Ristek Headline |
Rabu 23 Juli 2014
 
 

ASTW 2014

RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Rabu 16 Juli 2014
Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Asdep Jaringan Penyedia Dengan Pengguna dan Menristek

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 16 Maret 2011
Sosialisasi UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Print PDF Facebook Twitter Email

Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PLH) di Indonesia telah mengalami dua kali perubahan sejak lahirnya UU No 4 Tahun 1984. Perubahan pertama diwujudkan dengan lahirnya UU No 23 Tahun 1997 dan dirubah kembali dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Alasan mendasar mengapa UU PLH perlu dirubah adalah ketidakmampuan UU PLH dalam menjawab berbagai permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia.

Mulai dari kerusakan lingkungan yang masih dominan sampai dengan kasus-kasus lingkungan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Dalam rangka penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan Undang-Undang PPLH, Kementerian Lingkungan Hidup menyelengggarakan sosialisasi UU PPLH pada Selasa, 15 Maret 2011 di Hotel Sahid, Jakarta.

Inar Leksana Ishak, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup, menuturkan bahwa UU PLH masih banyak kelemahannya, baik dari sisi pengaturan maupun pelaksanaannya. “Lahirnya UU PPLH adalah sesuatu yang memang mutlak dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup yang semakin mencemaskan”, tambahnya.

Lebih lanjut Inar mengatakan bahwa UU PPLH telah digodok sedemikian rupa untuk mengatur segala hal yang dianggap kurang terutama dalam UU PLH. Perubahan mendasar sangat jelas pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam tahap perencanaan, telah dipersiapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang bertujuan memadukan dan mensinergikan hasil kompromi atas cita-cita, tujuan, keinginan, dan kepentingan yang berkaitan dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. “RPPLH merupakan suatu pedoman, arahan, dan ketentuan tentang pemanfaatan, pencadangan, pendayagunaan dan pelestarian SDA, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim”, papar  Wahyu Indriningsih, Asdep Perencanaan dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup. “RPPLH mempunyai fungsi Stategis, Taktis, dan Operasional”, tegasnya.

Tidak kalah pentingnya lagi adalah tahapan melakukan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangungan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang disebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Inge Retnowati, yang mewakili Asdep Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor menegaskan, bahwa KLHS selain dapat menelaah secara efektif dampak yang bersifat strategik, juga dapat memperkuat dan mengefisienkan proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) suatu rencana kegiatan. Menurutnya, “AMDAL memang perlu, tetapi aspek lingkungan hidup perlu dipertimbangkan sejak pengambilan keputusan tentang Kebijakan (K), Rencana (R), atau Program (P)”, ujar Inge.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. “Untuk apa AMDAL?”, Ary Sudijanto, Plt. Asdep Kajian Dampak Lingkungan, menuturkan bahwa dari aspek teknis, adalah untuk menghindari dan meminimalisasi dampak lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan serta untuk survey, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan lingkungan glogal (nir emisi, efek rumah kaca, dll). Selain itu juga untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan”, tutur Ary.

Pada akhir sosialisasi, Inar menegaskan bahwa sosialisasi diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penguatan kapasitas pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup.

Turut hadir dalam sosialisasi, perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian terkait serta undangan lainnya .(bhh/ri/humaristek)



Kamis 17 Juli 2014
Menristek Resmikan Workshop Fasilitas Pilot Plant Riset Baterai Lithium
Senin 14 Juli 2014
Menristek Hadiri Peresmian RS Pusat Otak Nasional
Selasa 08 Juli 2014
Sinkronisasi Kebijakan, Program dan Pendanaan Iptek 2015-2019
Senin 07 Juli 2014
Buka Puasa Bersama : Mari Kita Tingkatkan Keimanan dan Pengabdian Kita
Senin 07 Juli 2014
DWP Kemenristek Serahkan Santunan Pendidikan
Jumat 04 Juli 2014
Pengembangan Teknologi Transportasi Multiguna Pedesaan Hasil Konsorsium Riset
Jumat 04 Juli 2014
Peresmian Bio Center Plant dan Ground Breaking Unit Produksi Enzim PT Petrosida Gresik
Kamis 03 Juli 2014
Pengembangan Industri Perdesaan Berbasis Sumber Daya dan Produk Lokal Ternak Ruminansia Kecil dalam Wadah Konsorsium
Selasa 01 Juli 2014
Kemenristek Dorong Penguatan Jaringan Riset dalam Pengembangan Energi Alternatif di Kota Surakarta
Selasa 01 Juli 2014
Indonesia - Iran: Dua Negara Islam Bersahabat yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Penelitian dan Produksi Iptek Bersama
[ Berita lainnya ]