Ristek Headline |
Jumat 22 Agustus 2014
 
 

ASTW 2014

RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 12 Agustus 2014
Penutupan RITECH EXPO 2014

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Kamis 17 Juni 2010
Implementasi UU No. 14/2008 tentang KIP di Tingkat Kementerian
Print PDF Facebook Twitter Email

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tanggal 1 Mei 2010 yang lalu, maka  Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, pada tanggal 16 Juni 2010, menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Humas Kementerian  di Ruang Cempaka Lt. 2, Balai Kartini, Jakarta. Pertemuan   dihadiri oleh perwakilan dari seluruh  Kementerian, Lembaga  dan Kementerian Koordinator Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pertemuan membahas Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)  sebagai  salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan  tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2010 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Implementasi dari UU KIP memerlukan kesiapan dari semua pihak termasuk Badan Publik sebagai penyedia informasi. Karena pada awal diterbitkannya UU tersebut merupakan respon positif agar masyarakat mudah mengakses serta mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga publik.

UU KIP: Menjamin Transparansi dan Keterbukaan Publik
Di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi semakin tinggi, apalagi menyangkut pelayanan terhadap publik yang diselenggarakan oleh badan publik. inti dari dibuatnya UU KIP ini adalah dengan adanya transparansi dan keterbukaan informasi yang menjadi hak publik.  Pada dasarnya UU KIP mempunyai tiga sumbu utama yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas publik. Secara komprehensif UU KIP telah mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada publik Contoh sederhananya seperti berapa biaya asli mengurus KTP atau paspor, bagaimana mekanisme penerimaan pajak, mengurus SIM, dll.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Kesehatan Tritarayati, yang menjelaskan telah dibentuknya  Struktur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)  Kementerian Kesehatan RI dengan diterbitkannya SK No. 708/Menkes/SK/VI/2010.  Sebagai pembina adalah Menteri Kesehatan dan PPID Utama oleh Sekjen Depkkes”;ujar Tritarayati.

Dipaparkan juga alur penyediaan informasi di internal Kementerian Kesehatan secara umum yang mencakup bahwa Jenis informasi di kementerian, dikelompokkan dalam jenis informasi :  Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Hukum.

Pembicara kedua dalam pertemuan ini di hadirkan dari Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika  Subagio sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dijelaskan tentang perkembangan antusiaisme publik untuk mendapatkan informasi melalui layanan langsung atau via media sebanyak 15 permintaan informasi di bulan Mei dan 16 di bulan Juni “,jelas Subagio. Dijelaskan pula bahwa substansi yang penting adalah pengaturan tentang informasi yang bisa langsung di akses, diminta atau diberikan publik dan informasi yang dikecualikan atau boleh diminta publik dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu seperti dimaktub dalam pasal 17 UU no 14 tahun 2008, sehingga implementasinya jangan sampai bias dan dapat menimbulkan konflik, misalnya: informasi anggaran bersifat terbuka tetapi dalam beberapa data yang tidak dapat ditampilkan dapat dikaburkan (di tutup), untuk informasi keuangan  masuk dalam kategori rahasia sampai di audit BPK”, lanjut Subagio.

Begitu juga informasi  data pegawai yang bersifat personal, misalnya No. HP, alamat rumah, data keluarga masuk dalam kategori rahasia. Beberapa informasi lainnya yang bersifat terbuka sepanjang tidak dirahasiakan”, jelasnya.

Hasil akhir dari pertemuan ini,  diharapkan terdapat pemahaman/persepsi yang sama untuk informasi di Kementerian khususnya yang bersifat rahasia. Pertemuan diakhiri dengan tanya jawab,  yang disambut sangat antusias oleh seluruh peserta pertemuan, karena beberapa Kementerian belum membentuk PPID, walaupun demikian UU KIP tetap berlaku di setiap Badan Publik.(datin/humasristek)



Selasa 19 Agustus 2014
Simposium Nasional Implementasi Hasil Riset Vaksin
Senin 18 Agustus 2014
Inovasi untuk Komunitas ASEAN yang Lebih Baik
Minggu 17 Agustus 2014
Iptek Bagi Pembangunan Nasional
Rabu 13 Agustus 2014
Seminar Sejarah dan Peradaban Medang–Aspek Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Nusantara
Rabu 13 Agustus 2014
Menristek Dapat Pengahargaan Bintang Mahaputra Adipradana
Rabu 13 Agustus 2014
Penutupan RITECH EXPO 2014
Rabu 13 Agustus 2014
Wujud Penghargaan Kemenristek Bagi Pegiat Iptek Tanah Air
Selasa 12 Agustus 2014
Puncak Peringatan Hakteknas ke-19
Selasa 12 Agustus 2014
Seminar Nasional Iptek 2014 : Membangun Ide untuk Kemandirian Pangan, Energi dan Air
Senin 11 Agustus 2014
Musrennas Iptek 2014 : Iptek untuk Daya Saing Bangsa
[ Berita lainnya ]