Ristek Headline |
Tuesday, July 29, 2014
 
 

ASTW 2014

RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Wednesday, July 16, 2014
Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Asdep Jaringan Penyedia Dengan Pengguna dan Menristek

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Friday, July 15, 2011
Sosialisasi Undang – Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU-AP)
Print PDF Facebook Twitter Email

Saat ini profesi Akuntan Publik mempunyai peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, serta meningkatkan transparasi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. secara nyata,  peran Akuntan Publik terutama dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pendapatnya atas laporan keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangannya merupakan tanggung jawab manajemen.

 

Profesi Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang turut mendukung dunia usaha. Bahkan dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, akan terjadi peningkatan kebutuhan akan jasa Akuntan Publik, terutama kebutuhan atas kualitas Informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik dengn baik. Meskipun demikian, masih dimungkinkan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik dimaksud.

 

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga Akuntan Publik itu sendiri dalam pemberian jasa, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang yang ada lebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar bagi profesi Akuntan Publik.

 

Selama 14 Bulan Pemerintah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat telah berupaya merumuskan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2011. Keistimewaan dari Undang-Undang Akuntan Publik ini, yaitu mengatur mengenai “ Jasa Asuransi” yang merupakan hak ekslusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non Keuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik ( KAP ) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan publik, yaitu independensi dan tanggung jawab professional terhadap hasil pekerjaannya.

 

Badan Koordinasi Kehumasan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara “Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik” pada tanggal 13 Juli 2011 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan Pembicara Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu dan Agus Suprapto, Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Publik Kemenkeu yang dimoderatori oleh Bayu, dari Institut Akuntansi Indonesia.

 

Tiga Agenda yang dibahas dalam diskusi kali ini antara lain, Urgensi UU-AP, Konstruksi Regulasi UU-AP, Subtansi UU-AP yang mencakup didalamnya antara lain Ketentuan Umum, Entry Point, Pofesi AP dan Law Enforcement & Exit Point. Dalam agenda diskusi ini dihimbauan kepada stakeholders agar menggunakan Akuntan Publik & KAP ( Kantor Akuntan Publik ) yang berizin, untuk meyakinkan Akuntan Publik dan KAP tersebut, stakeholders dapat mengkonfirmasi ke PPAJP ( Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai ) atau IAI ( Institut Akuntansi Indonesia ).  (fh,yd/humasristek).



Thursday, July 17, 2014
Menristek Resmikan Workshop Fasilitas Pilot Plant Riset Baterai Lithium
Monday, July 14, 2014
Menristek Hadiri Peresmian RS Pusat Otak Nasional
Tuesday, July 8, 2014
Sinkronisasi Kebijakan, Program dan Pendanaan Iptek 2015-2019
Monday, July 7, 2014
Buka Puasa Bersama : Mari Kita Tingkatkan Keimanan dan Pengabdian Kita
Monday, July 7, 2014
DWP Kemenristek Serahkan Santunan Pendidikan
Friday, July 4, 2014
Pengembangan Teknologi Transportasi Multiguna Pedesaan Hasil Konsorsium Riset
Friday, July 4, 2014
Peresmian Bio Center Plant dan Ground Breaking Unit Produksi Enzim PT Petrosida Gresik
Thursday, July 3, 2014
Pengembangan Industri Perdesaan Berbasis Sumber Daya dan Produk Lokal Ternak Ruminansia Kecil dalam Wadah Konsorsium
Tuesday, July 1, 2014
Kemenristek Dorong Penguatan Jaringan Riset dalam Pengembangan Energi Alternatif di Kota Surakarta
Tuesday, July 1, 2014
Indonesia - Iran: Dua Negara Islam Bersahabat yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Penelitian dan Produksi Iptek Bersama
[ Berita lainnya ]