Ristek Headline |
Kamis 23 Oktober 2014
 
 

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 16 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 15 Juni 2012
Peraturan Bersama Menristek - Mendagri Tentang Penguatan SIDa Diusulkan Menjadi Inpres
Print PDF Facebook Twitter Email

Peraturan Bersama (Perber) tentang Penguatan SIDa antara Menegristek dan Mendagri telah ditandatangani pada 25 April 2012.  Perber tersebut mengatur mekanisme koordinasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta pembagian kerja yang jelas antara Menegristek dan Mendagri. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi, Mulyanto, saat membuka dialog antara Kementerian Ristek dengan para pimpinan/perwakilan litbang kementerian, atau unit kerja kementerian yang terkait iptek dan LPNK.

 

Acara yang berlangsung hari Rabu, 13 Juni 2012 di ruang rapat lantai 24 Gedung II BPPT, dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang mewakili 22 Kementrian dan 7 LPNK. Selain pejabat eselon II di lingkup Kemenristek, tampak hadir dalam acara, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek KRT, Teguh Rahardjo, serta Deputi Bidang Kelembagaan Iptek KRT, Benyamin Lakitan.

 

Ekowati Retnaningsih, Kepala Balitbangda Sumsel, menyampaikan presentasi tentang pengalaman Balitbangda Sumsel dalam mengakselerasi pembangunan. Menurut Ekowati, telah dilakukan reposisi lembaga litbang daerah di Sumsel dengan mengubah nama balitbangda menjadi balitbangnovda (Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah).

 

"Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Sumsel memiliki kerangka ABGL (Akademisi, Business, Government, Legislatif). Sinergi antar berbagai stakeholder juga telah berlangsung secara dinamis. Dicirikan dengan tumbuhnya berbagai UKM, seperti UKM industri kreatif berbahan sabut kelapa berkaret, di desa Talang Jambe Kota Palembang, UKM minuman fungsional dan simplisia kunyit di desa Kandis Kab. Ogan Ilir, UKM keripik buah dan labu di Batu Raja Kab. OKU, dan UKM industri kreatif berbasis karet," lanjut Ekowati.

 

Sementara itu, Idwan Suhardi, Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Kemenristek, sebelum memandu diskusi, mengingatkan kembali tentang arahan presiden terkait sistem inovasi yang menjadi bagian penting dalam program Kabinet Indonesai Bersatu II.

 

"Oleh sebab itu, R&D harus menjadi prioritas utama yang masuk dalam program jangka menengah dalam mendorong program yang berkarakter projob, propoor dan progrowth. Hasil R&D diharapkan menjadi pijakan bagi pemda dalam penyusunan kebijakan yang berdasar pada research based policy," imbuh Idwan.

 

Di kesempatan yang sama, Harry Hikmat, Kepala Badan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, Kemensos, menyampaikan apresiasinya pada apa yang telah dirintis oleh Pemprov Sumsel dalam memperkuat inovasi di daerahnya. Balitbangnovda menjadi new brand yang memberi kesan lebih positif dari sebelumnya.

 

Harry juga menambahkan, dengan berorientasi pada membangun link and match secara nasional, perber antara Menegristek dan Mendagri perlu ditingkatkan menjadi perpres agar lebih koordinatif lagi dalam implementasinya di daerah.

 

"Langkah tersebut dapat menjadikan peraturan ini tidak hanya melibatkan Kemenristek dan Kemendagri saja, tetapi juga mewadahi koordinasi lintas sektor sampai ke tingkat presiden. Kelembagaan nasional ini diperlukan dalam menghasilkan strategi-strategi yang lebih inovatif," ujar Harry.

 

Senada dengan Harry, Tubagus Rahmat Sentika, Staf Ahli Menkokesra Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi juga menyarankan agar Perber Menristek dan Mendagri ditingkatkan ke perpres, agar tim koordinasi nasional terkait penguatan SIDa didukung oleh adanya SK Presiden. Rahmat menyebutkan bahwa iptek merupakan jiwa dari pembangunan. Oleh sebab itu para stakeholder harus membangun jejaring dan trust. Disamping itu, SIDa juga diperlukan dalam konteks penguatan sistem dekonsentrasi. Dilihat dari sisi kesejahteraan sosial, pihaknya mengaku siap menjadi ujung tombak untuk mempersiapkan SK Presiden tersebut.

 

Di lain sisi, Ery Sinaga, Sekertaris Litbang Kemenhub, menyampaikan permasalahan yang dihadapi lembaganya. Ery menuturkan, hasil-hasil litbang yang diperoleh lembaganya tidak terlalu memberikan kontribusi yang cukup banyak, padahal selain anggaran yang dimiliki cukup memadai, Litbang Kemenhub juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Ery juga mengingatkan akan perlunya based evidence policy yang akan sangat mendukung peningkatan koordinasi antar stakeholder R&D, dalam mendukung penguatan sistem inovasi.

 

Dukungan tentang adanya tim koordinasi nasional untuk penguatan sistem inovasi dan sinergi dalam R&D, juga sangat diharapkan oleh Balitbang Kementerian ESDM. Selain mengurangi duplikasi, hal tersebut akan dapat memperkuat research based policy untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di daerah. Demikian yang dituturkan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Balitbang Kementan.  Berdasarkan data, 90% hasil litbang Kementan digunakan dalam pengembangan pangan di Indonesia. Sekretaris Utama BAPPETEN, Muhammad Dani, juga turut mengingatkan agar kedepannya kegiatan R&D tidak berjalan sendiri-sendiri sebab akan memberikan hasil yang tidak optimal. Oleh sebab itu, penguatan moral dan mental bangsa untuk berdiri diatas kaki sendiri (berdikari) perlu terus diperkuat. Selain itu, koordinasi antar stakeholder khususnya sektor iptek juga harus ditingkatkan.

 

Terkait kelembagaan, Untoro Sardjito, Sekertaris Balitbang Kemendgri menyampaikan bahwa saat ini baru 18 provinsi di Indonesia yang memiliki balitbangda, 15 provinsi memiliki unit kelitbangan di bawah bappeda provinsi, sementara ada 54 kabupaten yang memiliki Balitbangda. Untoro berharap, ada kesepaktan tentang desk khusus yang membahas tentang riset dan teknologi, dengan anggaran khusus pada sektor tersebut. Dukungan tentang adanya tim koordinasi nasional untuk  penguatan sinergi juga dikemukakan oleh Dewyani Sutrisno peneliti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Sugeng Santoso dari BPPT. Diusulkan juga oleh BPPT agar dibentuk desk nasional tentang penguatan SIDa.

 

Kesimpulan pertemuan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Jaringan Iptek Ad Interim, Amin Soebandrio dimana keingan semua pihak adalah peningkatan kegiatan penelitian. Selain itu, kegiatan penelitian perlu lebih fokus agar tidak ada hasil penelitian yang tidak dimanfaatkan. Di daerah, peran balitbangda sangat strategis sehingga harus ada di setiap provinsi untuk mengkoordinir sinergi antar stakeholder, guna mengidentifikasi potensi di setiap daerah. Selain menyepakati agar segera dibentuk tim koordinasi nasional, forum juga mendukung usulan untuk ditingkatkannya Perber antara Menristek dan Mendagri tentang penguatan SIDa menjadi inpres atau perpres. (ophir, ad4-dep3/ humasristek)



Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
Rabu 15 Oktober 2014
Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Selasa 14 Oktober 2014
Kotabaru Dicanangkan sebagai Kawasan PKN
Senin 13 Oktober 2014
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Sel Punca dan Jaringan
Senin 13 Oktober 2014
PP-IPTEK Adakan Kontes Robot 2014
Senin 13 Oktober 2014
Soft Launching SIDa di Kabupaten Karanganyar
Jumat 10 Oktober 2014
Menristek Hadiri Rapat Pembina Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU)
[ Berita lainnya ]