Ristek Headline |
Senin 24 November 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 18 November 2014
Kongres ke-2 AFEBI di Universitas Malikulsalleh, Leuksmauwe Aceh

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 16 Maret 2011
Sosialisasi UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Print PDF Facebook Twitter Email

Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PLH) di Indonesia telah mengalami dua kali perubahan sejak lahirnya UU No 4 Tahun 1984. Perubahan pertama diwujudkan dengan lahirnya UU No 23 Tahun 1997 dan dirubah kembali dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Alasan mendasar mengapa UU PLH perlu dirubah adalah ketidakmampuan UU PLH dalam menjawab berbagai permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia.

Mulai dari kerusakan lingkungan yang masih dominan sampai dengan kasus-kasus lingkungan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Dalam rangka penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan Undang-Undang PPLH, Kementerian Lingkungan Hidup menyelengggarakan sosialisasi UU PPLH pada Selasa, 15 Maret 2011 di Hotel Sahid, Jakarta.

Inar Leksana Ishak, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup, menuturkan bahwa UU PLH masih banyak kelemahannya, baik dari sisi pengaturan maupun pelaksanaannya. “Lahirnya UU PPLH adalah sesuatu yang memang mutlak dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup yang semakin mencemaskan”, tambahnya.

Lebih lanjut Inar mengatakan bahwa UU PPLH telah digodok sedemikian rupa untuk mengatur segala hal yang dianggap kurang terutama dalam UU PLH. Perubahan mendasar sangat jelas pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam tahap perencanaan, telah dipersiapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang bertujuan memadukan dan mensinergikan hasil kompromi atas cita-cita, tujuan, keinginan, dan kepentingan yang berkaitan dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. “RPPLH merupakan suatu pedoman, arahan, dan ketentuan tentang pemanfaatan, pencadangan, pendayagunaan dan pelestarian SDA, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim”, papar  Wahyu Indriningsih, Asdep Perencanaan dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup. “RPPLH mempunyai fungsi Stategis, Taktis, dan Operasional”, tegasnya.

Tidak kalah pentingnya lagi adalah tahapan melakukan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangungan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang disebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Inge Retnowati, yang mewakili Asdep Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor menegaskan, bahwa KLHS selain dapat menelaah secara efektif dampak yang bersifat strategik, juga dapat memperkuat dan mengefisienkan proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) suatu rencana kegiatan. Menurutnya, “AMDAL memang perlu, tetapi aspek lingkungan hidup perlu dipertimbangkan sejak pengambilan keputusan tentang Kebijakan (K), Rencana (R), atau Program (P)”, ujar Inge.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. “Untuk apa AMDAL?”, Ary Sudijanto, Plt. Asdep Kajian Dampak Lingkungan, menuturkan bahwa dari aspek teknis, adalah untuk menghindari dan meminimalisasi dampak lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan serta untuk survey, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan lingkungan glogal (nir emisi, efek rumah kaca, dll). Selain itu juga untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan”, tutur Ary.

Pada akhir sosialisasi, Inar menegaskan bahwa sosialisasi diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penguatan kapasitas pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup.

Turut hadir dalam sosialisasi, perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian terkait serta undangan lainnya .(bhh/ri/humaristek)



Selasa 18 November 2014
Kongres ke-2 Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia (AFEBI)
Jumat 14 November 2014
Hari Nusantara, Menristekdikti Lepas Kapal Riset Baruna Jaya VIII
Jumat 14 November 2014
SNI Award, Indonesia Siap Memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Kamis 13 November 2014
Indonesia Diharapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi ASEAN
Kamis 13 November 2014
Konsistensi Layanan Sesuai Standar ISO 9001:2008 di Pusat Peragaan Iptek
Rabu 12 November 2014
E-Voting dan E-Government, Inovasi dalam Dialog Nasional Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Selasa 11 November 2014
Menristekdikti Kunjungi Bapeten
Selasa 11 November 2014
Ministry of Research, Technology and Higher Education Received a Courtesy Call of The Germany Ambassador
Senin 10 November 2014
Menristekdikti Hadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan
Kamis 06 November 2014
Tiga Tahun Standarisasi Pelayanan LPSE melalui ISO 9001:2008
[ Berita lainnya ]