Ristek Headline |
Kamis 23 Oktober 2014
 
 

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 16 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 29 April 2011
Eksistensi PerPPU dalam Sistem Perundang-undangan
Print PDF Facebook Twitter Email

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu, 27 April 2011 lalu, menyelenggarakan ceramah dengan tema “Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”.

Pada kesempatan  tersebut hadir Hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida, sebagai pembicara; Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, sebagai narasumber; dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Zafrullah Salim, sebagai moderator.

“Ceramah ini diselenggarakan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan perancang dan diikuti oleh perancang peraturan perundang-undangan di Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM serta kementerian lainnya,” ujar Zafrullah di awal acara.

Pada kesempatan tersebut, Saldi Isra menyampaikan makalahnya dengan tema ”Eksistensi PERPPU dalam Sistem Perundang-undangan” dengan pokok bahasan perdebatan hierarki Perppu, makna kegentingan yang memaksa, makna masa sidang DPR berikutnya, makna persetujuan DPR, bentuk hukum bila Perppu ditolak, dan Perpu setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa 'dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang'. Ketentuan tersebut disebut sebagai “hak konstitusional subjektif Presiden”, ujar Saldi Isra.

Berkaitan dengan perdebatan mengenai hierarki PERPPU, menurut Saldi Isra hal tersebut disebabkan karena adanya kekeliruan meletakkan Perppu di bawah UU. Secara substansi, Perppu sama dengan UU.

“Oleh karena itu, salah satu koreksi untuk revisi UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah mengembalikan PERPPU pada kedudukan semula (setara dengan UU),” jelas Saldi Isra.

Lebih lanjut Saldi Isra juga menyampaikan bahwa sampai sejauh ini, tidak ada kriteria yang jelas mengenai makna “kegentingan yang memaksa”. Berkaitan dengan kegentingan memaksa, dapat digunakan teori dari AALF van Dulleman dalam bukunya Staatsnoodrecht en Democratie (1947) mengenai 4 (empat) syarat Hukum Tata Negara Darurat, yaitu eksistensi Negara tergantung tindakan darurat yang dilakukan; tindakan itu diperlukan karena tidak bisa digantikan dengan tindakan lain; tindakan tersebut bersifat sementara; dan ketika tindakan diambil, parlemen tidak bisa secara nyata dan sungguh-sungguh.  

“Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan PERPPU, karena PERPPU mempunyai karakter sebagai produk hukum yang dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Hal ikhwal kegentingan yang memaksa harus benar-benar diperhatikan sebelum mengeluarkan sebuah PERPPU. PERPPU harus ditempatkan sebagai pintu terakhir, bukan digunakan sebagai proses mem-bypass proses pembentukan UU secara normal,” lanjut Saldi Isra.

Sedangkan Maria Farida Indrati di dalam ceramahnya menyampaikan beberapa hal antara lain Penjelasan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, syarat kegentingan memaksa, kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 serta perkembangan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Maria Farida, penjelasan UUD NRI Tahun 1945 masih mempunyai daya laku karena dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 penjelasan tidak pernah dicabut.

“Selama pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak diubah, maka penjelasan pasal tersebut tetap mempunyai daya laku, sebagai contohnya Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Perppu,” ujar Maria Farida.

Oleh karena itu, dalam mempelajari PERPPU harus melihat penjelasan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR.

Selanjutnya, berkaitan dengan kekuatan mengikatnya Perppu, Maria menjelaskan bahwa PERPPU mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum adanya penolakan/persetujuan DPR. Jika Perppu tersebut disetujui oleh DPR, maka Perppu akan menjadi UU.

“Namun, bila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR (ditolak),  maka Perppu tersebut akan kehilangan kekuatan berlaku, ujar Maria Farida.

Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yang mengukuhkan bahwa secara substansif, sebelum adanya pendapat di DPR, Perppu tersebut sah dan berlaku seperti UU.

“Karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah secara materiil Perppu bertentangan atau tidak dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum adanya persetujuan dan penolakan DPR,” tambah Saldi Isra.

"PERPPU dinyatakan tidak berlaku dengan UU Pencabutan PERPPU. UU Pencabutan Perppu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal penolakan Perppu oleh DPR", jelas Maria Farida.

Mengakhiri kegiatan ceramah peningkatan pengetahuan perancang peraturan perundang-undangan, Maria Farida dan Saldi Isra mengharapkan Pemerintah lebih berhati-hati dalam penyusunan Perppu dengan memperhatikan syarat kegentingan yang memaksa. Di samping itu, diharapkan ke depan perancang peraturan perundang-undangan dapat berperan aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. (bhh/wac/humasristek)



Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
Rabu 15 Oktober 2014
Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Selasa 14 Oktober 2014
Kotabaru Dicanangkan sebagai Kawasan PKN
Senin 13 Oktober 2014
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Sel Punca dan Jaringan
Senin 13 Oktober 2014
PP-IPTEK Adakan Kontes Robot 2014
Senin 13 Oktober 2014
Soft Launching SIDa di Kabupaten Karanganyar
Jumat 10 Oktober 2014
Menristek Hadiri Rapat Pembina Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU)
[ Berita lainnya ]