Ristek Headline |
Jumat 29 Mei 2015
 
 

hakteknas

open bidding es1

surat
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 26 Mei 2015
Konferensi Pers tentang Ijazah Palsu

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum

Ristek TV

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Selasa 08 Mei 2012
Bakohumas: Upaya Pengamanan Wilayah Melalui Informasi Publik
Print PDF Facebook Twitter Email

UU KIP dikatakan berhasil jika warga negara betul-betul mendapatkan haknya untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya. Parameter keberhasilan lainnya adalah masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan berperan aktif turut mendorong terwujudnya badan publik yang baik. Selain itu terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Selama ini  masyarakat luas mengenal polisi adalah polisi lalu lintas, sedangkan untuk keamanan di perairan dilaksanalan oleh Dit. Pol Air Baharkam Polri.

Untuk lebih mengenal Polisi Air RI, Divisi Humas Polri menyelenggarakan forum Bakohumas ”Pengamanan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia oleh Polri guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana dalam rangka menjaga Kemananan dalam Negeri” pada 8 Mei 2012 di Jakarta.

Kepala Divisi Humas Polri, Usman Nasution mengatakan ternyata dalam pelaksanaan dilapangan banyak hal-hal yang menjadi kendala dalam penyebaran informasi publik.

”Seringkali informasi diterima publik adalah informsi yang menyimpang dari keadaan sebenarnya,” ujar Usman.

Dir Pol Air Baharkam Polri dalam paparannya menjelaskan wilayah hukum tugas Polair  mencakup : Wilayah  Negara : Satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya( Pasal 1 ayat 1, UU No 43 Th. 2008 tentang wilayah negara).

Wilayah kewenangannya adalah : didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, di laut bebas terhadap bajak laut, dalam tindakan hot persuit (sampai masuk wilayah negara tetangga yang telah memiliki perjanjian bilateral).

Alat utama dalam menjaga keamanan di wilayah perairan RI adalah kapal patroli berjumlah 651 buah dengan berbagai kelas kapal ( A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3),. Dir. Pol Air didukung personil berjumlah 7005 orang dengan kualitas penyidik ahli nautika, ahli tehnika, salvage Sar, Intel, IT, maritim, kesehatan dan ahli bangunan kapal.

Direktorat  kepolisian perairan dalam penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan NKRI secara umum dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menekan jumlah tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan hasil tugas operasional dan kekayaan negara yang berhasil diselamatkan. (bhh/rch/rg/humasristek)




Rabu 27 Mei 2015
Diskusi
Selasa 26 Mei 2015
Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Riset Kebencanaan 2015
Rabu 20 Mei 2015
Identifikasi Kebijakan Peningkatan Investasi Litbang
Rabu 20 Mei 2015
Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107
Selasa 19 Mei 2015
Kemenristekdikti Sepakati Kerja Sama Peningkatan Produksi Sapi Unggul dengan Pemprov Jawa Barat
Jumat 15 Mei 2015
Lulusan Politeknik Harus Kompeten dan Siap Kerja
Jumat 15 Mei 2015
Pemanfaatan Iptek untuk Pertanian dan Peternakan
Sabtu 09 Mei 2015
Presentasi Publik Hasil Pemantauan Teluk Buyat Tahun 2014
Jumat 08 Mei 2015
Roadshow Panitia Hakteknas ke-20 di PT PAL dan ITS
Kamis 07 Mei 2015
Kegiatan Supervisi Pusat Unggulan Iptek
[ Berita lainnya ]