DPR RI Setujui Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenristek Beserta LPNK
Wednesday, June 27, 2012

Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menegristek), Gusti Muhammad Hatta mengatakan pemberian tunjangan Kinerja Kementerian/Lembaga dalam rangka Reformasi Birokrasi. Proses pengajuan tunjungan kinerja diawali dengan pengajuan Dokumen Usulan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan verifikasi, kemudian Proses ini secara intensif berjalan sejak tahun 2010 selanjutnya ujar Gusti Hatta. 

 

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melakukan penilaian berkaitan dengan kesiapan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Reformasi Birokrasi tersebut ujar Gusti Hatta. Berdasarkan hasil penilaian KPRBN, Kementerian Keuangan melalui suratnya nomor : SR 74/MK.02/2012 tertanggal 25 April 2012 mengajukan usulan agar Tunjangan Kinerja untuk ke-20 K/L tersebut mendapat persetujuan DPR.

 

Penyampaian jawaban diatas oleh Menegristek, Gusti Muhammad Hatta dalam Rapat Kerja Kementerian Riset dan Teknologi dengan Komisi VII DPR RI yang membahas tentang  Pelaksanaan Fungsi Anggaran dengan tema “Penetapan Terhadap Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Ristek dan LPNK”, pada 27 Juni 2012, di Ruang Rapat Komisi VII Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan Jakarta. 

 

“Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor SR-74/MK.02/2012 tertanggal 25 April 2012, perihal Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan 20 Kementerian/lembaga yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, bahwa dalam rangka pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Empat Kementerian/Lembaga dalam lingkup Kementerian Ristek telah diusulkan untuk mendapatkan Tunjangan Kinerja Pegawai, yaitu Kementerian Ristek, BATAN, BPPT, dan LIPI”, ujar Menegristek. 

 

Lebih lanjut, Menegristek mengatakan status LPNK Ristek lainnya seperti BAPETEN, dan LAPAN saat ini sedang dalam proses verifikasi Lapangan oleh Kementerian PAN dan RB. Sedangkan BIG (Badan Informasi Geospasial) masih dalam proses finalisasi penyusunan dokumen.  Direncanakan LPNK ini dapat diusulkan pada tahun 2013. 

 

Wakil Ketua  Komisi VII DPR RI, Achmad Farial mengatakan saat pembacaan hasil kesimpulan rapat bahwa Komisi VII DPR RI menerima dan meyetujui atas pemberian tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Ristek dan Teknologi serta LPNK ristek (LIPI BPPT, BATAN) dengan alokasi tunjangan pegawai sebesar, yakni BATAN dengan jumlah pegawai 3.271 mendapat tambahan anggaran yang diperlukan Rp. 132.345.353.000; BPPT  dengan jumlah pegawai 3.078 mendapat tambahan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 108.975.186.000; LIPI dengan jumlah pegawai 4.950 mendapat tambahan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 203.473.208.000; dan Kementerian Riset dan Teknologi dengan jumlah pegawai 961 mendapat tambahan anggaran yang diperlukan sebesar  Rp. 42.216.139.000.  (md/roren/humasristek)