Ristek Headline |
Rabu 22 Oktober 2014
 
 

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 16 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 27 Januari 2012
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
Print PDF Facebook Twitter Email

Semenjak disahkan pada tanggal 7 Nopember 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengarahkan dan mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat melalui sosialisasi,  dengan sasaran awal kegiatan sosialisasi terlebih dahulu ditujukan kepada jajaran kementerian/ lembaga dan instansi pemerintah lainya.

Pada tanggal 25 Januari 2012 dilaksanakan Sosialisasi UU tersebut bertempat di Gedung Serbaguna BIN, Jakarta. Sosialisasi dihadiri oleh 40 (empat puluh) undangan yang berasal dari berbagai instansi kementerian/ lembaga pemerintah dan dihadiri pula oleh perwakilan dari tiga Angkatan TNI serta Kepolisian. Kementerian Riset dan Teknologi, sebagai salah satu lembaga clearing house, khususnya dalam hal ini sebagai clearing house di bidang perizinan penelitian, juga diundang dalam acara tersebut, yang diwakili oleh Lukman Shalahuddin, Kabag Administrasi Perijinan Penelitian, dan didampingi Radiwan, Kasubbag Administrasi Perijinan  Penelitian Beresiko Tinggi dan Berbahaya.

Acara dibuka oleh Hadi Susanto, Direktur 3.2, yang melaporkan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah agar berbagai kementerian memahami peran intelejen sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya Troesto Poernomo, Inspektur Utama memberikan sambutan bahwa kita merupakan keluarga dari intelijen community yang perlu sharing informasi UU Intelijen ini. Hal inipun sudah diingatkan oleh Komisi I DPR. Pada intinya Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 50 Pasal serta penjelasan. Pada prinsipnya BIN mengajak kepada semua instansi sebagai pelaksana fungsi intelijen negara, untuk menyepakati dan mentaati semua peraturan tentang intelijen yang telah dijadikan keputusan bersama. Terhadap implementasi fungsi intelijen dilapangan, diperlukan juga untuk dibuatkan SOP yang merupakan penjabaran dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 ini. BIN mengajak kepada seluruh kementerian/ lembaga dan instansi pemerintah untuk menjadikan UU No. 17 Tahun 2011 sebagai acuan dan dasar peraturan dibawah serta pelaksanaan fungsi intelijen di instansinya.

Pada sesi tanya jawab, pertanyaan yang menarik diantaranya adalah dari Badan Nakotika Nasional (BNN), menyoroti tentang pasal 29 dan 30 tentang pelaksanaan tugas intelijen serta pengenaan sanksi terhadap personil yang melakukan pelanggaran intelijen yang hanya disebutkan batas maksimalnya, tanpa disebutkan batas minimalnya. Pertanyaan lain datang dari wakil dari Kemendagri, dia menyoroti pasal 3, 4, 5, juncto pasal 39 yaitu tentang istilah nasional dan negara. Kemendagri juga menyoroti maksud dari salah satu tugas institusi BIN yaitu fungsi koordinator, serta bentuk implementasinya. Dilanjutkan pertanyaan wakil dari Mabes Polri, yang menyoroti pasal 15 ayat 2 tentang ketentuan perundang-undangan sebagai rujukan, yang ditengarai belum ada. Pertanyaan lain adalah lingkup dan sasaran dari sifat kerahasiaan tupoksi intelijen serta pertanyaan tentang wewenang dan mekanisme penyadapan yang akan melibatkan berbagai macam instansi dan institusi. Semua permasalahan dan pertanyaan dijelaskan dengan jelas dan disertai contoh-contoh implementasinya. Pembicara juga menerima saran, usul dan masukan yang sifatnya menuju perbaikan. (ls/bhh/ humasristek)



Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Rabu 15 Oktober 2014
Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Selasa 14 Oktober 2014
Kotabaru Dicanangkan sebagai Kawasan PKN
Senin 13 Oktober 2014
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Sel Punca dan Jaringan
Senin 13 Oktober 2014
PP-IPTEK Adakan Kontes Robot 2014
Senin 13 Oktober 2014
Soft Launching SIDa di Kabupaten Karanganyar
Jumat 10 Oktober 2014
Menristek Hadiri Rapat Pembina Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU)
Kamis 09 Oktober 2014
Menristek Buka Hari Listrik Nasional ke-69
[ Berita lainnya ]