Ristek Headline |
Rabu 26 November 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 18 November 2014
Kongres ke-2 AFEBI di Universitas Malikulsalleh, Leuksmauwe Aceh

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 17 Februari 2012
Persiapan Penerapan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Print PDF Facebook Twitter Email

Pelayanan Publik atau pelayanan umum dapat diartikan sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah Pusat, Daerah, maupun BUMN dan BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2009 dan dalam rangka mempersiapkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan "Sosialisasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pelaksanaannya" pada Rabu, 15 Pebruari 2012, bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya Lt. II Kementerian PAN & RB, Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan.

Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai media penyampaian informasi dalam melaksanakan undang-undang serta untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kebijakan dalam rangka program peningkatan pelayanan publik sehingga kinerja pemerintahan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Sedangkan sasarannya adalah dipahaminya setiap ketentuan dalam UU Pelayanan Publik serta peraturan pelaksana lainnya untuk dapat diimplementasikan di setiap instansi pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik, ujar Wiharto, Deputi Bidang layanan Publik dalam laporannya.

Selanjutnya Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar dalam pembukaan acara mengatakan, "Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah agar segera melaksanakan perubahan organisasi dengan tujuan menciptakan organisasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga berkompeten untuk melayani masyarakat", ujarnya.

Perlunya perubahan pada tataran system set, cultural set, dan mind set pegawai, sehingga bukan hanya aspek administratif-prosedural, namun pada pola pikir, budaya dan cultural sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatan kepercayaan publik", pesan Menpan.

Pada sesi pembahasan, Erif Hilmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, menguraikan tentang integritas pelayanan publik berdasarkan UU 25 Tahun 2009, beliau menjelaskan tentang pelayanan publik yang dipengaruhi oleh kurangnya transparansi standar pelayanan, kurangnya profesionalisme pelaksana, peran atasan dan aparat pengawasan yang seharusnya lebih banyak mengunjungi pelayanan publik dan perilaku masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang terbiasa memberikan imbalan, bersifat permisif dan menerima apa adanya, dan pandangannya terhadap aparat pemerintah dan pelayanan publik yang sangat buruk.

Berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mencegah korupsi telah banyak dilakukan oleh KPK, maupun instansi lain. Namun keberhasilan upaya pencegahan korupsi tersebut dirasakan kurang optimal, salah satu sebabnya diduga karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan direncanakan dengan baik. Oleh karena itu perlunya Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) yang diharapkan dapat  menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu", papar Erif.

Dijelaskan pula mengenai 1) Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Pemda yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi, penigkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggungjawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya; 2) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada ZI yang mempunyai indeks integritas tertentu dari hasil survei integritas dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan; 3) Unit Kerja adalah unit kerja layanan masyarakat atau unit kerja non layanan masyarakat pada ZI yang mandiri, dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri", lanjutnya dalam akhir paparan.

Dikatakan oleh Petrus Beda Peduli, Anggota Ombudsman, mengenai hakekat UU 25 tahun 2009, "ada 4 hal yang harus dicermati yaitu: 1) pelayanan publik merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan rakyat (amanat UUD 1945); 2) mempertegas hak dan kewajiban sebagai perwujudan tanggung jawab negara; 3) perlindungan warga negara dari penyalahgunaan wewenang (maladministrasi); dan 4) perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)", ujar Petrus.

Hadir dalam acara sosialisasi ini para pejabat dan atau yang mewakili seluruh Kementerian  dan Lembaga terkait pelayanan publik beserta  jajarannya.(rch-ri/bhh/ humasristek)



Senin 24 November 2014
Peringatan 10 Tahun Tsunami, Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT
Kamis 20 November 2014
Indonesia and Finland Agreed to Explore Co-operations on Higher Education, Research and Technology
Selasa 18 November 2014
Kongres ke-2 Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia (AFEBI)
Jumat 14 November 2014
Hari Nusantara, Menristekdikti Lepas Kapal Riset Baruna Jaya VIII
Jumat 14 November 2014
SNI Award, Indonesia Siap Memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Kamis 13 November 2014
Indonesia Diharapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi ASEAN
Kamis 13 November 2014
Konsistensi Layanan Sesuai Standar ISO 9001:2008 di Pusat Peragaan Iptek
Rabu 12 November 2014
E-Voting dan E-Government, Inovasi dalam Dialog Nasional Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Selasa 11 November 2014
Menristekdikti Kunjungi Bapeten
Selasa 11 November 2014
Ministry of Research, Technology and Higher Education Received a Courtesy Call of The Germany Ambassador
[ Berita lainnya ]