Ristek Headline |
Minggu 28 Desember 2014
 
 

mptn
mptn
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 18 Desember 2014
Pelantikan 3 Rektor dan 2 Kopertis

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Selasa 08 Mei 2012
Bakohumas: Upaya Pengamanan Wilayah Melalui Informasi Publik
Print PDF Facebook Twitter Email

UU KIP dikatakan berhasil jika warga negara betul-betul mendapatkan haknya untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya. Parameter keberhasilan lainnya adalah masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan berperan aktif turut mendorong terwujudnya badan publik yang baik. Selain itu terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Selama ini  masyarakat luas mengenal polisi adalah polisi lalu lintas, sedangkan untuk keamanan di perairan dilaksanalan oleh Dit. Pol Air Baharkam Polri.

Untuk lebih mengenal Polisi Air RI, Divisi Humas Polri menyelenggarakan forum Bakohumas ”Pengamanan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia oleh Polri guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana dalam rangka menjaga Kemananan dalam Negeri” pada 8 Mei 2012 di Jakarta.

Kepala Divisi Humas Polri, Usman Nasution mengatakan ternyata dalam pelaksanaan dilapangan banyak hal-hal yang menjadi kendala dalam penyebaran informasi publik.

”Seringkali informasi diterima publik adalah informsi yang menyimpang dari keadaan sebenarnya,” ujar Usman.

Dir Pol Air Baharkam Polri dalam paparannya menjelaskan wilayah hukum tugas Polair  mencakup : Wilayah  Negara : Satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya( Pasal 1 ayat 1, UU No 43 Th. 2008 tentang wilayah negara).

Wilayah kewenangannya adalah : didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, di laut bebas terhadap bajak laut, dalam tindakan hot persuit (sampai masuk wilayah negara tetangga yang telah memiliki perjanjian bilateral).

Alat utama dalam menjaga keamanan di wilayah perairan RI adalah kapal patroli berjumlah 651 buah dengan berbagai kelas kapal ( A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3),. Dir. Pol Air didukung personil berjumlah 7005 orang dengan kualitas penyidik ahli nautika, ahli tehnika, salvage Sar, Intel, IT, maritim, kesehatan dan ahli bangunan kapal.

Direktorat  kepolisian perairan dalam penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan NKRI secara umum dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menekan jumlah tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan hasil tugas operasional dan kekayaan negara yang berhasil diselamatkan. (bhh/rch/rg/humasristek)




Kamis 18 Desember 2014
Pelantikan 3 Rektor dan 2 Kopertis
Kamis 18 Desember 2014
Rapat Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa
Kamis 18 Desember 2014
Menristekdikti Hadiri Musrenbangnas
Rabu 17 Desember 2014
Penjajagan Kerjasama Interoperabilitas Hasil-Hasil Penelitian antara Kemenristekdikti dengan Universitas Airlangga
Rabu 17 Desember 2014
Teknologi Spasial Open Platform untuk Kota Pekalongan
Selasa 16 Desember 2014
Menristekdikti Serahkan Penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2014
Selasa 16 Desember 2014
Owa Jawa Berhasil Ditangkarkan Oleh Studi Pusat Studi Satwa Primata
Selasa 16 Desember 2014
Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek 2014
Senin 15 Desember 2014
Presiden RI Joko Widodo Hadiri Puncak Peringatan Hari Nusantara 2014
Senin 15 Desember 2014
Menristekdikti Resmikan Desa Inovasi Nelayan
[ Berita lainnya ]