Ristek Headline |
Sabtu 29 November 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 27 November 2014
Final Symposium Agriculture Beyond Food (ABF)

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Selasa 30 Maret 2010
Pengenalan Portal Pengadaan Nasional - INAPROC
Print PDF Facebook Twitter Email

Dalam rangka pengembangan, penerapan e-procurement dan antisipasi pengumuman pengadaan barang dan jasa dalam website nasional, Plt. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  Agus Rahardjo, membuka acara “Pengenalan Portal Pengadaan Nasional - INAPROC (www.inaproc.lkpp.go.id) dalam Pertemuan Koordinasi ke-4 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional. Acara yang dihadiri oleh perwakilan pejabat 33 Provinsi ini diselenggarakan pada 30 - 31 Maret 2010 di Hotel Mercure, Jl. Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Agus Rahardjo mengatakan, tujuan dari adanya Portal Pengadaan Nasional – INAPROC adalah menyediakan informasi rencana pengadaan; menyediakan informasi pengumuman pengadaan; dan memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE. “Portal ini juga merupakan jawaban atas permasalahan pengadaan yang selama ini terjadi, diantaranya minimnya informasi tentang harga pasar, pasar yang tersekat-sekat (fragmented), juga persaingan usaha tidak sehat/premanisme. INAPROC sekaligus efisienkan proses pengadaan karena tidak perlu biaya pasang iklan di media cetak,“ paparnya.Ditambahkannya pula, konsekuensi diberlakukannya INAPROC nantinya Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) wajib menayangkan rencana pengadaan dan informasi pengumuman pengadaan pada portal/website K/L/D/I atau LPSE. “Portal/website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk mampu menyediakan informasi pengadaan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur e-procurement Ikak G. Patriastomo menegaskan bahwa INAPROC ini merupakan upaya nyata dalam rangka membangun Penataan pasar pengadaan. “Tujuannya adalah untuk menciptakan satu pasar pengadaan dengan skala yang lebih besar dan akses maksimal, ”tegasnya. Menurutnya hal ini dilakukan sebagai langkah positif dalam mewujudkan persaingan sehat sejalan dengan yang peningkatan integritas dan transparansi dalam proses pengadaan. Pertemuan kali ini diantaranya dihadiri oleh Pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pejabat dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg),  wakil dari  Biro Perencanaan seluruh instansi pemerintah, serta wakil Intitusi donor (ADB, Partnership for Government Reform in Indonesia/PGRI, MCC-USAID).

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. E-procurement menjadi salah satu dari 7 flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas.

Pada bulan Desember 2007, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan ‘pemekaran’ Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Perpres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi electronic government procurement. Pengembangannya SPSE membawa semangat free lisence. SPSE dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan database PostgreSQL serta diinstal di sistem berbasis Linux. LKPP dalam pengembangan SPSE berkerjasama dengan; 1) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit

APENDO Peserta
Aplikasi Pengamanan Dokumen untuk Peserta lelang (Apendo Peserta) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronis (LPSE), merupakan hasil kerja sama antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Apendo Peserta digunakan untuk menyandi file-file penawaran yang dibuat oleh peserta lelang LPSE sebelum diupload/dikirim ke server LPSE.Apendo Peserta diberikan kepada semua peserta lelang yang telah terdaftar secara sah pada LPSE.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik , dimana  LPSE akan menjalankan fungsi  untuk: Mengelola sistem e-Procurement ; Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa ; Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa ; dan Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa.

APENDO Panitia

Aplikasi Pengamanan Dokumen untuk Panitia lelang (Apendo Panitia) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronis (LPSE), merupakan hasil kerja sama antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Apendo Panitia digunakan untuk mendekripsi file-file penawaran yang dienkripsi oleh peserta lelang LPSE.Apendo Panitia khusus diberikan untuk Panitia Lelang LPSE.

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-Tendering  yang merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan; atau e-Purchasing sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk : Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas; Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; dan Mendukung proses monitoring dan audit; serta Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Fiture-Audit
Beberapa instansi saat ini telah mengimplementasikan sistem pengadaan berbasis teknologi informasi (e-Procurement) yang di fasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE.

Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE.

Pengguna e-Audit yaitu: Auditor Internal;  dan  Auditor Eksternal.  Sedangkan Karakteristik e-Audit yaitu: 1) PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa, berinteraksi langsung dengan perangkat teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dan 2) Auditor tidak lagi melakukan audit secara manual, tetapi secara elektronik yaitu dengan alat bantu. Selanjutnya, Pelaksanaan audit terhadap paket pengadaan yang di lelangkan melalui LPSE kedepannya memungkinkan auditor untuk melakukan audit selama proses pengadaan (on the spot/real time); atau setelah proses pengadaan (post audit).

Harapan besar kedepan, pengumuman pengadaan barang dan jasa dapat segera terealisasi dalam website nasional (bhh/yk/humasristek).



Rabu 26 November 2014
Membangun Kota Baru sebagai Pusat Pengembangan Maritim Nasional
Selasa 25 November 2014
Diskusi Interaktif dalam Rakornas Evaluasi Implementasi SIDa
Senin 24 November 2014
Peringatan 10 Tahun Tsunami, Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT
Senin 24 November 2014
Kemenristekdikti Gelar Rakornas Evaluasi Implementasi SIDa
Kamis 20 November 2014
Indonesia and Finland Agreed to Explore Co-operations on Higher Education, Research and Technology
Selasa 18 November 2014
Kongres ke-2 Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia (AFEBI)
Jumat 14 November 2014
Hari Nusantara, Menristekdikti Lepas Kapal Riset Baruna Jaya VIII
Jumat 14 November 2014
SNI Award, Indonesia Siap Memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Kamis 13 November 2014
Indonesia Diharapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi ASEAN
Kamis 13 November 2014
Konsistensi Layanan Sesuai Standar ISO 9001:2008 di Pusat Peragaan Iptek
[ Berita lainnya ]