Ristek Headline |
Monday, September 1, 2014
 
 

Seleksi Calon Kepala LIPI

CPNS 2014

RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Friday, August 22, 2014
Menristek Buka Pertemuan Komite Iptek ASEAN ke-68

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Wednesday, December 1, 2010
Strategi Kebijakan Peningkatan Peran Iptek dalam Akselerasi Peningkatan Human Development Index di Indonesia
Print PDF Facebook Twitter Email

Sebagaimana isu sentral yang juga menjadi perhatian dan fokus  dalam konteks progres pencapaian MDGs ini, Kementerian Riset dan Teknologi menilai bahwa secara kualitatif, upaya-upaya pengembangan instrumen kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dan dikembangkan  masih belum dapat menunjukan kontribusi yang efektif dan signifikan dalam merubah kondisi kualitas pembangunan manusia Indonesia secara utuh. Sebagai potrait kongkrit yang empirik, berdasarkan laporan Human Development Report dari United Nations Development Programme (UNDP), yang dirilis pada Oktober 2009, peringkat Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia menurun dari posisi ke-107 pada 2006 menjadi peringkat ke-111 pada tahun ini dari 182 negara! Selanjutnya dengan merujuk pada indikator pembangunan lainnya berdasarkan hasil evaluasi International Management Development (2009), peringkat daya saing ekonomi nasional Indonesia masih berada urutan ke 42 dari 57 total negara yang dievaluasi. Adapun kontribusi peranan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Total Factor Productivity) terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak lebih dari 1.34 persen.

Potrait tersebut sangatlah kontras dengan yang terjadi pada negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya, dimana praktik-praktik penumbuhan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara serta membangun kesejahteraan masyarakatnya. Khusus mengenai hal yang terkait dengan dinamika Iptek, peran ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum dapat bekerja secara efektif dan signifikan dalam proses pembangunan nasional ini. Masih terdapat relaktansi yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran guna mencapai penguasaan secara utuh, baik dalam hal mengkonsepsi, mengadopsi, memformulasi serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Praktisnya secara derivatif hal tersebut telah mempengaruhi lemahnya fundamental dan konstruksi kekuatan daya saing bangsa ini dalam berkompetisi guna meningkatkan kesejahteraan yang sejajar(equal) pada tataran global. Hingga saat ini status pencapaian target MDGs Indonesia masih memperlihatkan potrait yang cukup mengkhawatirkan, walaupun sebagian dari indikator yang diukur berpotensi dapat tercapai pada tahun 2015, namun sebagian lagi masih sangat jauh dari yang target diharapkan, karenanya saat ini diperlukan suatu usaha yang lebih keras untuk mencapainya. Oleh karena itu sejak tahun 2008, Kementerian Riset dan Teknologi telah melakukan beberapa studi serta pengembangan kebijakan IPTEK yang cukup intensif setiap tahun, terkait dengan konteks program pembangunan manusia (HDI) guna mengakselerasi pencapaian target MDGs di tahun 2015. 

Terkait dengan konteks akselerasi target pencapaian MDGs pada tahun 2015, pengembangan model dan instrumen sistem inovasi nasional (SINAS) di Indonesia adalah salah satu manifestasi dalam rangka merealisasikan proses akselerasi pencapaian target MDGs untuk tahun 2015, dimana didalamnya terdapat suatu kompleksitas yang sangat mensyaratkan pelibatan multi-agen yang heterogen dengan beragam kepentingan. Untuk dapat mewujudkan sistem inovasi nasional (SINAS) yang kokoh, peningkatan dan pengayaan kapasitas litbang IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan konteks sosial) di lembaga-lembaga terkait, baik pada sektor publik (government), swasta (private) dan LSM (NGO) di masyarakat, merupakan pra-syarat penting yang utama dalam proses awal suatu establisasi sistem. Selain itu diperlukan pula kemampuan untuk menjalin relasi-relasi di antara berbagai unsur-unsur serta entitas sosial yang terlibat dalam hal menumbuhkan proses inovasi dan interaksi antarlembaga/antar-stakeholders, sehingga membentuk jalinan jejaring inovasi IPTEKS. Sebagai konsekuensinya dalam hal ini istilah ‘IPTEK’ tidak lagi difahami dalam terminologi yang sangat sempit, namun mensyaratkan penambahan aspek sosial-kultural dalam unit-unit analisisnya menjadi ‘IPTEK’.

Isu-isu terungkap dalam kegiatan seminar nasional dengan tema STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN IPTEK DALAM AKSELERASI PENINGKATAN HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI INDONESIA, yang selenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada tanggal 1 Desember 2010, yang dibuka oleh Syamsa Ardisasmita, Deputi Bidang Jaringan IPTEK.

Dalam acara tersebut hadir beberapa narasumber antara lain Sohibul Iman dari DPR RI, Rahmat dari Pemda Provinsi Sumatera Barat dan Sangaji dari Pemda Maluku, dengan Moderator Widyo Nugroho Sulasidi dari ITB. Dalam acara tersebut Freddy Permana Zen memaparkan bahwa memasukan komponen IPTEK sangatlah penting dalam instrumen pengukuran kinerja pembangunan baik dalam skala lokal (daerah) maupun skala regional dan nasional. Hal tersebut penting untuk mengakselerasi konvergensi pembangunan IPTEK dan Ekonomi, ujar Syamsa.

Rahmat mengatakan bahwa tidak mudah untuk memasukan komponen IPTEK pada setiap instrumen pengukuran kinerja lembaga di SKPD karena tingkat pemahaman dari setiap lembaga beragam. Sohibul Iman menjelaskan pentingnya melakukan amandemen terhadap UU No 18 Tahun 2002, karena diperlukan suatu perbaikan untuk meningkatkan kinerja IPTEK nasional yang lebih optimal.  Sohibul Iman juga menyatakan bahwa peranan Legislatif hanya terbatas pada fungsi legislasi, penetapan anggaran dan formulasi regulasi/UU. Karenanya aktor yang berpotensi untuk mengambil peran lebih dalam meningkatkan optimalitas untuk manifestasi realisasi program sebenarnya menjadi tugas dari eksekutif itu sendiri, ujar Sohibul Iman.

Sementara itu pemapar pada sesi terakhir, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Sangadji menjelaskan bahwa saat ini Maluku tengah mengadakan perubahan secara besar-besaran dalam rangka melakukan pemulihan (recovery) kualitas kehidupan masyarakatnya. Pada fase ini beberapa strategi yang tengah dikembangkan oleh Provinsi Maluku antara lain dengan membangun perekonomian berbasis kelautan serta mengadakan identifikasi terhadap sumberdaya alamnya, disertai dengan pengembangan sistem industrinya, jelas Sangadji.

Hadir juga dalam acara seminar tersebut adalah Andika Fajar, Asdep SDM IPTEK disertai M. Panji Pujasakti sebagai Koordinator Program, dengan dibantu oleh Sugeng Santoso yang menjadi Koordinator Acara dan Maruli Siregar sebagai Koordinator Teknis. (ad-sdmi/humasristek)



Thursday, September 25, 2014
Intermediary Expert Training Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional (SINas)
Monday, August 25, 2014
ASEAN Berikan Penghargaan pada Pegiat Iptek
Monday, August 25, 2014
Menteri Iptek ASEAN Bahas Kebijakan Iptek Tingkat Regional
Friday, August 22, 2014
Kementerian Riset dan Teknologi Hadir di Kalsel Expo 2014
Friday, August 22, 2014
Menristek Buka Pertemuan Komite Iptek ASEAN ke-68
Thursday, August 21, 2014
Penaganugerahan Gelar Perekaya Utama Kehormatan
Tuesday, August 19, 2014
Simposium Nasional Implementasi Hasil Riset Vaksin
Monday, August 18, 2014
Inovasi untuk Komunitas ASEAN yang Lebih Baik
Sunday, August 17, 2014
Iptek Bagi Pembangunan Nasional
Wednesday, August 13, 2014
Seminar Sejarah dan Peradaban Medang–Aspek Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Nusantara
[ Berita lainnya ]