Ristek Headline |
Minggu 28 Desember 2014
 
 

mptn
mptn
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 18 Desember 2014
Pelantikan 3 Rektor dan 2 Kopertis

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Senin 08 November 2010
Pembahasan Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Print PDF Facebook Twitter Email

Dalam rangka menyamakan persepsi atau konsep perubahan dan isu-isu krusial dalam Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang kementerian terkait dalam acara “Pembahasan Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Acara yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 5 November 2010 di Hotel Mercure Convention Centre menghadirkan 3 pembicara yang juga sebagai  tim perumus Draft Revisi UU , yakni  Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, I Made Suandi; Direktur Pejabat Negara, Dodi Riatmaji; serta Direktur Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Hasiholan.

“Pada prinsipnya,  Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk  memperbaiki berbagai kelemahan dari undang-undang ini terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani”, tegas Marjuki Santoso, Irjen Kemendagri saat membuka acara.

Lebih lanjut, Marjuki megatakan bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang desentralistis dan hubungan yang harmonis dan sinergis antar susunan pemerintahan. “Disamping memperjelas konsep desentralisasi dalam kerangka NKRI, revisi juga dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini belum diatur secara tegas dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, tambahnya.

Mengawali pembahasan, I Made Suandi, mengatakan bahwa ada 22 isu strategis yang menjadi pertimbangan untuk melakukan revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu masalah pembentukan daerah otonom, pembagian urusan pemerintahan, daerah berciri kepulauan, pemilihan kepala daerah, peran gubernur sebagai wakil pusat, masalah Muspida, perangkat daerah, kecamatan, aparatur daerah, Perda, pembangunan daerah dan manajemen data, masalah keuangan daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, kawasan perkotaan, kawasan khusus, kerjasama antardaerah, permasalahan desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur Pemda, inovasi daerah dan DPOD”.

Setelah berupaya secara intensif mempersiapkan Draft Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tim perumus melakukan penyempurnaan dengan menghimpun berbagai masukan dari banyak kalangan, baik itu akademisi maupun kementerian terkait.

Menurut Dodi Riatmaji, Kemendagri tetap membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran konstruktif dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan. “Dengan acara ini, diharapkan peran aktif para peserta untuk penyempurnaan Draft, sehingga target penyelesaian Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat terpenuhi”, ujarnya.

Hasiholan kembali menegaskan penyelesaiannya ditargetkan Tahun 2010, mengingat Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 sebagai hak inisiatif Pemerintah yang juga merupakan salah satu Rencana Aksi 9 (Sembilan) Direktif Bogor, dengan kriteria keberhasilan termuatnya substansi sinergi pusat-daerah sebagai paradigma pembangunan Indonesia.

Dalam diskusi, Amirudin dari Kemenpolhukam menyampaikan perlunya peninjauan kembali terkait otonomi khusus. Hal yang sama juga disampaikan Heru Husein dari Kemendag, menurutnya, “belum dapat dilihat hasil dari sebuah kebijakan otonomi khusus untuk sebuah daerah, karena sebagian besar daerah melaksanakan kebijakan otonomi khusus baru dalam jangka waktu yang pendek dan belum semua substansi kebijakan otonomi khusus dilaksanakan atau diturunkan menjadi peraturan daerah” ujar Heru.

Turut hadir dalam pembahasan, perwakilan Sekjen Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Riset dan Teknologi, serta kementerian terkait lainnya.(bhh/ri/ humasristek)



Kamis 18 Desember 2014
Pelantikan 3 Rektor dan 2 Kopertis
Kamis 18 Desember 2014
Rapat Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa
Kamis 18 Desember 2014
Menristekdikti Hadiri Musrenbangnas
Rabu 17 Desember 2014
Penjajagan Kerjasama Interoperabilitas Hasil-Hasil Penelitian antara Kemenristekdikti dengan Universitas Airlangga
Rabu 17 Desember 2014
Teknologi Spasial Open Platform untuk Kota Pekalongan
Selasa 16 Desember 2014
Menristekdikti Serahkan Penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2014
Selasa 16 Desember 2014
Owa Jawa Berhasil Ditangkarkan Oleh Studi Pusat Studi Satwa Primata
Selasa 16 Desember 2014
Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek 2014
Senin 15 Desember 2014
Presiden RI Joko Widodo Hadiri Puncak Peringatan Hari Nusantara 2014
Senin 15 Desember 2014
Menristekdikti Resmikan Desa Inovasi Nelayan
[ Berita lainnya ]