Ristek Headline |
Kamis 29 Januari 2015
 
 

Ristek TV
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 27 Januari 2015
Ristekdikti Dukung Pelatihan Pertanian di Wilayah Kodam Jaya/Jayakarta

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 15 Juli 2011
Sosialisasi Undang – Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU-AP)
Print PDF Facebook Twitter Email

Saat ini profesi Akuntan Publik mempunyai peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, serta meningkatkan transparasi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. secara nyata,  peran Akuntan Publik terutama dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pendapatnya atas laporan keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangannya merupakan tanggung jawab manajemen.

 

Profesi Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang turut mendukung dunia usaha. Bahkan dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, akan terjadi peningkatan kebutuhan akan jasa Akuntan Publik, terutama kebutuhan atas kualitas Informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik dengn baik. Meskipun demikian, masih dimungkinkan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik dimaksud.

 

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga Akuntan Publik itu sendiri dalam pemberian jasa, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang yang ada lebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar bagi profesi Akuntan Publik.

 

Selama 14 Bulan Pemerintah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat telah berupaya merumuskan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2011. Keistimewaan dari Undang-Undang Akuntan Publik ini, yaitu mengatur mengenai “ Jasa Asuransi” yang merupakan hak ekslusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non Keuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik ( KAP ) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan publik, yaitu independensi dan tanggung jawab professional terhadap hasil pekerjaannya.

 

Badan Koordinasi Kehumasan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara “Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik” pada tanggal 13 Juli 2011 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan Pembicara Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu dan Agus Suprapto, Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Publik Kemenkeu yang dimoderatori oleh Bayu, dari Institut Akuntansi Indonesia.

 

Tiga Agenda yang dibahas dalam diskusi kali ini antara lain, Urgensi UU-AP, Konstruksi Regulasi UU-AP, Subtansi UU-AP yang mencakup didalamnya antara lain Ketentuan Umum, Entry Point, Pofesi AP dan Law Enforcement & Exit Point. Dalam agenda diskusi ini dihimbauan kepada stakeholders agar menggunakan Akuntan Publik & KAP ( Kantor Akuntan Publik ) yang berizin, untuk meyakinkan Akuntan Publik dan KAP tersebut, stakeholders dapat mengkonfirmasi ke PPAJP ( Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai ) atau IAI ( Institut Akuntansi Indonesia ).  (fh,yd/humasristek).



Selasa 27 Januari 2015
Ristekdikti Dukung Pelatihan Pertanian di Wilayah Kodam Jaya/Jayakarta
Jumat 23 Januari 2015
Peluncuran Gerakan Bugar dengan Jamu
Senin 19 Januari 2015
Penandatanganan Nota Kesepahaman Penegerian Universitas Andi Djemma
Sabtu 17 Januari 2015
Kunjungan Menristekdikti ke Politeknik Negeri Jember
Sabtu 17 Januari 2015
Menristekdikti Kunjungi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Sabtu 17 Januari 2015
Menristekdikti Kunjungi Universitas Jember
Jumat 16 Januari 2015
Menristekdikti Terima Audiensi Walikota Tangsel tentang Penyelenggaraan TGIF 2016
Kamis 15 Januari 2015
Menristekdikti Luncurkan SNMPTN 2015
Rabu 14 Januari 2015
Menristekdikti Hadiri Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK
Jumat 09 Januari 2015
Menristekdikti Kunjungi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
[ Berita lainnya ]