Ristek Headline |
Wednesday, November 26, 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Wednesday, October 20, 2010
UU No. 40 Tahun 2009 Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan
Print PDF Facebook Twitter Email

Kiprah pemuda di Indonesia diawali pada permulaan tahun 1900-1908 dan ditandai dengan momentum besar, yakni Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pemuda sebagai salah satu generasi penerus kepemimpinan dan ilmu pengetahuan bangsa mempunyai peran yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pemuda sebagai generasi penerus, penanggungjawab, dan pelaku masa depan dapat diandalkan seabgai agen perubahan, kontrol sosial, dan kekuatan moral.

Sejarah perjuangan bangsa mencatat sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemuda berperan aktif mengantarkan bangsa dan negara mencapai kehidupan yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, pemuda tampil sebagai garda terdepan dalam proses pembaharuan dan pembangunan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.

Hadirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan perlindungan proses pembangunan dan pengembangan kepemudaan. Undang-Undang Kepemudaan merupakan sebuah momentum berkelanjutan dari Sumpah Pemuda dan gerakan reformasi tahun 1998. Undang-Undang ini memberi peluang bagi pemuda untuk mengimplementasikan diri lebih maju dan menjauhkan diri agar tidak jatuh dalam "hedonisme".

Oleh karena itu, dalam rangka mensosialisasikan substansi Undang-Undang Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan "Sosialisasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan" pada Selasa, 19 Oktober 2010 bertempat di Ruang Auditorium Binakarna Lt. 1 Hotel Bidakara, Jakarta. Hadir sebagai narasumber, Ferdiansyah, Anggota FPG Komisi X DPR RI; Yudi Latif, Reform Institute; dan Pakar Pendidikan dari UNJ. Adapun peserta sosialisasi berasal dari perwakilan seluruh Kementerian, LPNK, LPK, Organisasi Kepemudaan, dan BEM Perguruan Tinggi di Jakarta serta Instansi terkait lainnya.

Dalam paparannya, Ferdiansyah menyampaikan bahwa “Undang-Undang Kepemudaan bukan untuk mengatur pemuda, tetapi sangat bermanfaat untuk pengembangan dan aktualisasi pemuda. "Hadirnya Undang-Undang Kepemudaan diharapkan menjadikan program pemberdayaan kepemudaan lebih fokus dan tepat sasaran", ujar Ferdiansyah.

Lebih lanjut, Ferdiansyah menjelaskan bahwa inti Undang-Undang Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam bidang ipoleksosbudhankam. Adapun pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Sedangkan pengembangan pemuda dilakukan melalui pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan”, jelas Ferdiansyah.

Berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kepemudaan, DPR RI mempunyai peran antara lain melakukan fungsi penganggaran (budgeting), melakukan fungsi pengawasan, pembuatan Renstra dan RKP Tahunan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan", lanjut Ferdiansyah.

Sementara itu, Yudi Latif dari Reform Institute menyampaikan bahwa lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 merupakan langkah progresif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena Undang-Undang ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan kepemudaan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan menempatkan posisi strategis pemuda dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi pembedaan pemuda berdasarkan tingkat intelektualitasnya, ujar Yudi. Setiap pemuda harus dihargai bakat dan intelektualitasnya masing-masing, sehingga ke depan diharapkan pemuda tidak hanya berorientasi di bidang politik, tapi bisa juga bergerak di bidang kewirausahaan”, lanjut Yudi.

Dalam implementasinya, pembangunan kepemudaan kemudian tidaklah hanya terpusat sebagai pembangunan Pemuda Indonesia secara nasional dan sentralistik. Proses pembangunan kepemudaan juga membuka ruang bagi tiap-tiap daerah untuk menetapkan kebijakan sendiri sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah sejauh tidak bertentangan dengan kebijakan umum Pemerintah. Dengan dasar tersebut, maka daerah sangat mungkin untuk merumuskan suatu desain pembangunan dan pengembangan kepemudaan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Kepemudaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk tidak menganggarkan program pemberdayaan pemuda di dalam APBN dan APBD. Di samping itu, diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dengan pelaku usaha, baik sektor swasta maupun sektor publik. (bhh/wac/humasristek)



Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman
Friday, September 5, 2014
Menristek Hadiri Acara MP3EI
Wednesday, September 3, 2014
Soft Launching Belitung Timur Taman Pintar
Monday, September 1, 2014
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Iptek Nasioal (SIIN) dan SDM
Friday, August 29, 2014
Kemenristek Dorong Pembentukan Sub Forum Bidang Fokus Energi dan Air di Jawa Barat
Friday, August 29, 2014
Kunjungan Bupati Purbalingga dalam Rangka Perintisan Pengembangan Science Center di Purbalingga
Thursday, August 28, 2014
Membangun Kolaborasi Riset Industri, Universitas dan Pemerintah yang Tepat
Wednesday, August 27, 2014
8 Fraksi DPR RI Setujui RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Monday, August 25, 2014
Intermediary Expert Training Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional (SINas)
Monday, August 25, 2014
ASEAN Berikan Penghargaan pada Pegiat Iptek
[ Berita lainnya ]