Ristek Headline |
Saturday, April 19, 2014
 
 
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Friday, April 11, 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Monday, April 9, 2001
Rakor Menko Bidang Perekonomian : Industri Berbasis Teknologi, Tawaran Kerjasama GE, dan Kenaikan Tunjangan Fungsional
Print PDF Facebook Twitter Email
Pembinaan Industri Strategis/Berbasis Teknologi Pemaknaan istilah "strategis" dalam industri strategis kita dititik-beratkan pada potensi perannya dalam : (a) upaya mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri, yang cenderung sensitif terhadap dinamika politik dan ekonomi internasional; (b) Pengembangan teknologi dan sumber daya manusia; dan (c) prospek komersial di masa depan tetapi memiliki feasibilitas komersial yang rendah dalam jangka pendek, dengan demikian kalau diserahkan kepada mekanisme pasar belum akan terwujud, sehingga memerlukan peran publik untuk merintisnya. Bedasarkan ketiga pemaknaan diatas, jelas bahwa dalam jangka pendek titik beratnya bukanlah pada aspek komersial/perdagangannya. Perlunya peran publik, meski dalam iklim yang diwarnai semangat meminimalkan peran pemerintah dan meningkatkan peran pasar, menggarisbawahi prinsip bahwa industri strategis, dalam jangka pendek, tidak bisa semata-mata dinilai dari segi kinerja komersialnya. Terdapat berbagai dimensi yang harus dilihat, diantaranya kinerja dalam penerapan dan pengembangan teknologi, kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, serta berkurangnya ketergantungan pada luar negeri (contoh: teknologi yang berkaitan dengan pertahanan). Atas dasar pemikiran diatas, penanganan "industri strategis" perlu dibedakan dengan industri-industri yang layak komersial dan murni berjalan atas pertimbangan komersial. Pembinaan BUMN Industri Strategis/Berbasis Teknologi BUMN Industri Strategis/ Berbasis Teknologi didirikan dengan fungsi-fungsi pembangunan kemampuan teknologi bangsa, pembangunan sumber daya manusia, disamping fungsi-fungsi Pelayanan (Government Function), Budgetair (Enterprise Function), Pioneering, Stabilisasi dan Nation dignity. Melihat kinerja ex BUMN-IS yang saat ini dibina melalui pola Investment Holding dengan PT BPIS (Persero) sebagai hoding-nya, diusulkan agar PT BPIS (Persero) direstrukturisasi. BUMN-BUMN yang tidak memenuhi persyaratan makna strategis sebagaimana dipaparkan diatas, perlu segera diprivatisasi, dikeluarkan dari PT BPIS (Persero) dan BUMN-BUMN berbasis teknologi lainnya (misalnya: PT Batan Teknologi, dan BUMN lainnya yang sejenis) dikelompokan kedalam satu pembinaan. Untuk menjamin tercapainya fungsi-fungsi tersebut diatas secara terkoordinasi, perlu dibentuk sebuah lembaga pengarah/ koordinasi. Khusus untuk eks-BUMN industri strategis/berbasis teknologi, diusulkan untuk dibentuk Dewan Pembina Industri Berbasis Teknologi. Dewan Pembina menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan jangka panjang industri-industri yang berbasis teknologi, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta penyelarasan kebijakan antar departemen teknis dan lembaga pemerintah lainnya, dalam rangka mendukung industri berbasis teknologi. Lebih lanjut, mengingat kecenderungan menonjolnya aspek teknologi dalam industri strategis, dan keterkaitannya yang sangat kuat dengan kegiatan riset dan tenologi nasional, maka pembinaan industri strategis berbasis teknologi seyogyanya berada ditangan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi. Sebagai kesimpulan kami usulkan agar segera diproses pembentukan DPIS, antara lain untuk mensupervisi proses di atas. Sebagai antisipasi tentang hal ini MNRT telah mengajukan konsep Keppres tentang Dewan Pembina Industri Berbasis Teknologi yang seyogyanya dilakukan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. Draft ini telah dua kali dikirim kepada Bapak Presiden RI, yang pertama tanggal 12 Mei 2000 dengan nomor 121/M/V/2000 dan yang kedua tanggal 15 September 2000 dengan nomor 240/M/IX/2000. II. Tawaran Kerjasama dari GE Power System Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi telah dihubungi oleh GE Power System, sebuah indusri ketenagaan (Power System) yang bermaksud, menawarkan kerja sama dalam bidang teknologi dengan Indonesia dengan melibatkan BPPT dan BPIS. Perusahaan tersebut berencana mengembangkan produksi turbin gas untuk pembangkit tenaga listrik. Dengan Pola kemitraan antara perusahaan tersebut dengan salah satu LPND (BPPT) dan juga nanti diharapkan perusahaan swasta nasional, maka proses untuk memperkuat industri-industri dengan basis teknologi dapat dikembangkan. Dalam rangka tawaran kerjasama tersebut GE Power System ingin mengetahui kebijakan fiskal pemerintah khususnyan perpajakan, serta perhatian dalam masalah penggunaan produk-produk lokal yang berbasis teknologi tersebut. III. Perkembangan Upaya Kenaikan Tunjangan Fungsional Peneliti/Dosen/Perekayasa Tenaga peneliti, perekayasa dan dosen merupakan SDM Iptek yang sangat dominan peranannya di dalam upaya menyediakan berbagai solusi untuk mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang lebih layak melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta penyediaan tenaga-tenaga terlatih. Pada prinsipnya, kelompok fungsional ini memiliki keunggulan posisi atau kekuatan dalam bertindak secara efektif (leverage) yang relatif sama dengan kelompok struktural. Dengan demikian mereka berhak memperoleh tunjangan secara proposional sesuai dengan beban tanggungjawab yang dipikulnya. Tersedianya suatu sistem insentif yang layak, diyakini mampu menjadikan tenaga profesional yang produktif dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Bagaimanapun juga, mengingat lingkup tanggungjawab jenjang struktural lebih luas daripada fungsional, maka skema insentif untuk kelompok fungsional ini secara rasional lebih rendah daripada yang Struktural. Merujuk pada pemikiran tersebut dan mencermati tentang aturan Jabatan fungsional penelitian yang berlaku hingga saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Penerbitan Aparatur Negara No. : 01/MENPAN/1983 terbitan tanggal 10 Januari 1983, serta acuan jabatan fungsional untuk dosen adalah Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan No. : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 terbitan tanggal 24 Agustus 1999, maka Tenaga peneliti dikualifikasikan menjadi empat jabatan utama yaitu : Asisten Peneliti, Ajun Peneliti, Peneliti dan Ahli Peneliti, dan memiliki sembilan jenjang demikian pula halnya Dosen : Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Dikaitkan Surat Edaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran No. : SE-2/A/522/0193 tertanggal 07 Januari 1993 tunjangan jabatan setingkat dari tenaga peneliti secara umum lebih tinggi daripada tenaga dosen, namun tunjangan ini sangat berbeda dengan tunjangan struktural maupun aturan tentang Billing Rate professional. Mencermati pemahaman bahwa konsultasi juga merupakan bagian dari tugas peneliti, dosen dan perekayasa sebagai tenaga ahli di bidangnya, yang tidak dapat dilepaskan dari cakupan tugas utamanya, maka besarnya tunjangan yang diberlakukan saat ini jauh lebih rendah dari acuan biaya standar Bappenas untuk tenaga Konsultan (Surat Edaran Bappenas No. 604/D.VI/02/1998, 9 Februari 1998) maupun Tunjangan Jabatan Struktural yang ditetapkan pada bulan Mei 2000. Apabila standar Tunjangan Konsultan dan Jabatan Struktural tersebut akan diacu dalam formulasi besarnya tunjangan jabatan fungsional tenaga penelti dan tenaga dosen, maka hanya proporsi biaya keahlian yang dapat diterapkan. Karena sebagai seorang penelti atau dosen, biaya overhead pada dasarnya telah ditanggung oleh instansi tempatnya bekerja, Berdasarkan pengertian tersebut, suatu faktor penyetara atau koefisien sebesar 0,3 dianggap cukup rasional untuk digunakan. Namun karena acuan remunerasi dari Bappenas ini hanya mengenal tiga kelompok Ahli yang dirinci menjadi lima jenjang, maka penerapannya ke dalam skema jabatan fungsional peneliti dan dosen memerlukan penyesuaian. Atas dasar penyesuaian terhadap aturan hukum yang berlaku, maka kebutuhan anggaran untuk Tunjangan Fungsional bagi Dosen, Peneliti dan Perekayasa dapat dilihat pada lampiran I, II & III berikut. Lampiran I


KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL


USULAN TUNJANGAN BARU

DOSEN

PENELITI

PEREKAYASA

Asisten Ahli

Asisten Peneliti Muda

Asisten Perekayasa Muda


Rp. 750.000

Asisten Peneliti Madya

Asisten Perekayasa Madya

Lektor

Asisten Peneliti Muda

Ajun Perekayasa Muda



Rp. 1.200.000

Asisten Peneliti Madya

Ajun Perekayasa Madya

Peneliti Muda

Perekayasa Muda

Lektor Kepala

Peneliti Madya

Perekayasa Madya


Rp. 2.000.000

Ahli Peneliti Muda

Ahli Perekayasa Muda

Guru Besar

Ahli Peneliti Madya

Ahli Perekayasa Madya


Rp. 3.500.000

Ahli Peneliti Utama

Ahli Perekayasa Utama

Lampiran II KEBUTUHAN ANGGARAN AKIBAT KENAIKAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN, PENELITI DAN PEREKAYASA TA-2001
JENIS JABATAN FUNGSIONAL
USULAN
KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK KENAIKAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PER BULAN ( x Rp. 1.000)
DOSEN PENELITI PEREKAYASA
TUNJANGAN BARU
KLASIFIKASI JUMLAH KLASIFIKASI JUMLAH KLASIFIKASI JUMLAH
(x Rp. 1.000).
Dosen Peneliti Perekayasa
Asisten Ahli 43243 Asisten Peneliti Muda 958 Asisten Perekayasa Muda 90
750
32,432,250 718,500 67,500
17226 Asisten Peneliti Madya 948 Asisten Perekayasa Madya 155
750
12,919,500 711,000 116,250
Lektor 17309 Asisten Peneliti Muda 1389 Ajun Perekayasa Muda 186
1200
20,770,800 1,666,800 223,200
13703 Asisten Peneliti Madya 1079 Ajun Perekayasa Madya 121
1,200
16,443,600 1,294,800 145,200
12296 Peneliti Muda 1023 Perekayasa Muda 76
1,200
14,755,200 1,227,600 91,200
Lektor Kepala Madya Lektor Kepala 6110 Peneliti Madya 584 Perekayasa Madya 18
2,000
12,220,000 1,1686,000 36,000
4560 Ahli Peneliti Muda 311 Ahli Perekayasa Muda 4
2,000
9,120,000 622,000 8,000
Guru Besar 1410 Ahli Peneliti Madya 195 Ahli Perekayasa Madya 0
3,500
4,935,000 628,500 -
1416 Ahli Peneliti Utama 361 Ahli Perekayasa Utama 0
3,500
4,956,000 1,263,500 -
          Sub. Total 128,552,350 9,354,700 687,350
          Total
  138,594,400
Kebutuhan 1 Tahun Anggaran = Rp. 1,663,132,800,000 (Satu triliun enam ratus enam puluh tiga milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)


Wednesday, April 16, 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Wednesday, April 16, 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Monday, April 14, 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Tuesday, April 8, 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Tuesday, April 8, 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Monday, April 7, 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Monday, April 7, 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Monday, April 7, 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Thursday, April 3, 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Thursday, April 3, 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]