Ristek Headline |
Tuesday, September 23, 2014
 
 

Seleksi Calon Kepala LIPI

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Wednesday, December 28, 2011
Pencanangan Bulan K3: Menuju Indonesia Berbudaya K3 tahun 2015
Print PDF Facebook Twitter Email

Menindaklanjuti dibentuknya Tim K3 (Kesehatan dan Keamanan Kerja) dan Kepmen Nakertrans no. 372/ 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 tahun 2010-2014, pada tanggal 27 Desember 2011 di Kantor Kemenakertrans, diadakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan bulan K3. Rapat dibuka oleh Arif Supono, Direktur Pengawasan Norma K3, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemenakertrans.

 

“K3 sebagai leading koordinatornya adalah Kemenakertrans, tetapi sesungguhnya ini menjadi tanggung-jawab seluruh Kementerian. Sudah lama pencanangan K3 di Indonesia, tetapi selama ini masih sulit untuk menjadi budaya. Apa karena programnya kurang menggigit?” demikian Supono menjelaskan latar belakang program ini.

 

“Pada tanggal 20 Oktober 2011 lalu, di Hotel Borobudur dilakukan komitmen Nasional pelaksanaan K3 yang terdiri dari wakil pemerintah, profesi, dan akademisi. Dengan demikian target  2015 Indonesia berbudaya K3 diharapkan tercapai”, lanjutnya.

 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan ma-syarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang.

 

Mengembangkan kesadaran K3 pada setiap karyawan tidak cukup dengan satu dua kali briefing K3, setumpuk prosedur dan aturan kerja, bahkan tak cukup dengan penggunaan kekuasaan yang berupa ancaman dan hukuman. Kesadaran adalah masalah kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam kepala, yang merubahnya jauh lebih sulit dari merubah bentuk baja. bentuk-bentuk pemaksaan bisa merubah apa yang dilakukan, tapi tidak bisa merubah apa yang ada dalam pikiran.

 

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Muji Handoyo, dalam arahannya menyatakan “harapan pada tahun 2015 Indonesia sudah berbudaya K3, sehingga setiap sektor Kementerian dapat melakukan akselerasi melalui berbagai program seperti Lokakarya, pelatihan, dll”, ujar Muji.

 

Bulan K3 tahun 2012 yang datang ini,  akan dicanangkan mulai 12 Januari s/d 12 Februari, dengan mengusung tema “Optimalisasi K3 meningkatkan produktivitas”, namun demikian, jangan hanya satu bulan itu saja, namum berkelanjutan. Intinya adalah untuk merubah perilaku setiap orang khususnya di tempat kerja agar aman dan sehat. K3 bukan milik pemerintah, namun milik bersama. Adapun program pelaksanaannya cukup banyak yang terdiri dari tiga kategori yaitu: strategis, promotif, dan implementatif”, ujarnya.

 

Mengawali Diskusi, perwakilan dari Dirjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes, menyampaikan lima program yaitu: penghargaan kepada perusahaan yang memperhatikan kesehatan, guide-line bagi institusi kesehatan seperti RS dan Puskesmas, tentang sosialisasi K3; pemeriksaan bagi pekerja kesehatan yang senantiasa terkena dengan resiko, dan lomba penilaian K3 di lingkungan kantor masing-masing, pelatihan bagi dokter di industri untuk mendiagnosa penyakit akibat kerja.

 

Disisi lain, Saut Situmorang, Staf Ahli dari Kemendagri menanyakan tentang “Siapakah yang harus menyurati para Gubernur, Bupati dan Walikota tentang pelaksanaan bulan K3, mengingat waktunya sudah mendesak?, tanyanya. Arif Supono menjawab bahwa Kemendagri akan menyurati Dinas dengan tembusan ke Gubernur, Bupati dan Walikota, dan mohon kerjasama Kemendagri untuk kelancaran pelaporan K3.

 

Perwakilan dari BATAN, menginformasikan bahwa program K3 sudah dilaksanakan secara rutin dalam beberapa bentuk, termasuk dibentuknya pedoman K3 dan Tim Penilai Resiko K3. Dalam bulan April 2012 yang akan datang, akan dilakukan Lokakarya K3 BATAN. Menyambung hal ini, Anny Sulaswatty, Ka Biro Hukum dan Humas Kemenristek  menginformasikan bahwa Kemenristek yang mengkoordinir tujuh LPNK yaitu LIPI, BPPT, Batan, Bakosurtanal, Bapeten, LAPAN serta BSN,  telah memiliki berbagai produk perundangan yang terkait K3, diantaranya turunan UU 18/ 2002 tentang Sipteknas, yaitu PP 20/ 2005 tentang Alih Teknologi KI dan Hasil Litbang oleh Perguruan Tinggi & Lemlitbang, PP 35/ 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perekayasaan, Inovasi & Difusi Teknologi, PP 41/ 2006 tentang Perizinan Kegiatan Litbang bagi Perguruan Tinggi Asing, Lemlitbang Asing, Badan Usaha Asing & Orang Asing, dan PP 48/ 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek  Berisiko Tinggi dan Berbahaya”, ujarnya.

 

Beberapa Peraturan pendukung K3 di LPNK, misalnya SKKep. Ka BATAN No.167/KA/XI/2008 tentang Prioritas Program Standardisasi BATAN, “Seluruh unit kerja di BATAN pada tahun 2012 harus sudah disertifikasi SMK3 sesuai SB 006-OHSAS 18001:2008”, di BSN Keppres No. 78/2001 tentang KAN, PP No. 10/2002 tentang Standardisasi Nasional, RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Bapeten UU No. 10 Tahun 1997: “pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengawasan penggunaan segala bentuk pemanfaatan sumber zat radioaktif dan radiasi pengion”; Bakosurtanal mempunyai RUU Informasi Geospasial; serta LAPAN mengusulkan RUU Keantariksaan.

 

Sedangkan kegiatan LPNK sudah dapat dikategorikan sebagai K3, misalnya BATAN: Sertifikasi SMK3, HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control); BAPETEN: Aktif menjadi anggota Organisasi Keselamatan Nuklir Asia/ Asian Nuclear Safety Network (ANSN), Pengawasan dan pengendalian bahan nuklir; bimbingan dan penyuluhan menyangkut keselamatan dan kesehatan; BSN tentang Akreditasi pranata litbang, Penerapan SNI Wajib; LIPI melakukan Validitas hasil pengujian laboratorium, Kalibrasi instrumen dan metrology, serta BPPT dengan kegiatan Audit teknologi, juga Early Warning System”, jelas Anny lagi.

 

Adapun implementasi Sistem Manajemen K3 di KRT dapat dilihat dari adanya berbagai peraturan perundang-undangan seperti PP No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya. PP No. 48 Tahun 2009 ini, sangat berkaitan erat dengan SMK3 karena PP ini bertujuan untuk memberikan batasan kegiatan litbangrap berisiko tinggi dan berbahaya; memastikan agar kegiatan litbangrap berisiko tinggi dan berbahaya tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara; dan memberikan batasan lembaga yang dapat memberikan izin”, lanjut Anny.

 

Hadir dalam Rapat tersebut perwakilan dari Kemkumham, Kemenhub, Kemenkes, Kemendagri, Kemendiknas, Kemenristek, BATAN, Pertamina, Bina Marga, serta stakeholder dan berbagai wakil industri terkait lainnya, yang semuanya pada intinya siap untuk mensukseskan bulan K3 dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berbudaya K3 (bhh/ls/humasristek).



Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman
Friday, September 5, 2014
Menristek Hadiri Acara MP3EI
Wednesday, September 3, 2014
Soft Launching Belitung Timur Taman Pintar
Monday, September 1, 2014
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Iptek Nasioal (SIIN) dan SDM
Friday, August 29, 2014
Kemenristek Dorong Pembentukan Sub Forum Bidang Fokus Energi dan Air di Jawa Barat
Friday, August 29, 2014
Kunjungan Bupati Purbalingga dalam Rangka Perintisan Pengembangan Science Center di Purbalingga
Thursday, August 28, 2014
Membangun Kolaborasi Riset Industri, Universitas dan Pemerintah yang Tepat
Wednesday, August 27, 2014
8 Fraksi DPR RI Setujui RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Monday, August 25, 2014
Intermediary Expert Training Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional (SINas)
Monday, August 25, 2014
ASEAN Berikan Penghargaan pada Pegiat Iptek
[ Berita lainnya ]