Ristek Headline |
Jumat 18 April 2014
 
 
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Jumat 11 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 28 Januari 2011
Kementerian Ristek segera Merealisir Permen Pelaksanaan PP 48 Tahun 2009
Print PDF Facebook Twitter Email
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Bagi Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya merupakan bagian dari pengendalian, pengawasan, maupun pengelolaan risiko Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menekan potensi kerugian suatu Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya yang terendah sampai dengan yang tertinggi yang ditimbulkan bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan/atau merugikan negara. Dengan demikian pengaturan tentang perizinan bagi Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya tidak dimaksudkan membatasi kebebasan ilmiah bagi para peneliti untuk berkarya dan mendorong pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencari invensi serta menggali potensi pendayagunaannya.

Rapat Persiapan Penyusunan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2009 diselenggarakan pada Kamis, 27 Januari 2011 di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung II BPPT,  dibuka oleh Anny Sulaswatty, Kepala Biro Hukum dan Humas. Dalam sambutannya Anny menyampaikan bahwa “kehadiran Peraturan Menteri ini sangat ditunggu-tunggu terutama oleh Sub Bagian Perizinan Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya, agar PP No. 48 Tahun 2009 bisa operasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Menteri ini perlu sinergi antara Biro Hukum dan Humas dengan Asdep Legislasi Iptek. Hal ini mengingat Asdep Legislasi Iptek pernah menyusun draft Permen tersebut, namun masih belum selesai”,ujar Anny..

Hadir dalam pertemuan awal ini,   Sadjuga, Asdep Penataan Kelembagaan dan Anwar Darwadi, Asdep Produktivitas Riset Iptek Masyarakat serta wakil-wakil dari unit kerja terkait persiapan permen dimaksud dari lingkungan Kemenristek terutama yang pernah terlibat dalam penyusunan PP No. 48 Tahun 2009 dan draft Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2009.

Mengawali jalannya rapat, Asdep Legislasi Iptek, Dadit Herdikiagung memaparkan kronologis PP No. 48 Tahun 2009. Dalam presentasinya, Dadit menyampaikan bahwa ”PP No. 48 Tahun 2009 merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Menurut Dadit, cakupan PP No. 48 Tahun 2009 ini sangat luas, sehingga ada beberapa kesulitan untuk menyusun Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2009, terutama dalam menetapkan daftar kegiatan penelitian berisiko tinggi dan berbahaya serta lembaga yang berwenang memberikan izin”, papar Dadit.

Lebih lanjut, Dadit menyampaikan mengenai penafsiran Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, dan berkaitan dengan implementasi PP No. 48 Tahun 2009, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, antara lain: 1. Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari Pemerintah - Pasal 3 ayat (1). 2. Pemberian izin dilakukan berdasarkan penilaian terhadap persyaratan, subyek dan obyek Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya - Pasal 3 ayat (3). 3. Menristek dapat memberikan izin dalam hal : kegiatan melibatkan 2 lembaga atau lebih; dan kegiatan tidak ditangani instansi pemerintah yang berwenang (Pasal 4)‏;4. Obyek perizinan dan tingkat resiko kegiatan litbangrap iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya disusun dalam Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya - Pasal 5 ayat (1).; serta 5. Menristek menetapkan daftar bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya dan instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin – Pasal 5 ayat (3).

Dalam Sesi Diskusi, menurut Sadjuga, terdapat kesulitan dalam menentukan daftar kegiatan penelitian berisiko tinggi dan berbahaya serta instansi yang berwenang memberikan izin. Oleh karena itu,”langkah-langkah yang saat ini dapat dilakukan adalah menentukan penelitian yang berbahaya itu apa saja, tapi untuk sementara tidak perlu terlalu rinci. Di samping itu, kita juga bisa meminta semua kementerian untuk mendeclare jenis penelitian berisiko tinggi dan berbahaya”,usulnya.

Linda Suryani pada kesempatan yang sama mengungkapkan terdapat beberapa catatan terkait  PP No. 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Dalam hal adanya ketidakjelasan mengenai kompetensi dan kemampuan ilmiah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, Instansi Pemerintah yang Berwenang menyampaikan dokumen permohonan izin kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja- Pasal 9. Selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan bahwa setiap permohonan izin dan amandemen izin kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya tidak dikenakan biaya, oleh karena itu harus dianggarkan oleh instansi yang memberikan izin.

Di samping itu, Linda juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan sudah mempunyai daftar Litbangrap Iptek Berisiko Tinggi dan Berbahaya. Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2009 kita bisa berkoordinasi dengan Tim Teknis di Kementerian lain",usul Linda.

Senada dengan Anwar Darwadi yang mengusulkan bahwa,”yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan pembahasan dengan mengundang Tim/Panitia Antar Kementerian untuk menentukan menentukan daftar kegiatan penelitian berisiko tinggi dan berbahaya serta instansi yang berwenang memberikan izin”,tegas Anwar.

Pada gilirannya, Djaswadin, Kabag Hukum Kemenristek menyampaikan, ”sedang dikonsolidasi dan sinergi dengan unit kerja terkait, khususnya Asdep Legislasi Iptek dan Bagian Administrasi Perizinan Penelitian guna memantapkan konsep yang sudah ada dan sebagai bahan pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian (PAK).

Menurut Lukman, Kabag Administrasi Perijinan Penelitian, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2009 adalah mekanisme administrasi perizinan Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya. Hal ini untuk lebih memudahkan implementasi PP No. 48 Tahun 2009. Lukman juga menanyakan apakah mungkin implementasi dari PP No. 48 Tahun 2009 bisa seperti PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Penelitian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing?”, Tanya Lukman.

Menanggapi pendapat peserta, Dadang A.Permadi, Kabid Analisis, Asdep Legislasi Iptek urun rembug, ”perizinan penelitian asing berbeda dengan perizinan penelitian berisiko tinggi dan berbahaya, karena perizinan penelitian asing tinggal menunggu proposal perizinan baru dinilai untuk diberi izin atau tidak, sedangkan perizinan penelitian berisiko tinggi dan berbahaya harus ditentukan dulu daftar kegiatan yang termasuk dalam penelitian berisiko tinggi dan berbahaya. Di samping itu, mengenai instansi yang berwenang untuk memberikan izin juga harus diatur dengan jelas karena sebagian besar penelitian adalah in house program yang disesuaikan dengan DIPA masing-masing Kementerian/Lembaga”, ujar Dadang.

Lebih lanjut, Dadang menyampaikan masukan agar daftar kegiatan penelitian berisiko tinggi dan berbahaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi dibuat tidak terlalu detail, hanya bidang-bidang penelitian yang patut diduga berisiko tinggi dan berbahaya saja, baru kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis.
   
Dadang juga menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi yang diamanatkan oleh PP No. 48 Tahun 2009, yaitu: Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi Dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang berwenang memberikan izin kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Tim Teknis.

Sedangkan menurut Sakti, Kepala Bidang Pemetaan, Asdep Legislasi Iptek, “tujuan dari PP No. 48 Tahun 2009 adalah untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan litbangrap beresiko tinggi dan berbahaya, bukan untuk membatasi”. Mengenai daftar kegiatan penelitian berisiko tinggi dan berbahaya sebagian dapat diambil dari penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 48 Tahun 2009. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bidang kegiatan" adalah bidang prioritas kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain bidang ketahanan pangan, bidang penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, bidang pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, bidang pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, bidang pengembangan teknologi kesehatan dan obat”,jelas Sakti.

Berdasarkan masukan dari peserta rapat, diakhir  pertemuan, Anny menyampaikan bahwa langkah konkrit yang harus segera dilakukan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2009 adalah membentuk Tim Teknis sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP No. 48 Tahun 2009 guna menindak lanjuti penyusunan Permen dimaksud. (bhh/wac/humasristek)



Rabu 16 April 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Rabu 16 April 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Senin 14 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Selasa 08 April 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Selasa 08 April 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Senin 07 April 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Senin 07 April 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Senin 07 April 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Kamis 03 April 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Kamis 03 April 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]