Ristek Headline |
Saturday, August 30, 2014
 
 

Seleksi Calon Kepala LIPI

CPNS 2014

ASTW 2014

RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Friday, August 22, 2014
Menristek Buka Pertemuan Komite Iptek ASEAN ke-68

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Monday, April 25, 2011
Kebijakan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut UU No 1 Tahun 2011
Print PDF Facebook Twitter Email

Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perwujudan keberpihakan Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Oleh karena itu, Kementerian Perumahan Rakyat yang diberi amanat untuk bertanggung jawab sebagai bagian yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman mengadakan sosialisasi dalam rangka mengintegrasikan kebijakan dari pusat sampai dengan daerah serta menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, adalah salah satu bentuk penyebarluasan kebijakan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Undang-Undang ini menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada hari Senin, 18 April 2011 lalu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Agus Sumargiarto, dalam sambutannya mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 18 BAB dan 167 Pasal merupakan bukti keberpihkan pemerintah terhadap pemenuhan hak akan rumah bagi masyarakat.

Terutama, bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dalam Pasal 50 (1) yang berbunyi “(1) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah”. Berdasarkan UU ini dikatakan olehnya, rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan penyiapan generasi muda.

“Kebutuhan rumah bagi masyarakat dapat dilakukan melalui kepemilikan, dengan cara sewa maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Agus.

Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan rumah merupakan tanggung jawab masyarakat secara mandiri, namun dukungan pencapaiannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan bidang perumahan dalam merealisasikannya.

Dikatakan oleh Agus, permasalahan yang muncul selama 18 tahun berlakunya UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, diantaranya, yaitu semakin meningkatnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perkotaan yang tidak diikuti dengan kebijakan dan pengaturan untuk memperbaiki kawasan kumuh; belum jelasnya tugas dan wewenang Pemda baik di tingkat propinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perumahan dan kawsan permukiman yang berakibat pada lemahnya komitmen pemda dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; ketidakseimbangan pembangunan desa-kota serta meningkatnya urbanisasi.

Selain itu, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman saat ini juga dinilai belum mampu memberdayakan peran masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan rumahnya sendiri yang sehat, aman, serasi, dan produktifitas; dan dalam hal penyediaan/pasokan perumahan baru, yang secara resminya ditujukan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pada kenyataannya seringkali tidak tepat sasaran.

Agus Sumargiarto juga selanjutnya menjelaskan bahwa idealnya rumah memang harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, tertuang dalam Pasal 54 Ayat (1) yang mewajibkan pemerintah dan/atau pemda untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menurut Pasal 54 Ayat (3), adalah dengan memberikan kemudahan berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, subsidi perolehan rumah, stimulan rumah swadaya, insentif perpajakan, perizinan, asuransi dan penjaminan penyediaan atanah dan/ atau sertifikasi tanah.

Pada paparan selanjutnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yoseph Umar Hadi, menjelaskan mengenai upaya menyediakan rumah bagi masyarakat perpenghasilan rendah, dengan mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

“Negara menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan rumah berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang tidak hanya menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki rumah, tetapi juga hak untuk menempati tempat tinggal, yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,” jelas Yoseph.

Oleh karena itu, DPR RI mengarahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini menjadi kebijakan pemabangunan perumahan dan permukiman yang aspiratif dan akomodatif, dengan memungkinkan terakomodasinya kebutuhan akan perumahan dan permukiman bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; berupaya mengatasi meluasnya daerah kumuh khususnya di perkotaan (City Slump); memberikan jaminan dilakukannya revitalisasi perumahan dan permukiman yang telah ada dengan menyediakan sarana dan prasaran dasar perumahan dan permukiman oleh pemerintah;  mengatasi ketidakadilan, konflik dan marjinalisasi yang dirasakan kelompok sebagian masyarakat yang rentan dan krang berdaya; dan terakhir, menyediakan perumahan baru bagi MBR yang tidak diorientasikan kepada tipe kecil, tetapi pada upaya pemenuhan kebutuhan ruang.
   
Pembahasan berikutnya yakni mengenai permasalahan tata ruang yang merupakan persoalan penting dalam pengembangan dan penataan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan penataan, pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

“Oleh karena itu, penataan pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini perlu ditetapkan secara jelas dan tegas lokasi-lokasi lahan yang diperuntukan bagi pembangunan perumahan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah,” kata Agus.

Agus menjelaskan dalam paparan akhirnya, bahwa perlu adanya konsistensi dalam pengawasan pemberian perijinan pleh pemerintah, agar fungsi sosial dan fungsi ekonomi tanah dapat selaras. Sehingga, pengalokasian lahan-lahan bagi perumahan dan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang perlu mempertimbangkan daerah-daerah yang mempunyai aksesibilitas terhadap pusat kegiatan sosial ekonomi, terutama untuk mengurangi beban biaya transportasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sosialisasi ini dihadiri oleh kalangan instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Ketua DPP REI, Ketua DPP Apersi,  Direktur Perum-Perumnas, Direktur BTN, Direktur Jamsostek, Direktuk YLKI, Ketua  Asosiasi APERSSI, dan kalangan Universitas. (bhh/rch/humasristek)

sumber foto : www.samarinda.go.id



Monday, August 25, 2014
ASEAN Berikan Penghargaan pada Pegiat Iptek
Monday, August 25, 2014
Menteri Iptek ASEAN Bahas Kebijakan Iptek Tingkat Regional
Friday, August 22, 2014
Kementerian Riset dan Teknologi Hadir di Kalsel Expo 2014
Friday, August 22, 2014
Menristek Buka Pertemuan Komite Iptek ASEAN ke-68
Thursday, August 21, 2014
Penaganugerahan Gelar Perekaya Utama Kehormatan
Tuesday, August 19, 2014
Simposium Nasional Implementasi Hasil Riset Vaksin
Monday, August 18, 2014
Inovasi untuk Komunitas ASEAN yang Lebih Baik
Sunday, August 17, 2014
Iptek Bagi Pembangunan Nasional
Wednesday, August 13, 2014
Seminar Sejarah dan Peradaban Medang–Aspek Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Nusantara
Wednesday, August 13, 2014
Menristek Dapat Pengahargaan Bintang Mahaputra Adipradana
[ Berita lainnya ]