Ristek Headline |
Rabu 22 Oktober 2014
 
 

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 16 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 16 April 2010
Iptek Berperan Penting Dalam Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ)
Print PDF Facebook Twitter Email

Undang-undang Lalu Lintas Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru ditetapkan, merupakan pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1992  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU No. 22 Tahun 2009 yang diundangkan DPR RI periode 2005 – 2009 pada tanggal 22 Juni 2009 terdiri atas 22 BAB, 326 Pasal dan penjelasan menjadi salah satu undang-undang yang membawa paradigma baru, yaitu pembinaan dan penyelenggaranya terdiri dari multi pemangku kepentingan (multi stakeholder).

Lima Pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pembinaan dan Penyelenggaraan yang diamanatkan Undang-undang tersebut, meliputi : Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan stake holder terkait lainnya. Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedang dirumuskan dan disusun sesuai dengan delegasi amanat undang-undang.

Pasca diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilaksanakan sosialisasi yang bersifat sektoral dan terpadu. Sosialisasi Terpadu Tingkat Pusat telah dilaksanakan di 33 Provinsi yang melibatkan pemangku kepentingan yang terkait. Tim Sosilisasi Terpadu meliputi : Komisi V DPR RI, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Daerah.

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai sebuah bentuk formal kebijakan publik mempunyai daya dorong yang strategis, terhadap : i) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; ii) Tuntutan Kebijakan Otonomi Daerah; iii) Kompetisi di tingkat regional dan global; iv) Peran Serta masyarakat; v) Persaingan usaha; vi) Perlindungan profesi; serta vii) Perlindungan Konsumen .

Salah satu dorongan strategis yang termuat diatas adalah sangat terkait dengan perkembangan IPTEK, Menurut Moh. Nur Hidayat selaku Staf Ahli Bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi mengatakan Kementerian Riset dan Teknologi selaku instansi pemerintah, bertanggungjawab dan mempunyai peran penting dalam pengembangan dan penerapan teknologi bidang LLAJ guna mewujudkan kemandirian nasional. Selain itu dalam pelaksanaannya Kementerian Riset dan Teknologi merupakan pendukung utama guna terlaksananya lalu lintas yang aman, nyaman, tertib,  lancar dan beradab.

Terkait dengan perumusan dan penyusunan RPP, Tim Kementerian Riset dan Teknologi yang   di koordinasikan oleh Ir. Moh. Nur Hidayat, M.Eng selaku Staf Ahli Bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi menyampaikan bahwa KRT telah berperan aktif dengan melibatkan LPND Ristek dan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang menjadi satu kesatuan dalam bidang pengembangan industri dan teknologi yang diamanatkan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009.

Peran serta Kementerian Riset dan Teknologi dalam implementasi UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 yang mengkoordinasikan pengembangan teknologi nasional diharapkan mampu memberikan jawaban atas pendayagunaan sumberdaya nasional dibidang IPTEK guna mewujudkan kemandirian bangsa. (MNH/FS/Humasristek)



Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
Rabu 15 Oktober 2014
Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Selasa 14 Oktober 2014
Kotabaru Dicanangkan sebagai Kawasan PKN
Senin 13 Oktober 2014
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Sel Punca dan Jaringan
Senin 13 Oktober 2014
PP-IPTEK Adakan Kontes Robot 2014
Senin 13 Oktober 2014
Soft Launching SIDa di Kabupaten Karanganyar
Jumat 10 Oktober 2014
Menristek Hadiri Rapat Pembina Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU)
[ Berita lainnya ]