Ristek Headline |
Sabtu 01 November 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 28 Oktober 2014
Selamat Datang Pak Nasir

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 11 Agustus 2010
Kebijakan Legislasi Sistem Keamanan Nasional
Print PDF Facebook Twitter Email

Hakikat keamanan nasional merupakan segala upaya penyelenggaraan keamanan nasional secara bertahap dan terpadu melalui suatu sistem keamanan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional. Secara konstitusional, Keamanan Nasional ditujukan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 bahwa “.........…Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Untuk mencapai tujuan nasional di sektor keamanan, dikembangkan sistem keamanan nasional.

Di Indonesia, sistem keamanan nasional dikenal dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Namun menurut para analis, Sishankamrata yang masih dipakai sebagai satu-satunya sistem keamanan dan doktrin pertahanan bersifat statis dan permanen. Padahal Sishankamrata harus dinamis dan dapat memberikan ruang lingkup bagi negara untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan kemampuan pertahanan negara yang memadai.

Di samping itu, sistem keamanan nasional harus merupakan perwujudan konsep keamanan secara menyeluruh yang memiliki 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi pertahanan negara, dimensi stabilitas dalam negeri, dimensi ketertiban publik, dan dimensi keamanan insani. Oleh karena itu, untuk mengakomodir sistem keamanan nasional yang dinamis dan menyeluruh, Kementerian Pertahanan menyusun RUU tentang Keamanan Nasional yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014.

Selanjutnya, guna memantapkan konsepsi RUU tentang Keamanan Nasional, diselenggarakan Rapat Pembahasan RUU Keamanan Nasional yang bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum, Setjen Kemhan, Jakarta pada Senin, 9 Agustus 2010.

Hadir dalam rapat  yang dipimpin oleh Leonardi Dirpotrana Ditjen Pothan Kemhan tersebut, perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ristek, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Negara, Mabes POLRI, Mabes TNI, Kemen ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Leonardi Dirpotrana Ditjen Pothan sebagai perwakilan Kemhan menyampaikan bahwa dalam penyusunan RUU Keamanan Nasional juga melibatkan Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) yang membantu penyusunan Naskah Akademis RUU Keamanan Nasional.

Kebijakan umum pengelolaan sistem keamanan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam RUU Keamanan Nasional, ditetapkan oleh Presiden yang selanjutnya dijabarkan oleh Kementerian, LPNK, POLRI, TNI, dan BIN”, ujar Junias L.Tobing Kapusjianstra TNI. Selanjutnya, Pimpinan Kementerian dan LPNK menetapkan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsi masing-masing untuk mendukung sistem keamanan nasional berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden”, tambah Subandrio, Sahli Hukum Kementerian PAN.

Di samping itu, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam mendukung sistem keamanan nasional dengan menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”, lanjut Tobing.

Lebih lanjut Anny Sulaswatty, Karo Hukum dan Humas Ristek menambahkan, bahwa yang ditekankan dalam pengaturan mengenai kebijakan Kementerian, LPNK, POLRI, TNI, dan BIN dalam mendukung sistem keamanan nasional adalah berdasarkan levering, bukan tahapan kerja. Hal ini karena semua instansi tersebut mempunyai level yang setara”, ujar Anny.

RUU ini juga mengakomodir partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara".

Diharapkan RUU Keamanan Nasional dapat segera dibahas  di DPR dan disahkan sehingga dapat mengisi kekosongan hukum di bidang keamanan dan mampu mewujudkan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan setiap individu warga negara, masyarakat, terlindunginya bangsa dan negara serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman”,tutup Fachruddien, Kabiro Hukum Kemenhan. (bhh/wac/humasristek)



Rabu 29 Oktober 2014
Kunjungan Menristekdikti ke LIPI
Selasa 28 Oktober 2014
Menristek Dikti Hadiri Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BPK
Selasa 28 Oktober 2014
Selamat Datang Pak Nasir
Selasa 28 Oktober 2014
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86
Jumat 24 Oktober 2014
Rapat Koordinasi tentang Implementasi Permenperin No. 69 Tahun 2014 dalam TKDN Pengembangan (R&D)
Selasa 21 Oktober 2014
Perpisahan Menristek : Kita Harus Bertransformasi Melakukan Perubahan
Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
[ Berita lainnya ]