Ristek Headline |
Thursday, October 23, 2014
 
 

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


ARTIKEL IPTEK
Wednesday, September 1, 2010
Penataan Sumber Daya Air Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global Guna Mendukung Ekonomi Nasional
Print PDF Facebook Twitter Email

Pariatmono
Asisten Deputi Urusan Pengembangan Matematika dan Ilmu Alam
Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia


Air merupakan zat yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Air merupakan sumber kehidupan dan sumber penghidupan, yang bermakna bahwa air merupakan zat yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Sebagai sumber penghidupan, air berfungsi untuk perikanan, air irigasi bagi pertanian, air baku bagi industri, sarana trans-portasi, sanitasi, energi serta rekreasi. Sebagai karunia Tuhan, air yang berada di alam bebas harus diperlakukan sebagai benda publik yang hak penguasaannya, menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, diserahkan oleh seluruh rakyat Indonesia kepada negara. Selanjutnya, dan pengaturan serta penggunaan air diserahkan oleh negara kepada Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan hal ini, saat ini Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan atau manajemen sumber-daya air yang biasa disebut dengan pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resources management), meskipun hasilnya belum optimal (Mudjiadi, 2009).

Air bukanlah komoditas yang bisa diciptakan manusia. Dengan teknologi, manusia hanya mampu mengendalikan jumlah dan arah alirannya. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dapat diubah oleh manusia menjadi bahan baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan penghidupan yang sehat dan produktif. Jumlah air tawar di alam ini relatif tetap, tetapi rentang waktu ketersediaannya cenderung semakin tidak menentu baik karena eko-sistim sumber daya air yang telah rusak parah dan faktor-faktor lokal lainnya, maupun karena peng-aruh perubahan iklim global.

Iklim global sangat dipengaruhi oleh pemanas-an global, yaitu meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan planet bumi. Pada saat ini, bumi menghadapi pemanasan yang cepat, yang oleh para ilmuwan dianggap disebabkan oleh ak-tifitas manusia agar hidupnya lebih enak. Penyebab utama pemanasan ini adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, yang melepas karbondioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer.

Diperkirakan, setiap tahun dilepaskan 18,35 miliar ton karbon dioksida (Baskoro, 2009). Ketika atmosfer semakin kaya akan GRK ini, ia semakin menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi. Inilah yang disebut dengan Efek Rumah Kaca.

Konsentrasi GRK di atmosfer sekarang berada sekitar 430 ppm CO2e (ekivalen), dibandingkan dengan hanya 280 ppm sebelum revolusi industri (Witoelar, 2008). Keberadaannya meningkat terus, sejalan dengan meningkatnya berbagai aktivitas manusia, termasuk pembangkitan energi dan perubahan penggunaan lahan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa emisi GRK adalah akibat pembangunan ekonomi. Di lain pihak, emisi CO2 per kapita sangat erat terkait dengan GDP per kapita kapan pun dan di mana pun. Amerika Utara dan Eropa telah menghasilkan sekitar 70% emisi CO2 dari produksi energi sejak 1850, sedangkan negara berkembang menyumbang kurang dari seperempat dari emisi kumulatif. Emisi tahunan GRK terus meningkat sejalan dengan waktu. Emisi karbondioksida, penyumbang GRK terbesar, tumbuh dengan rata-rata tahunan sekitar 2,5% antara tahun 1950 dan 2000. Pada tahun 2000, total emisi GRK sekitar 42 GtCO2e, dengan peningkatan laju konsentrasi kurang-lebih 2,7 ppm CO2e per tahun. Hal ini menyebabkan rata-rata temperatur permukaan Bumi yang berada di kisaran 15°C (59°F), selama seratus tahun terakhir ini, telah meningkat sebesarO,6°C (1°F). Para ilmuwan memperkirakan pada tahun 2100 pemanasan akan mencapai 1,4°C - 5,8°C (2,5°F - 10,4°F).

Pemanasan global mengakibatkan per­ubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Hal ini memicu perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, masa reproduksi hewan dan tanaman, distribu-si spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk ekosistem di daerah Artika dan Antartika), lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2007).

Melihat luasnya dampak perubahan iklim global, berbagai pihak harus bekerja sama menang-gulanginya dengan melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih efisien dan efektif. Sektor-sektor yang tercakup secara khusus adalah lingkungan hidup, energi, kelautan perikanan, sumber daya air, pertanian, infrastruktur, kesehatan, kehutanan, keanekaragaman hayati, serta penelitian dan pengembangan. Tulisan ini secara khusus hanya membahas tentang dampak perubahan iklim global terhadap penataan atau pengelolaan sumber daya air.

LANDASAN PEMIKIRAN


Seperti telah disinggung sebelumnya, iklim global yang berubah telah mengancam ketersedia-an air, terutama akibat timbulnya cuaca ekstrim. Ketersediaan air ini menjadi semakin kritis karena di lain pihak terjadi peningkatan jumlah kebutuh-an akan air sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas air di berbagai tempat khususnya di musim kemarau pun tidak semakin membaik bahkan malah menurun sehing-ga kurang memenuhi persyaratan kualitas sebagai air baku untuk kebutuhan tertentu. Ketika itulah air lalu menjadi benda langka yang diperebutkan oleh banyak pihak yang pada gilirannya dapat menjadi krisis air.

Untuk menjamin ketersediaan air secara ber-kesinambungan dan mengatasi krisi air, diperlu-kan usaha-usaha manajemen sumberdaya air yang lebih baik dan handal. Usaha-usaha ini harus di-susun secara hierarkis dalam paradigma nasional yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan dijadi-kan sebagai landasan dalam berbagai proses peng-ambilan keputusan, baik landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan visi­onal wawasan nusantara, landasan konsepsional ketahanan nasional maupun landasan operasi-onal atau pelaksanaan, berupa RPJM Nasional 2004 - 2009 serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

RPJM Nasional 2004 - 2009 mencantumkan bahwa titik berat misi pengembangan pengelola-an sumber daya air diarahkan pada perbaikan kesejahteraan rakyat oleh dukungan infrastruktur dalam pembangunan. Secara jelas disebutkan bahwa beberapa masalah infrastruktur yang perlu men-dapatperhatian. Sekitar 30 persenjaringan irigasi ter­utama di daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaring­an irigasi. Alih fungsi lahan beririgasi pada daerah lumbung pangan nasional, terutama di Pulau Jawa, cenderung meluas sehingga secara terus-menerus

dan signifikan mengurangi areal lahan beririgasi. Selain itu kelangkaan air yang semakin mengancam akibat menurunnya daya dukung lingkungan dapat memicu konflik air yang memungkinkan timbulnya berbagai bentuk disintegrasi.

Selain itu, RPJMN 2004 - 2009 juga menyebut-kan bahwa salah satu prioritas dan arah kebij ak­an pembangunan adalah PENANGGULANGAN KEMISKINAN dengan kebijakan yang diarah­kan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin atas sumber daya air, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Selama lima tahun, pembangunan sumber daya air diutamakan pada upaya konservasi guna mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air. Pendayagunaan sum­ber daya air diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Selain itu, pendayagunaan juga diarahkan untuk pemenuh­an kebutuhan air irigasi pertanian rakyat dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyedia-an air irigasi dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan dengan mempertimbang-kan ketersediaan air dan kesiapan petani, terutama pada daerah lumbung padi nasional. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilakukan dengan menyeimbangkan pen-dekatan konstruksi dan non-konstruksi. Kelembaga-an pengelolaan sumber daya air akan dikembang-kan dengan meningkatkan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, serta menggali dan mengembangkan modal sosial.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Undang Undang dan Rencana Aksi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim global yang dapat diacu sebagai landasan yuridis adalah sebagai berikut:

a.    UU No. 7 Tahun 2004


Undang Undang No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air merupakan upaya dalam meng-hadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sehingga sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antarsektor, dan antar generasi. Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air;

b.    UU No. 24 Tahun 2007


UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulang-an bencana ditetapkan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidup-an termasuk perlindungan atas bencana. Selain itu, undang-undang ini diberlakukan mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

c.    UU No. 23 Tahun 1997

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup memberikan pedoman dan arahan peraturan tentang pemeliharaan Lingkungan Hidup terutama yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya alam, industri, pengembangan wilayah, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perubahan lingkungan sekitarnya. UU ini juga mencantumkan peran lembaga-lembaga yang kompeten dalam kajian lingkungan hidup, baik dalam pengelolaan ataupun pengendalian

lingkung-an hidup. Pada prinsipnya isi UU ini adalah memberikan arahan tentang berbagai sektor Pembangunan Nasional namun tetap berwawasan lingkungan. UU ini terkait erat dengan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dengan tetap mengendalikan lingkungan hidup.

d.    Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Perbaikan pola pembangunan yang selama ini dilakukan sudah saatnya diperbarui. Paradigma lingkungan harus diinternalisasikan ke dalam berbagai sektor pembangunan kita, seperti di sektor energi, pengelolaan hutan dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, tata ruang, dan infrastruktur. Berbagai instansi yang terkait dengan upaya penanggulangan perubahan iklim dan dampaknya harus melakukan koordinasi yang rapi dan sistematik. Pola-pola pembangunan lama harus ditinggalkan dan diganti-kan dengan pola pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen Rencana Aksi Nasional merupakan sebuah instrumen kebijakan yang bersifat dinamis sehingga perlu dievaluasi, diperbarui, dan diperbaiki secara berkala disesuaikan dengan dinamika perubahan iklim itu sendiri. Rencana aksi ini diharapkan bisa diimplementasikan dan dijadikan sebagai panduan untuk seluruh instansi terkait, baik di pusat maupun daerah, dalam melaksanakan pembangunan di masa sekarang ataupun yang akan datang. Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional ini perlu dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

LANDASAN TEORI

a)   Kebencanaan

Sudah menjadi sifat manusia untuk selalu berusaha membuat hidupnya lebih nyaman. Untuk itu dilakukan upaya yang disebut dengan pembangunan infrastruktur dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK atau 1CT), pertahanan dan keamanan, transportasi, pangan, energi serta kesehatan dan obat-obatan. Seluruh usaha itu diarahkan pada usaha mengubah kemelaratan (poverty) menjadi kemakmuran/kesejahteraan (prosperity). Namun demikian, kita sering lupa bahwa setiap usaha kita meningkatkan kemakmuran, selalu dibarengi dengan timbulnya ancaman dari alam dan manusia. Ancaman itu sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bencana (disaster). Bencana ini berarah balik, yaitu berusaha mengubah kemakmuran yang sudah diperoleh menjadi kemelaratan.

Dalam manajemen bencana, terdapat dua istilah yang sering digunakan secara rancu di masyarakat, yaitu bahaya dan bencana1. Bencana adalah kejadian yang datang dari luar, tidak disukai dan tidak dapat diatasi dengan kekuatan atau sumber daya sendiri. Bahaya adalah potensi ancaman yang tidak bisa kita ubah dan jika terjadi dapat menimbulkan bencana, dapat pula tidak. Bahaya dapat berubah menjadi bencana, jika berpadu dengan kerentanan (vulnerability)

Bahaya digolongan dalam 5 golongan utama berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu bahaya Hidrometeorologi (banjir, badai, kekeringan, gelombang pasang dan erosi), bahaya Geologi (gempa, tsunami, letusan gunung berapi dan longsor), bahaya Biologi (epidemi dan hama/penyakit tanaman), bahaya Teknologi (kecelakaantransportasi, kecelakaan industri dan Kegagalan Teknologi) dan bahaya Lingkungan (kebakaran hutan, kerusakan lingkungan dan pencemaran limbah).

Bahaya dapat berubah menjadi bencana. Perubahan ini disebabkan oleh paling tidak 4 alasan, yaitu: (a) kurang pemahaman karakteristik bahaya, (b) pemacuan peradaban yang menyebabkan turunnya kualitas sumber daya alam (meningkatkan kerentanan), (c) kurangnya informasi atau peringatan dini, dan (d) ketidakberdayaan. Jika keempat alasan ini dapat dihilangkan, bahaya dapat dicegah untuk berubah menjadi bencana.

Selain itu, perlu disadari bahwa resiko bencana timbul sebagai akibat berpadunya bahaya dengan kerentanan. Kerentanan (vulnerability) menunjukkan tingkat ketidakmampuan masyarakat dalam melindungi dirinya terhadap kemungkinan terjadi bencana atau pulih kembali dari suatu bencana tanpa bantuan dari luar. Pada dasarnya, setiap usaha manusia dalam membangun dunia akan mempertinggi nilai kerentanan.

Manusia tidak bisa melakukan apapun untuk memperkecil bahaya. Tetapi, manusia dapat melaku­kan banyak hal untuk memperkecil kerentanan, dan karena itu, memperkecil resiko. Pengembangan sistem penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini, mitigasi dan adaptasi terhadap pemanasan global, merupakan tindakan yang memperkecil kerentanan.

b) Sumber Daya Air


Seperti telah disebutkan, air jumlahnya tetap, namun wujud dapat berbeda mengikuti suatu Siklus Hidrologi. Siklus Hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfir ke bumi dan kembali ke atmosfir melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi (Lablink, 2009),

•     Evaporasi (transpirasi) - Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dsb, kemudian akan menguap ke angkasa (atmosfer) dan kemudian akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh uap air (awan) itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun (precipitation) dalam bentuk hujan, salju, es.

•      Infiltrasi (Perkolasi ke dalam tanah) - Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan.

•      Air Permukaan - Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau; makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang (danau, waduk, rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, yang berubah adalah wujud dan tempatnya.

c)    Pemanasan Global

Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi (Wikipedia, 2009). Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 C (1.33 ± 0.32 F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia" melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 C (2.0 hingga 11.5 F) antara tahun 1990 dan 2100. Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai emisi gas-gas rumah kaca di masa mendatang, serta model-model sensitivitas iklim yang berbeda. Walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut diper-kirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil. Ini mencerminkan besarnya kapasitas panas dari lautan.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkat-nya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta per-ubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruh-nya hasil pertanian, hilangnya gletser, danpunah-nya berbagai jenis hewan.

Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan

yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubah­an yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia meng­enai apa, jika ada, tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanas­an lebih lanjut atau untuk beradaptasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.

REALITA PENATAAN SUMBER DAYA AIR

Penataan sumber daya air merupakan per-masalahan yang menyangkut banyak pihak. Karena itu, pengelolaan sumber daya air harus terpadu dalam satu rencana. Manajemen sumber daya air terpadu adalah suatu proses yang mengintegrasikan peng­elolaan air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital. Prinsip manajemen terpadu ini dikembangkan sebagai respon terhadap pola manajemen sumber daya air yang diterapkan selama ini yang cenderung terfragmentasi sehingga berbagai kebijakan dan program sektor-sektor yang terkait dengan persoalan sumber daya air sulit bersinergi.

Keterpaduan ini mencakup dua komponen besar yaitu sistem alami dan sistem manusia (buatan). Pada komponen sistem alam, sekurangnya terdapat lima aspek pengelolaan yang perlu dipadukan, yaitu:

1)   Antara daerah hulu dengan hilir

2)   Antara kuantitas dengan kualitas air

3)    Antara air hujan dengan air permukaan, dan air bavvah tanah

4)    Antara penggunaan lahan (land use) dengan pendayagunaan air (siklus hidrologi)

5)   Antara pengelolaan air tawar dengan air di

daerah pantai

Sedangkan pada komponen sistem manusia, sekurangnya ada tiga aspek pengelolaan yang

memerlukan keterpaduan, yaitu:

1)   Keterpaduan antar sektor dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan propinsi. Keterpaduan dalam aspek ini diperlukan untuk mengintegrasikan antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan kebijakan pembangunan sosial serta lingkungan hidup.

2)    Keterpaduan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterpaduan dalam aspek ini merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan penggunaan air. Realitasnya, masing-masing pihak yang terkait menempatkan prioritas kepentingan yang berbeda-beda dan sering bertentangan satu sama lain. Dalam kaitan ini perlu dikembangkan instrumen operasional untuk penyelesaian konflik.

3)    Keterpaduan antar daerah baik secara horisontal maupun secara vertikal. Dalam aspek ini tidak saja perlu ada kejelasan tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan, tetapi perlu dikembangkan pola kerjasama antar daerah atas dasar saling menggantungkan dan saling menguntungkan. Dalam kaitan ini terdapat beberapa elemen

penting dalam kerangka pendekatan manajemen

sumber daya air terpadu, yaitu:

1)    Pengelolaan DAS (Watershed Management), yang meliputi penataan ruang dalam DAS (perencanaan tata ruang, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang) terutama pengelolaan kawasan lindung sumber air.

2)    Pengelolaan jaringan air dan sumber-sumber air (Water Sources Management), yang meliputi pengelolaan sungai, danau, waduk, rawa, mata air, cekungan air tanah, serta lingkungan di sekitar sumber-sumber air.

3)    Pengelolaan penggunaan air (Water Use Management),   antara lain meliputi efisiensi penggunaan air irigasi, sanitasi lingkungan, dan pengelolaan air limbah. Dalam bab ini, dibahas mengenai keadaan saat ini yang merupakan potret dari pengelolaan sumber daya air di Indonesia, terutama dikaitkan dengan perubahan iklim global. Dengan mengetahui gambaran yang terjadi saat ini, ditunjukkan implikasi permasalahan tersebut, khususnya terhadap pembangunan ekonomi nasional dan ketahanan nasional. Berdasarkan berbagai hal ini, dikenalilah permasalahan yang dihadapi. Seluruh potret yang terjadi saat ini selalu kembali pada permasalahan pokok pengelolaan sumber daya air di dunia ini, yaitu terlalu sedikit (too little}, terlalu banyak (too much) atau terlalu kotor (too dirty).

Pada tahun 1990 kebutuhan air dalam negeri adalah sekitar 3,169xl06 m3, sedangkan angka proyeksi pada tahun 2000 dan 2015 berturut-turut sebesar 6,114xl06 m3 dan 8,903xl06 m3.2 Berarti persentase kenaikannya berkisar antara 10% per tahun (1990-2000) dan 6,67% per tahun (2000-2015). Pulau Jawa (yang memiliki populasi dan jumlah industri tinggi), Bali, dan Nusa Tenggara Timur telah mengalami defisit air terutama pada musim kemarau. Defisit air ini akan bertambah parah pada tahun-tahun berikutnya akibat pertambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi.

Di sisi yang lain, ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan untuk sektor permukiman/ domestik, pertanian, perikanan, peternakan, industri dan lingkungan sangat bergantung kepada iklim, sehingga sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sarana penampung air (waduk, embung, dsb) yang secara total berkapasitas tampung 5% dari aliran limpasan hanya mampu menjamin sekitar 10% (700.000 ha) dari luas total jaringan irigasi yang ada. Sedangkan penyediaan air bersih dengan sisteni pemipaan baru mencakup sekitar 37% dari penduduk perkotaan dan sekitar 8% untuk penduduk pedesaan. Sisanya dipenuhi dengan penggunaan air tanah terutama air tanah dangkal sehingga rawan dari aspek kuantitas dan kualitas terutama di musim kemarau.

Kebutuhan air untuk industri banyak dipenuhi dari penyedotan air tanah dalam karena pasokan air dari permukaan tidak mencukupi. Penyedotan air tanah yang berlebihan (melebihi kapasitas pasokan) menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence) yang menyebabkan meluasnya daerah rawan banjir dan intrusi air laut.

Sebenarnya, bila ditinjau dari curah hujan di daratan Indonesia, mestinya Indonesia secara keseluruhan mempunyai air yang cukup melimpah. Namun, air yang melimpah ini tentu harus dikelola dengan baik agar dapat diperoleh di tempat yang memerlukan pada saat yang tepat.

Dengan potret kondisi saat ini seperti yang digambarkan di atas, Indonesia dapat dikatakan belum optimal dalam menyiapkan diri kekurangan sumber daya air, khususnya pada saat menghadapi perubahan iklim global. Pengaruh ketidaksiapan tersebut dapat dirasakan antara lain dari:

1)    Inefisiensi ekonomi, karena permintaan jasa pelayanan air kian meningkat, sementara itu

di berbagai tempat terjadi kelangkaan atau keterbatasan air yang bersih dan sumber daya finansial. Dalam situasi seperti itu, efisiensi ekonomi penggunaan air harus menjadi

2)   Ketidakadilan akess terhadap air bersih dan sanitasi. Air adalah salah satu kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan oleh setiap orang, kerena itu semua orang perlu disediakan akses memperoleh air yang bersih dan sanitasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehat dan tetap produktif.

3)   Keraguan terhadap keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pendayagunaan sumberdaya air tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Dengan melihat akibat ketidaksiapan

Indonesia dalam penataan sumber daya air dalammenghadapi perubahan iklim global tersebut, akan sulit mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job) dan pengentasan kemiskinan (pro-poor). Padahal ke tiga hal tersebut adalah dasar bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional yang dilemahkan oleh ketidaksiapan penataan sumberdaya

air dalam menghadapi perubahan iklim global, pada akhirnya akan membuat rawan kondisi ketahanan nasional.

Melihat gambaran sumber daya air di atas dan mencermati perubahan iklim global, kondisi saat ini dari penataan sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim global dapat dirumuskan sebagai berikut:

a.    Lemahnya manajemen (pengelolaan) sumber daya air terpadu

Saat ini instansi pemerintah yang terlibat menangani sumber daya air adalah Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Ke­menterian Kesehatan, Kementerian LH dan Pemda. Seperti telah tergambarkan sebelumnya, pengelolaan sumber daya air bersifat lintas sektoral, antar wilayah dan antar wewenang. Masing-masing instansi, sesuai tugas pokok dan fungsinya, mengelola sumber daya air secara sektoral dan belum terpadu, sehingga keluaran hasil pengelolaan dari tiap sektor belum optimal. Hal ini mengakibatkan kinerja pengelolaan sumber daya air belum dapat dikatakan baik, terbukti dengan masih sering terjadi banjir,kekeringan, daerah tangkapan air gundul dan kritis, sungai kotor, dan kurangnya penyediaan air baku untuk keperluan rumah tangga, industri dan irigasi. Permasalahan ini akan semakin nampak jika ketersediaan air dikaitkan dengan kesiapan menghadapi perubahan iklim global.

b.    Belum matangnya rencana antisipasi dampak perubahan iklim global terhadap sumber daya air

Meskipun perubahan iklim adalah masalah global, namun akibatnya sangat lokal. Hasil dialog ] perubahan iklim global yang diprakarsai PBB dalam| wujud UNFCCC (United Nations Framework! Convention on Climate Change  - Kerangka Kerjal PBB tentang Perubahan Iklim) telah menghasilkan| suatu panduan bagi negara berkembang dalan menyusun NAPA (National Adaptation Progran of Action). Di Indonesia, langkah ini dicanang dalam Rencana Aksi Nasional dalam Menghad Perubahan Iklim (RAN MAPI) yang dikoordinasil oleh Kementerian LH. Namun, banyak hal termasuk kesiapan data spasial dan non-spasial yang perlu dilakukan agar RAN MAPI ini dapat diterapkan. Seandainya RAN MAPI ini dapat dijadikan pegangan bersama, pihak internasional akan membantu mendanai penerapannya.

c. Kurangnya budaya hemat air

Karena air itu karunia Tuhan, masih banyak anggapan di raasyarakat bahwa ketersediaannya akan ada sepanjang waktu. Padahal, tanpa pengelolaan sumber daya air yang baik dan budaya hemat air, ketersediaan air akan selalu ekstrim, dalam arti pada suatu waktu air melimpah dalam bentuk banjir dan pada waktu yang lain, air bersih menjadi langka. Menurut survei yang dilakukan oleh British Council dalam harian Kompas 16 Agustus 2009, hampir seluruh pelajar dan mahasiswa yang dijadikan responden belum mengetahui dampak perubahan iklim global. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari perubahan iklim dan dampaknya, apalagi akibatnya terhadap sumber daya air.

STRATEGI DAN UPAYA

Secara spesifik strategi merupakan jabaran tentang siapa berbuat apa, dengan formulasi means - ways - end agar merupakan strategi yang realistis dan mudah direalisasikan. Strategi yang dikemukakan untuk melaksanakan kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan cara memperkuat koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan sumber daya air

Strategi 2: Memantabkan perencanaan dan pelaksanaan antisipasi dampak perubahan iklim global dalam pengelolaan sumber daya air dengan pengambilan data yang akurat dan penafsirannya serta penyusunan rencana dan pelaksanaannya

Strategi 3: Membudayakan hemat air pada seluruh lapisan masyarakat melalui regulasi dan sosialisasi

Mengacu pada strategi dan upaya-upaya yang disusun sebagai acuan kegiatan operasional

berdasarkan konsepsi masing-masing strategi adalah sebagai berikut:

Mendukung Strategi 1: Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan cara memperkuat koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan sumber daya air Upaya-Upaya:

a)    Kementerian PU, Pertanian, Kehutanan, Pemda dan Kementerian LH menyusun Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di tiap wilayah sungai sebagai rencana induk pengembangan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan dan menjadi acuan untuk penyusunan program sektor di bidang sumber daya air

b)    Lemhannas mengadakan sosialisasi dan diklat tentang sismennas pada Kementerian PU, Pertanian, Kehutanan, Kementerian LH dan Pemda sebagai langkah awal penerapan sismennas dalam bidang sumber daya air yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan pemerintah daerah

c)    Kementerian PU, Pertanian, Kehutanan, Kementerian LH dan Pemda membentuk kelompok kerja untuk menyusun rencana tindak penerapan sismennas untuk masing-masing sektor bidang sumber daya air

d)    Kementerian PU, Pertanian, Kehutanan, Kementerian LH dan Pemda menerapkan sismennas bidang sumber daya air sesuai dengan tupoksi instansinya masing-masing

e)    Kementerian PU, Pertanian, Kehutanan, Kementerian LH dan Pemda menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja instansi di bidang sumber daya air sesuai dengan tupoksinya masing-masing

f)    Kementerian PU membentuk dewan sumber daya air tingkat nasional dan tingkat wilayah sungai yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Daerah membentuk dewan sumber daya air sesuai dengan kewenangannya, sebagai forum koordinasi bagi para pemangku kepentingan bidang sumber daya air.

Mendukung Strategi 2: Memantabkan perencanaan dan pelaksanaan antisipasi dampak perubahan iklim global dalam pengelolaan sumber daya air dengan pengambilan data yang akurat dan penafsirannya serta penyusunan rencana dan pelaksanaannya Upaya-Upaya:

a)    Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan inventarisasi tempat pengambilan air baku dan irigasi

b)    Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan inventarisasi Daerah Aliran Sungai, danau, situ, embung, dan waduk beserta semua permasalahan

c)    Kementerian Pekerjaan Umum dan Bakosurtanal melakukan pemetaan sumber daya air, daerah resapan dan menyusun basis data sumber daya air berbasis web sehingga masyarakat dapat ikut serta menjaga sumberdaya air

d)    Kementerian Pekerjaan Umum melakukan inventarisasi data jaringan irigasi beserta keadaan sebenarnya

e)    Badan Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Lingkungan Hidup memberikan informasi prakiraan cuaca dan iklim yang efektif sehingga dapat mengurangi resiko kekeringan dan banjir

f)    Kementerian PU, Pertanian, Kehutanan, Kementerian LH dan Pemda menyusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) di bidang sumber daya air sesuai dengan tupoksi instansinya masing-masing

g)   Pemerintah Daerah melakukan penetapan neraca ketersediaan air tanah dalam RTRW Kabupaten dan Kota

h)   Kementerian Pekerj aan Umum dan Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi standard nasional kebutuhan air rumah tangga dan industri

i)     Pemerintah Daerah, Kementerian PU dan aparat penegak hukum memastikan ketaatan terhadap

peraturan larangan membangun pada daerah resapan air yang sudah dinyatakan dalam RTRW Kabupaten dan Kota

j)    Kementerian Pekerjaan Umum membangun baru dan memperbaiki jaringan hidrologi di tiap sumber air, baik sebagai perangkat pengelolaan air maupun pendeteksi perubahan ketersediaan air

k)    Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan program revitalisasi situ, embung dan waduk sebagai tempat penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau

1)     Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan meningkatkan daya dukung DAS dengan mencegah dan kerusakan dan memperbaiki daerah konservasi lahan, baik dengan metode mekanis (misal pembuatan terasering dan sumur resapan) maupun vegetatif

m)   Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah meningkatkan daya tampung sungai, memperlambat laju aliran dan meresapkan air ke dalam tanah

n)    Kementerian Keuangan dan Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum menghitung anggaran dan merencakan alokasi anggaran

o)    Kementerian Pekerjaan Umum menyesuaikan pola operasi dan pemeliharaan waduk dengan intensitas hujan

p)    Pemerintah Daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum menerapkan sistem satu sungai satu pengelolaan untuk mempermudah koordinasi

q)    Pemerintah Daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum beserta aparat penegak hukum memastikan bahwa sumur resapan memang sudah dibangun sesuai dengan peraturan

r)    Pemerintah Daerah, Kementerian PU dan Kementerian P-BUMN memberikan bantuan teknis penyehatan manajemen PDAM

s)    Kementerian Ristek dan Kementerian Diknas mendorong dilakukannya penelitian geohidrologi untuk mengetahui cekungan-cekungan air tanah sebagai dasar pembangunan situ, danau dan daerah resapan air.

t)    Kementerian Ristek dan Kementerian Diknas mendorong dilakukannya penelitian yang dapat memanfaatkan air laut menjadi air minum

u)    Kementerian Ristek dan Kementerian Diknas mendorong dilakukannya penelitian dalam

bidang daur ulang air

v)    Kementerian PU dan Kementerian Diknas melakukan pendidikan dan latihan dalam

konservasi dan manajemen air tanah

w)   Kementerian Ristek, Kementerian PU dan Kementerian Diknas mendorong dilakukannya penelitian dalam penelitian daerah rawa

Mendukung Strategi 3: Membudayakan hemat air pada seluruh lapisan masyarakat melalui regulasi dan sosialisasi.

Upaya-Upaya:

a)    Kementerian Kominfo melakukan kampanye gerakan hemat air untuk segala keperluan, seperti air minum dan rumah tangga, pertanian, dan industri

b)   Kementerian Kominfo melakukan kampanye efisiensi air tanah dan pembuatan resapan air hujan individual

c)    Kementerian Kominfo dan Kementerian PU melakukan kampanye nasional penyelamatan sumber daya air dan tanah

d)   Kementerian Pertanian mengadakan pelatihan kepada petani tentang budidaya pertanian yang berbasis konservasi lahan dan air dan melakukan pendampingan dan pembinaan teknis kepada petani yang telah menerapkan budidaya pertanian berbasis konservasi lahan dan air

e)    Kementerian PU mengadakan pelatihan tentang kelestarian, pengelolaan sumber air dan pemanfaatan air kepada masyarakat yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber air serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air.

f)    Kementerian PU, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Pemda melakukan sosialisasi dan pelatihan kesiap-siagaan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana yang

diakibatkan oleh daya air atau akibat dampak perubahan iklim

g)   Kementerian PU, Pertanian, Kehutanan, Kementerian LH dan Pemda melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program sektor pada bidang sumber daya air

h)   Kementerian PU dan Kesehatan melakukan pelatihan tentang penyediaan dan pengolahan air bersih untuk keperluan domestik dan kegiatan sanitasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan

 

KESIMPULAN

Mengacu pada uraian, ulasan, analisis, serta esensi untuk penataan sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim global, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

a)    Penataan sumber daya air merupakan suatu langkah yang harus secara bersama-sama dilakukan oleh segenap komponen bangsa. Masa depan bangsa dalam hal pencapaian kesejahteraan umat manusia akan sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya air pada saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya air adalah komoditas utama di muka bumi yang akan mempengaruhi kualitas kehidupan. Sumber daya air yang juga merupakan faktor utama pada perubahan iklim global pada saat ini dalam keadaan kritis karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

b)    Penataan sumber daya air yang tepat akan menempatkan air sebagai faktor utama proses industri yang ketersediaannya dapat diandalkan. Keandalan dalam ketersediaan air pada gilirannya dapat mendukung pembangunan di segala sektor, khususnya sektor perekonomian. Dengan terdukungnya perekonomian, maka pendapatan masyarakat dan negara dapat meningkat. Hal ini pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan nasional.

c)    Proses penataan sumber daya air berkaitan dengan beberapa hal yang dampaknya juga dapat mengendalikan perubahan iklim global. Hal-hal yang berkaitan tersebut di antaranya adalah konservasi hutan, konservasi sumber daya hayati dan non hayati yang akan mengurangi efek rumah kaca secara lokal, regional dan nasional. Konservasi hutan secara umum dikenal dengan penghijauan hutan sehingga sumber air dapat terus memproduksi air.

d)    Penataan sumber daya air juga berkaitan dengan usaha penanggulangan pencemaran lingkungan. Pencemaran ini biasanya dilakukan pada aliran sungai atau tempat tandon air lainnya seperti waduk, situ dan bendungan. Proses penanggulangan ini terkait usaha untuk mengolah air limbah baik limbah industri maupun limbah domestik serta penanganan sampah perkotaan. Peran aktif masyarakat, sektor usaha dan pemerintah sangat diperlukan agar kualitas lingkungan hidup menjadi baik dimasa yang akan datang.

SARAN

Hutan merupakan salah satu SKA yang sangat penting sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system); namun pada saat yang sama sektor kehutanan juga menghadapi persoalan yang sangat berat dan kompleks, baik berupa kerusakan (degradasi), penyusutan (deplesi), maupun keterbatasan pengelolaannya. Ke depan, pemerintah harus memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya konservasi, penjagaan, dan pemeliharaan hutan alam dan hutan tropis yang masih tersisa dan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang rusak.

Berkaitan dengan sektor kehutanan ini, semua pemangku kepentingan bidang sumber daya air ini perlu bersungguh-sungguh mengupayakan kebijakan carbon trading dapat segera diterapkan. Hal ini penting, mengingat besarnya potensi dana yang dapat diperoleh, sehingga dapat digunakan untuk pelaksanaan program-program konservasi.

Pemerintah bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat dengan komitmen yang tinggi harus menata penggunaan sumberdaya air. Penataan sumberdaya air ini dapat berupa kegiatan:

a)    Komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan

b)   Public campaign tentang masa depan yang berkualitas

c)    Pendidikan publik untuk kesadaran lingkungan

d)   Pembangunan sarana pengolahan limbah dan sampah

e)    Pembuatan dan perawatan sarana konservasi sumberdaya air

(Jurnal Pembangunan Daerah 2010 Edisi 01/humasristek)



Thursday, September 11, 2014
Kaji Ulang Pengendalian BBM Bersubsidi
Tuesday, August 19, 2014
Dampak Pencabutan Subsidi Listrik
Friday, July 18, 2014
Masyarakat Ekonomi ASEAN : Sedikit-sedikit Disulitin
Wednesday, July 2, 2014
Iptek, Politik, dan Capres
Friday, April 11, 2014
Revisi atas Garis Kemiskinan
Thursday, April 10, 2014
Investasi untuk Riset
Monday, February 17, 2014
Pacu Kemandirian Energi, Membangun Pembangkit Skala Besar
Thursday, February 13, 2014
Birokrasi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti
Saturday, February 1, 2014
Manajemen Bencana dalam Pembangunan
Friday, December 13, 2013
Menuju Era Mobil Listrik
[ Berita lainnya ]