 November 2012 sebesar Rp. 9.649/ USD, merupakan depresiasi sebesar 6,01% (year to date), inflasi Semester I sebesar 4,53% (year to year), pertumbuhan PDB 6,17% (year to year), investasi selama kumulatif Januari-September naik 27% menjadi Rp. 229,9 trilyun, perdagangan Internasional periode Jan-Sep 2012 total surplus mencapai USD 1,03 miliar, dan dalam hal neraca pembayaran defisit transaksi berjalan mengalami penurunan menjadi USD 5,3 miliar.
 
Postur dan pokok-pokok kebijakan APBN 2013 diuraikan melalui 4 pilar pembangunan (pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment), dengan arah kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal.
 
Upaya mitigasi krisis di tahun 2012 antara lain adalah: tersedianya Bond Stabilization Framework, melakukan kerjasama dengan BI untk stabilisasi pasar SBN, tersedianya pinjaman siaga dari development partner untuk keadaan darurat, tersedianya dana cadangan resiko fiskal, dan tersedianya Saldo Anggaran Lebih (SAL).
 
Pada sesi diskusi dan tanya jawab, pertanyaan Agung dan Heru peserta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah “bagaimana peran APBN 2013 dalam mengantisipasi perekonomian global yang melambat, makna APBN terhadap perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat dan sejauh mana hutang luar negeri dapat teratasi”, Tanya mereka.
 
Menanggapi hal ini, narasumber merujuk beberapa pasal antisipasi, yaitu pasal 20, 21, 24, 26 dan pasal 33, yaitu berbagai langkah yang akan ditempuh jika terjadi keadaan darurat.(ls/bhh/humasristek)
 
 
 



Monday, August 25, 2014
ASEAN Berikan Penghargaan pada Pegiat Iptek
Monday, August 25, 2014
Menteri Iptek ASEAN Bahas Kebijakan Iptek Tingkat Regional
Friday, August 22, 2014
Kementerian Riset dan Teknologi Hadir di Kalsel Expo 2014
Friday, August 22, 2014
Menristek Buka Pertemuan Komite Iptek ASEAN ke-68
Thursday, August 21, 2014
Penaganugerahan Gelar Perekaya Utama Kehormatan
Tuesday, August 19, 2014
Simposium Nasional Implementasi Hasil Riset Vaksin
Monday, August 18, 2014
Inovasi untuk Komunitas ASEAN yang Lebih Baik
Sunday, August 17, 2014
Iptek Bagi Pembangunan Nasional
Wednesday, August 13, 2014
Seminar Sejarah dan Peradaban Medang–Aspek Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Nusantara
Wednesday, August 13, 2014
Menristek Dapat Pengahargaan Bintang Mahaputra Adipradana
[ Berita lainnya ]