Ristek Headline |
Sunday, April 20, 2014
 
 
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Friday, April 11, 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Friday, December 31, 2010
Tindak Lanjut Harmonisasi RUU Keantariksaan
Print PDF Facebook Twitter Email

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa sangat besar kontribusinya dalam rangka memenuhi kepentingan nasional, baik dari perspektif keamanan maupun kesejahteraan. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ada aturan yang mengatur kegiatan keantariksaan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan kegiatan keantariksaan yang sangat pesat, dengan melibatkan Pemerintah, pihak swasta, dan individu, dirasakan adanya kepentingan yang mendesak untuk merumuskan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan keantariksaan dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Keantariksaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memantapkan konsepsi RUU Keantariksaan, salah satunya melalui rapat harmonisasi. Rapat harmonisasi RUU Keantariksaan telah beberapa kali dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan Kementerian dan LPNK yang terkait dengan RUU Keantariksaan.

Sebagai tindak lanjut dari harmonisasi RUU Keantariksaan, diselenggarakan rapat tim kecil RUU Keantariksaan yang bertempat di Hotel Grand Jaya Raya Bogor pada hari Senin-Selasa, tanggal 27-28 Desember 2010. Rapat ini dipimpin oleh Qomaruddin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam sambutannya, Qomaruddin menyampaikan bahwa rapat tim kecil sebagai tindak lanjut harmonisasi RUU Keantariksaan ini diharapkan dapat memantapkan konsepsi RUU Keantariksaan, sehingga RUU Keantariksaan dapat segera disampaikan ke Presiden untuk diajukan ke DPR guna pembahasan di DPR. Hal ini karena berdasarkan hasil rapat paripurna DPR tanggal 14 Desember 2010, RUU Keantariksaan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011, ujar Qomaruddin. Sebelumnya RUU Keantariksaan juga masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2010, tapi karena belum selesai dibahas, akhirnya dimasukkan lagi dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2011.

Berbagai masukan disampaikan oleh peserta rapat guna penyempurnaan dan pemantapan konsepsi RUU Keantariksaan. Salah satunya mengenai pengertian Menteri. Menurut salah satu peserta rapat, pengertian Menteri seharusnya lebih spesifik yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi, bukan menteri yang mengkoodinasikan lembaga. Di samping itu, pasal-pasal yang kurang tepat disarankan untuk dihapus.

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari LAPAN, Kementerian Riset dan Teknologi, Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan HAM. (bhh/ humasristek)



Wednesday, April 16, 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Wednesday, April 16, 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Monday, April 14, 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Tuesday, April 8, 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Tuesday, April 8, 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Monday, April 7, 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Monday, April 7, 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Monday, April 7, 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Thursday, April 3, 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Thursday, April 3, 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]