Ristek Headline |
Sabtu 19 April 2014
 
 
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Jumat 11 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 27 Januari 2012
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
Print PDF Facebook Twitter Email

Semenjak disahkan pada tanggal 7 Nopember 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengarahkan dan mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat melalui sosialisasi,  dengan sasaran awal kegiatan sosialisasi terlebih dahulu ditujukan kepada jajaran kementerian/ lembaga dan instansi pemerintah lainya.

Pada tanggal 25 Januari 2012 dilaksanakan Sosialisasi UU tersebut bertempat di Gedung Serbaguna BIN, Jakarta. Sosialisasi dihadiri oleh 40 (empat puluh) undangan yang berasal dari berbagai instansi kementerian/ lembaga pemerintah dan dihadiri pula oleh perwakilan dari tiga Angkatan TNI serta Kepolisian. Kementerian Riset dan Teknologi, sebagai salah satu lembaga clearing house, khususnya dalam hal ini sebagai clearing house di bidang perizinan penelitian, juga diundang dalam acara tersebut, yang diwakili oleh Lukman Shalahuddin, Kabag Administrasi Perijinan Penelitian, dan didampingi Radiwan, Kasubbag Administrasi Perijinan  Penelitian Beresiko Tinggi dan Berbahaya.

Acara dibuka oleh Hadi Susanto, Direktur 3.2, yang melaporkan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah agar berbagai kementerian memahami peran intelejen sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya Troesto Poernomo, Inspektur Utama memberikan sambutan bahwa kita merupakan keluarga dari intelijen community yang perlu sharing informasi UU Intelijen ini. Hal inipun sudah diingatkan oleh Komisi I DPR. Pada intinya Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 50 Pasal serta penjelasan. Pada prinsipnya BIN mengajak kepada semua instansi sebagai pelaksana fungsi intelijen negara, untuk menyepakati dan mentaati semua peraturan tentang intelijen yang telah dijadikan keputusan bersama. Terhadap implementasi fungsi intelijen dilapangan, diperlukan juga untuk dibuatkan SOP yang merupakan penjabaran dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 ini. BIN mengajak kepada seluruh kementerian/ lembaga dan instansi pemerintah untuk menjadikan UU No. 17 Tahun 2011 sebagai acuan dan dasar peraturan dibawah serta pelaksanaan fungsi intelijen di instansinya.

Pada sesi tanya jawab, pertanyaan yang menarik diantaranya adalah dari Badan Nakotika Nasional (BNN), menyoroti tentang pasal 29 dan 30 tentang pelaksanaan tugas intelijen serta pengenaan sanksi terhadap personil yang melakukan pelanggaran intelijen yang hanya disebutkan batas maksimalnya, tanpa disebutkan batas minimalnya. Pertanyaan lain datang dari wakil dari Kemendagri, dia menyoroti pasal 3, 4, 5, juncto pasal 39 yaitu tentang istilah nasional dan negara. Kemendagri juga menyoroti maksud dari salah satu tugas institusi BIN yaitu fungsi koordinator, serta bentuk implementasinya. Dilanjutkan pertanyaan wakil dari Mabes Polri, yang menyoroti pasal 15 ayat 2 tentang ketentuan perundang-undangan sebagai rujukan, yang ditengarai belum ada. Pertanyaan lain adalah lingkup dan sasaran dari sifat kerahasiaan tupoksi intelijen serta pertanyaan tentang wewenang dan mekanisme penyadapan yang akan melibatkan berbagai macam instansi dan institusi. Semua permasalahan dan pertanyaan dijelaskan dengan jelas dan disertai contoh-contoh implementasinya. Pembicara juga menerima saran, usul dan masukan yang sifatnya menuju perbaikan. (ls/bhh/ humasristek)



Rabu 16 April 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Rabu 16 April 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Senin 14 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Selasa 08 April 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Selasa 08 April 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Senin 07 April 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Senin 07 April 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Senin 07 April 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Kamis 03 April 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Kamis 03 April 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]