Ristek Headline |
Jumat 24 Oktober 2014
 
 

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 16 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Senin 19 Februari 2001
Rakor Menko Bidang Perekonomian : Usulan Tunjangan Fungsional SDM IPTEK
Print PDF Facebook Twitter Email
I. PENDAHULUAN Kegiatan pembangunan Iptek Nasional seperti yang dituangkan dalam KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN IPTEKNAS 2000-2004 (JAKSTRA IPTEKNAS 2000-2004) dititik beratkan salah satunya dalam hal peningkatan iklim kondusif bagi kegiatan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Riptek). Iklim tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal utama, yaitu : fleksibilitas lembaga iptek dalam melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien; kepastian jalur karier bagi SDM Iptek serta tunjangan fungsional bagi SDM Iptek. Landasan hukum pengaturan ketiga hal tersebut diatas saat ini sudah tersedia, namun dengan perkembangan yang dinamis saat ini serta pentingnya integrasi dari aturan hukum tersebut untuk lebih menciptakan iklim kondusif perlu dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi berinisiatif untuk melakukan revitalisasi ketiga aspek tersebut diatas, yang meliputi upaya :
  • Penataan Kebijakan Swadana bagi Lembaga Iptek
  • Penataan Jenjang Karier SDM Iptek dengan arah penyeimbangan "Market Oriented Research" dan "Academic Oriented Research"
  • Penataan Tunjangan Fungsional bagi Dosen, Peneliti dan Perekayasa.
II. PENATAAN TUNJANGAN FUNGSIONAL SDM IPTEK Dalam laporan ini difokuskan pada aspek ketiga, yaitu Penataan Tunjangan Fungsional yang mana pengalaman negara-negara maju dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong tingginya intensitas inovasi menunjukkan bahwa insentif memiliki peran yang sangan penting. Melalui penerapan insentif yang layak, para peneliti (termasuk perekayasa) dan pendidik termotivasi untuk melakukan inovasi. Di negara maju sistem insentif tidak semata-mata langsung berupa uang, tetapi lebih banyak dalam bentuk akses ke kegiatan ekonomi yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan pendapatan. Sebaliknya di negara-negara berkembang insentif yang paling efektif adalah berupa tunjangan. Secara relatif, tunjangan fungsional dari tenaga penelitian dan pendidikan di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan tanggungjawab dan beban tugasnya sebagai tenaga ahli di bidangnya. Kondisi ini dianggap bertanggungjawab atas rendahnya produktivitas mereka. Oleh karena itu pemerintah tampaknya perlu mengatasi masalah ini dan salah satu cara dapat ditempuh adalah dengan penyediaan tunjangan fungsional yang layak kepada para tenaga peneliti dan pendidik baik di lembaga iptek maupun di perguruan tinggi. Tenaga peneliti, perekayasa dan dosen merupakan SDM Iptek yang sangat dominan peranannya di dalam upaya menyediakan berbagai solusi untuk mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang lebih layak melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta penyediaan tenaga-tenaga terlatih. Pada prinsipnya, kelompok fungsional ini memiliki keunggulan posisi atau kekuatan dalam bertindak secara efektif (leverage) yang relatif sama dengan kelompok struktural. Dengan demikian mereka berhak memperoleh tunjangan secara proporsional sesuai dengan beban tanggungjawab yang dipikulnya. Tersedianya suatu sistem insentif yang layak, diyakini mampu mengurangi intensitas kegiatan mereka di luar jalur kedinasannya dan pada gilirannya menjadi tenaga profesional yang produktif dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Bagaimanapun juga, mengingat lingkup tanggungjawab jenjang struktural lebih luas daripada fungsional, maka skema insentif untuk kelompok fungsional ini secara rasional lebih rendah daripada yang Struktural. Merujuk pada pemikiran tersebut dan mencermati tentang aturan Jabatan fungsional penelitian yang berlaku hingga saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara No.: 01/MENPAN/1983 terbitan tanggal 10 Januari 1983. Serta, acuan jabatan fungsional untuk dosen adalah Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan No. : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 terbitan tanggal 24 Agustus 1999, maka Tenaga peneliti dikualifikasikan menjadi empat jabatan utama yaitu : Asisten Peneliti, Ajun Peneliti, Peneliti dan Ahli Peneliti, dan memiliki sembilan jenjang demikian pula halnya. Dikaitkan Surat Edaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran No.: SE-2/A/522/0193 tertanggal 07 Jnauari 1993 tunjangan jabatan setingkat dari tenaga peneliti secara umum lebih tinggi daripada tenaga dosen. Tunjangan ini sangat berbeda dengan tunjangan struktural maupun aturan tentang Billing Rate profesional. Mencermati pemahaman bahwa konsultasi juga merupakan bagian dari tugas peneliti dan dosen sebagai tenaga ahli di bidangnya, yang tidak dapat dilepaskan dari cakupan tugas utamanya, maka besarnya tunjangan yang diberlakukan saat ini jauh lebih rendah dari acuan biaya standar Bappenas untuk tenaga Konsultan (Surat Edaran Bappenas No. 604/D.VI/02/1998, 9 Februari 1998) maupun Tunjangan Jabatan Struktural yang ditetapkan pada bulan Mei 2000. Apabila standar Tunjangan Konsultan dan Jabatan Struktural tersebut akan diacu dalam formulasi besarnya tunjangan jabatan fungsional tenaga peneliti dan tenaga dosen, maka hanya proporsi biaya keahlian yang dapat diterapkan. Karena sebagai seorang peneliti atau dosen, biaya overhead pada dasarnya telah ditanggung oleh instansi tempatnya bekerja. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu faktor penyentara atau koefisien sebesar 0,3 dianggap cukup rasional untuk digunakan. Namun karena acuan remunerasi dari Bappenas ini hanya mengenal tiga kelompok Ahli yang dirinci menjadi lima jenjang, maka penerapannya ke dalam skema jabatan fungsional peneliti dan dosen memerlukan penyesuaian. Oleh karena tidak ada satu landasan yang lebih mapan dalam membagi lima jenjang remunerasi menjadi sembilan jenjang setara dengan jenjang peneliti dan dosen, maka dapat diterapkan prinsip interpolasi linier. Dengan menerapkan cara ini, tunjangan jabatan fungsional tenaga peneliti, perekayasa dan dosen yang baru dapat diperoleh dengan dasar yang lebih rasional. LAMPIRAN :

KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL

USULAN TUNJANGAN BARU

NO.

DOSEN

PENELITI

PEREKAYASA

1.  

Asisten Ahli Madya

Asisten Peneliti Muda

Asisten Perekayasa Muda

Rp. 700.000

2.  

Asisten Ahli

Asisten Peneliti Madya

Asisten Perekayasa Madya

Rp. 750.000

3.  

Lektor Muda

Asisten Peneliti Muda

Ajun Perekayasa Muda

Rp. 850.000

4.  

Lektor Madya

Asisten Peneliti Madya

Ajun Perekayasa Madya

Rp. 1.000.000

5.  

Lektor

Peneliti Muda

Perekayasa Muda

Rp. 1.200.000

6.  

Lektor Kepala Madya

Peneliti Madya

Perekayasa Madya

Rp. 1.500.000

7.  

Lektor Kepala

Ahli Peneliti Muda

Ahli Perekayasa Muda

Rp. 2.000.000

8.  

Guru Besar Madya

Ahli Peneliti Madya

Ahli Perekayasa Madya

Rp. 2.750.000

9.  

Guru Besar

Ahli Peneliti Utama

Ahli Perekayasa Utama

Rp. 3.500.000

Jika usulan tunjangan ini dikaitkan dengan jumlah tenaga dosen, peneliti dan perekayasa pada kondisi akhir tahun 2000 seperti yang tersebut dalam LAMPIRAN II, maka diperlukan dana sebesar Rp. 1,5 Trilyun yang merupakan peningkatan sekitar 112 % dari dana tunjangan jabatan peneliti, perekayasa dan dosen yang tersedia saat ini. Tambahan anggaran ini memiliki dampak yang sangat signifikan seiring dengan pembenahan manajemen lembaga iptek dan penataan jenjang karier SDM Iptek. Jakarta,12 Februari 2001


Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
Rabu 15 Oktober 2014
Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Selasa 14 Oktober 2014
Kotabaru Dicanangkan sebagai Kawasan PKN
Senin 13 Oktober 2014
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Sel Punca dan Jaringan
Senin 13 Oktober 2014
PP-IPTEK Adakan Kontes Robot 2014
Senin 13 Oktober 2014
Soft Launching SIDa di Kabupaten Karanganyar
Jumat 10 Oktober 2014
Menristek Hadiri Rapat Pembina Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU)
[ Berita lainnya ]