“Seringkali suatu kebijakan iptek yang disusun kurang sesuai dengan kebutuhan daerah, sedangkan dana yang dikeluarkan melalui insentif cukup besar namun hasilnya kurang dirasakan oleh daerah,” ujar Dadit Herdikiagung, Asdep Legislasi Iptek, dalam membuka diskusi. Diskusi yang diadakan di Badan Pusat Informasi Jagung (BPIJ) Gorontalo pada hari Rabu, 1 Agustus 2012 ini bertujuan untuk mendukung inovasi di daerah melalui kebijakan yang berbasis pada potensi daerah.
Mario Mulyadi, Kepala BPIJ, menyampaikan bahwa sejak 2009 BPIJ seperti berjalan sendiri. “Di Kementerian Pertanian tidak ada satuan kerja yang dapat berkoordinasi, demikian halnya dengan di Kementerian Ristek karena BPIJ dianggap tidak termasuk dalam lembaga penelitian. Induknya tidak jelas sedangkan disisi lain ada kecenderungan apabila membebani APBD sulit untuk mendapat dukungan meskipun BPIJ dibentuk dengan peraturan daerah,” ujarnya. Mario juga menyampaikan bahwa perlu adanya insentif bagi daerah yang akan membentuk pusat-pusat unggulan. Bantuan pendanaan ini sebaiknya dapat dimasukkan dalam mekanisme dana dekon. Mario juga menyampaikan bahwa pembuatan proposal pengajuan insentif secara bottom up kurang efektif karena seringkali jatuh pada universitas-universitas tertentu saja karena sifatnya yang kompetitif. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan untuk tujuan tertentu yang strategis sebaiknya tidak dilakukan secara kompetitif. Sedangkan terkait dengan SDM peneliti, Mario mempertanyakan mengenai siapa yang akan menilai para peneliti fungsional.
Sedangkan Novi Silangen, dari Balihristi, menyampaikan bahwa seleksi kompetitif pada pengajuan proposal insentif tidak tepat untuk BPP. Dalam Rakornas BPP di Makassar bulan Mei yang lalu disepakati bahwa produk unggulan Gorontalo adalah jagung dan rumput laut. Namun hal ini tidak didukung koordinasi lintas sektor yang baik karena rencana pendirian pabrik rumput laut ada di Makassar. Novi juga menyampaikan bahwa tidak ada koordinasi antara peneliti di Gorontalo yang mendapatkan insentif PKPP dengan BPP sehingga hasil penelitian juga kurang dirasakan. Untuk selanjutnya agar BPP dapat berpartisipasi dalam penentuan judul-judul riset yang diperlukan. Tentang pembentukan BPP, Novi menyampaikan bahwa perlu dilakukan pengkajian terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2012.
Henry Tooy, dari Badan Investasi Daerah (BID), menyampaikan bahwa perlu dikembangkan dukungan dana yang besar untuk penelitian langsung di daerah. “Di Gorontalo juga dapat dilakukan pengembangan ekonomi kreatif melalui kerajinan kain karua (kerawang),” ujarnya.
Dalam diskusi ini Rusthamrin dari BPIJ berpendapat bahwa kebijakan riset agak membingungkan. Balihristi tidak ada induk yang jelas apakah di Kementerian Ristek atau di Kementerian Dalam Negeri. Penguatan kelembagaan riset juga perlu dilakukan termasuk menentukan posisi Balihristi ada dimana, demikian juga dengan posisi BPIJ. “Gorontalo diusulkan untuk memprioritaskan nikel dan kakao, meski komoditas lain yang lebih potensial seperti kelapa (61.000Ha) bahkan sama sekali tidak disebutkan termasuk dalam dokumen MP3EI. Padahal kakao tidak cocok dikembangkan di Gorontalo,” lanjutnya.
Dalam menutup diskusi ini, Mario Mulyadi menyampaikan harapannya agar BPIJ dikembangkan menjadi konsorsium jagung atau pusat unggulan daerah serta menjadi bagian kewenangan koordinasi ristek secara nasional. (re, ad4-dep1/ humasristek) | 
