Ristek Headline |
Minggu 03 Mei 2015
 
 

hakteknas

open bidding es1

Panggilan CPNS 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Rabu 22 April 2015
Menristekdikti Menghadiri KAA 2015

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum

Ristek TV

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 15 Juli 2011
Sosialisasi Undang – Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU-AP)
Print PDF Facebook Twitter Email

Saat ini profesi Akuntan Publik mempunyai peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, serta meningkatkan transparasi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. secara nyata,  peran Akuntan Publik terutama dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pendapatnya atas laporan keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangannya merupakan tanggung jawab manajemen.

 

Profesi Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang turut mendukung dunia usaha. Bahkan dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, akan terjadi peningkatan kebutuhan akan jasa Akuntan Publik, terutama kebutuhan atas kualitas Informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik dengn baik. Meskipun demikian, masih dimungkinkan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik dimaksud.

 

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga Akuntan Publik itu sendiri dalam pemberian jasa, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang yang ada lebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar bagi profesi Akuntan Publik.

 

Selama 14 Bulan Pemerintah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat telah berupaya merumuskan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2011. Keistimewaan dari Undang-Undang Akuntan Publik ini, yaitu mengatur mengenai “ Jasa Asuransi” yang merupakan hak ekslusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non Keuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik ( KAP ) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan publik, yaitu independensi dan tanggung jawab professional terhadap hasil pekerjaannya.

 

Badan Koordinasi Kehumasan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara “Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik” pada tanggal 13 Juli 2011 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan Pembicara Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu dan Agus Suprapto, Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Publik Kemenkeu yang dimoderatori oleh Bayu, dari Institut Akuntansi Indonesia.

 

Tiga Agenda yang dibahas dalam diskusi kali ini antara lain, Urgensi UU-AP, Konstruksi Regulasi UU-AP, Subtansi UU-AP yang mencakup didalamnya antara lain Ketentuan Umum, Entry Point, Pofesi AP dan Law Enforcement & Exit Point. Dalam agenda diskusi ini dihimbauan kepada stakeholders agar menggunakan Akuntan Publik & KAP ( Kantor Akuntan Publik ) yang berizin, untuk meyakinkan Akuntan Publik dan KAP tersebut, stakeholders dapat mengkonfirmasi ke PPAJP ( Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai ) atau IAI ( Institut Akuntansi Indonesia ).  (fh,yd/humasristek).



Selasa 28 April 2015
Peragaan Iptek Keliling (PIK) Tanjung Jabung Timur
Senin 27 April 2015
Diskusi Hilirisasi Hasil Litbang Iptek di Batam
Rabu 22 April 2015
Menristekdikti Hadiri Peringatan KAA ke-60
Kamis 16 April 2015
Kemenristekdikti Ikuti Pekan Inovasi Sumatera dan Batam Trade Expo ke-4
Kamis 16 April 2015
Plagiat di Dunia Pendidikan Tinggi Perlu Diberantas
Kamis 16 April 2015
Panen Kedelai Kemenristekdikti bersama Polres dan Pemkot Banjarbaru
Selasa 14 April 2015
Tantangan Para Rektor untuk Tingkatkan Publikasi dan Riset
Senin 13 April 2015
Presiden RI Hadiri NIF 2015
Minggu 12 April 2015
Menristekdikti Jalan Sehat bersama BSN
Rabu 08 April 2015
DWP Kemenristekdikti Selenggarakan Seminar Kanker Serviks
[ Berita lainnya ]