Ristek Headline |
Sabtu 19 April 2014
 
 
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Jumat 11 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Kamis 08 Februari 2001
Sidang Kabinet : Penataan Iklim Kondusif Bagi Kegiatan Riptek - Pengelolaan Lembaga Iptek, Jenjang SDM Iptek dan Tunjangan SDM Iptek
Print PDF Facebook Twitter Email
I. PENDAHULUAN Kegiatan pembangunan Iptek Nasional seperti yang dituangkan dalam KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN IPTEKNAS 2000-2004 (JAKSTRA IPTEKNAS 2000-2004) dititik beratkan salah satunya dalam hal peningkatan iklim kondusif bagi kegiatan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Riptek). Iklim tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal utama, yaitu : fleksibilitas lembaga iptek dalam melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien; kepastian jalur karier bagi SDM Iptek serta tunjangan fungsional bagi SDM Iptek. Landasan hukum pengaturan ketiga hal tersebut diatas saat ini sudah tersedia, namun dengan perkembangan yang dinamis saat ini serta pentingnya integrasi dari aturan hukum tersebut untuk lebih menciptakan iklim kondusif perlu dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi berinisiatif untuk melakukan revitalisasi ketiga aspek tersebut diatas, yang meliputi upaya :
  • Penataan Kebijakan Swadana bagi Lembaga Iptek
  • Penataan Jenjang Karier SDM Iptek dengan arah penyeimbangan "Market Oriented Research" dan "Academic Oriented Research"
  • Penataan Tunjangan Fungsional bagi Dosen, Peneliti dan Perekayasa.
II. PENATAAN KEBIJAKAN SWADANA BAGI LEMBAGA IPTEK. Sejak keluarnya Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaan kebijaksanaan unit swadana (Keppres no : 38 Tahun 1991) mengalami hambatan, karena prinsip swadana bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No : 20 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Namun demikian, khusus untuk Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan tertentu di bidang pelayanan, maka Pasal 8 dari UU No. 20 Tahun 1997 telah memberikan peluang, yaitu bahwa sebagian dana dari PNBP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu, meliputi :
  • penelitian dan pengembangan;
  • pelayanan kesehatan;
  • pendidikan dan pelatihan;
  • penegakkan hukum;
  • pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu
  • pelestarian sumber daya alam
Berlandaskan ketentuan Pasal 8 tersebut, telah dikeluarkan PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, yang pada intinya mengatur :
  • Memberi peluang kepada unit kerja tertentu untuk menggunakan sebagian dana PNBP untik membiayai kegaitan operasionalnya atas persetujuan Menteri Keuangan.
  • Sebagian dana PNBP tersebut digunakan untuk membiayai :
    • Kegiatan operasional dan pemelihataan’
    • Investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  • Sebagian dana PNBP tersebut disediakan dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otarisasi.
  • Saldo lebih dari dana tersebut pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke kas negara.
Seiring dengan program penelitian, pengembangan dan rekayasa yang terkoordinasi terus dikembangkan, sesuai JAKSTRA IPTEKNAS 2000 – 2004. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak inovasi dan kemampuan intelektual yang dihasilkan lembaga penyedia produk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meningkatkan pelibatan mitra swasta calon penyerap hasil kegiatan tersebut, melalui beberapa insentif Iptek seperti Riset Unggulan Kemitraan yang bersifat "Market Oriented Research". Pada saat ini Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi mempersiapkan landasan untuk mewujudkan kemitraan lintas negara untuk mendirikan industri berbasis pemanfataan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memperkaya insentif dan memperbesar masukan bagi perkembangan daya inovasi dan kapasitas absorbsi kemajuan teknologi yang mana salah satunya merupakan kegiatan promosi dan kapabilitas iptek. Dengan demikian untuk mengefektifkan pelaksanaan landasan kemitraan ini perlu diberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pengelola lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa dalam mengatur pengalokasian intern anggaran guna mendanai kegiatan atau proyek bidang keilmuan yang menjadi kompetensi intinya sesuai dengan JAKSTRA IPTEKNAS 2000 –2004. Mencermati karakter dari Lembaga Litbang Iptek yang sangat dinamis dalam upaya pemenuhan kebutuhan inovasi dari masyarakat dan industri, maka ketentuan penggunaan dana PNBP dari Lembaga Litbang Iptek sebagai unit Swadana hendaknya dapat melebihi ketentuan seperti yang tersebut dalam PP No. 73 Tahun 1999 dan diarahkan untuk menjadi lembaga yang memiliki otonomi dalam menyelenggarakan manajemen sesuai fungsinya sebagai generator iptek. Sesuai dengan prinsip transparansi yang melandasi implementasi PP No. 73 Tahun 1999 dan karakter Lembaga Iptek, maka pengelolaan dana Lembaga Litbang Iptek sebagai unit Swadana dapat diperluas untuk pembiayaan antara lain :
  • Kegiatan Operasional dan pemeliharaan
  • Kegiatan Investasi agar lebih mampu untuk berperan sebagai generator Iptek yang meliputi aspek SDM, Peralatan dan Promosi.
  • Kegiatan investasi modal intelektual dengan melakukan penelitian dasar (fundamental research) yang berpotensi menghasilkan inovasi yang akan terterapkan dalam jangka panjang.
  • Kegiatan kemitraan dana antar Lembaga Iptek dan Industri, baik didalam dan luar negeri, agar proses sinergi kapabilitas kemampuan iptek lebih cepat tercapai.
  • Kegiatan mempercepat proses adopsi Iptek oleh masyarakat melalui penggunaan sistem insentif Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi yaitu ASURANSI TEKNOLOGI. Dalam skema Asuransi Teknologi ini lembaga Iptek menggunakan PNBP tersebut guna membayar resiko teknologi temuannya pada saat diterapkan ke masyarakat. Mengingat hal ini terkait dengan kekayaan intelektual teknologi tersebut, maka perolehan royalti yang mungkin timbul dapat menjadi sumber PNBP bagi lembaga tersebut.
  • Sama halnya dengan sistem insentif Asuransi Teknologi, sistim insentif lainnya berupa WARINTEK dapat menjadi sarana promosi lembaga iptek yang dikembangkannya untuk dapat lebih cepat diketahui dan teradopsi oleh masyarakat.
Usulan penataan dimaksudkan agar perputaran anggaran yang disebabkan oleh mengalirnya mekanisme adopsi-absorbsi iptek dari generator iptek dengan masyarakat akan lebih meningkat guna menanggulangi kecilnya anggaran pemerintah dalam hal pembangunan iptek III. PENATAAN JENJANG KARIER SDM IPTEK Proses Pemasyarakan iptek secara universal diartikan sebagai pendayagunaan segenap sumber daya iptek yang tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat namun juga menjadi pemandu bagi peningkatan kualita hidup masyarakat. Hal tersebut dapat terealisasikan jika terjadi interaksi timbal balik yang setara, seimbang dan berkelanjutan antara pemilik iptek dan pengguna iptek. Berlandas pengertian tersebut, maka JAKSTRA IPTEKNAS menitikberatkan paradigma pembangunan iptek yang disesuaikan dengan kemampuan adopsi iptek oleh pengguna iptek dan sekaligus meningkatkan kegiatan penelitian untuk segera diterapkan menjadi produk yang memiliki modal ekonomi ("market oriented research"). Upaya sosialisasi JAKSTRA IPTEKNAS selama tahun 2000 selain proses pemasyarakatan Kebijakan Menteri Negara Riset dan Teknologi sesuai Tupoksinya yang tertuang dalam Kepres no. 134 Tahun 1999 dan pembaharuannya dalam Kepres no. : 163 tahun 2000 juga ditujukan untuk menggeser pengembangan ipteknas yang selama ini didominasi oleh orientasi pengkajian ide baru untuk kemajuan nilai iptek semata ("academic oriented research") agar seimbang dengan "market oriented research", serta proses penyempurnaan sinergi berkelanjutan antara kedua orientasi penelitian tersebut. Proses penyeimbangan tersebut sangat terkait dengan tiga kendala utama, yaitu masalah ketersediaan anggaran, sumber daya iptek (yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur iptek) serta kurangnya daya adopsi iptek oleh masyarakat akibat lamanya "cycle time" dari penelitian sampai ke pasar. Ketiga kendala ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga secara universal berlaku didunia dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Namun demikian kesepakatan Internasional yang diperoleh dari Simposium Internasional "Science et Societe" di Perancis pada tangal 30 Nopember 2000 bahwa proses pemasyarakatan iptek harus di dukung oleh program PROMOSI IPTEK dengan basis paradigma investasi atas segala pengeluaran untuk pembangunan iptek. Proses penggalakan PROMOSI IPTEK di Indonesia menjadi kian kompleks akibat perlu didahului dengan perubahan pola pikir dan budaya peneliti yang masih didominasi oleh pola pikir "academic minded", sehingga untuk memecahkan masalah ini, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (KMNRT) membuat terobosan baru dalam hal manajemen pembagunan iptek yang meliputi tiga aspek, yaitu : kejelasan peran unsur-unsur dalam Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pemanfaatan insentif iptek; kejelasan stratifikasi acuan pembangunan iptek yang dituangkan berdasarkan JAKSTRA IPTEKNAS sampai Rencana Strategis Pelaksanaan Pembangunan Ipteknas; serta kejelasan pengakuan hasil kerja peneliti . Dalam laporan ini, diusulkan aspek ketiga dari menajemen pembangunan iptek diatas, yang terkait dengan penciptaan iklim kondusif bagi individu SDM Iptek yaitu, masalah Pengakuan Hasil Kerja Peneliti merupakan unsur yang sangat penting untuk menjalankan strategi implementasi pembangunan iptek. Jika disimak peraturan hukum yang terkait dengan ini yang dituangkan dalam SK Menkowasbangpan no : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 serta SK Menpan no. : 12/MENPAN/1988 dapat dikatakan bahwa perangkat hukum untuk pengakuan kerja peneliti tidak mengarah pada pemanfaatan nyata hasil penelitian dari peneliti. Proposi yang tersebut dalam dua perangkat hukum tersebut lebih mengarahkan untuk menjadikan penelitian hanya sebagai upaya memperbanyak karya ilmiah untuk memperoleh jenjang pangkat yang lebih tinggi. Guna menanggulangi iklim tidak kondunsif dari interaksi antara peneliti dan "adopter" iptek, maka KMNRT selain menawarkan sistem insentif guna stimulasi kegiatan iptek, juga mengusulkan revitalisasi pengakuan hasil kerja peneliti yang lebih mengarah pada pengembangan iptek berbasis "market driven style" dibanding pengembangan berbasis "discovering driven style". Prinsipnya basis utama ini adalah tetap menggiring peneliti untuk menjadi "pioneer" dalam mengembangkan Iptek untuk menjadi produk yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. IV. PENATAAN TUNJANGAN FUNGSIONAL SDM IPTEK Pengalaman negara-negara maju dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong tingginya intensitas inovasi menunjukkan bahwa insentif memiliki peran yang sangan penting. Melalui penerapan insentif yang layak, para peneliti (termasuk perekayasa) dan pendidik termotivasi untuk melakukan inovasi. Di negara maju sistem insentif tidak semata-mata langsung berupa uang, tetapi lebih banyak dalam bentuk akses ke kegiatan ekonomi yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan pendapatan. Sebaliknya di negara-negara berkembang insentif yang paling efektif adalah berupa tunjangan. Secara relatif, tunjangan fungsional dari tenaga penelitian dan pendidikan di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan tanggungjawab dan beban tugasnya sebagai tenaga ahli di bidangnya. Kondisi ini dianggap bertanggungjawab atas rendahnya produktivitas mereka. Oleh karena itu pemerintah tampaknya perlu mengatasi masalah ini dan salah satu cara dapat ditempuh adalah dengan penyediaan tunjangan fungsional yang layak kepada para tenaga peneliti dan pendidik baik di lembaga iptek maupun di perguruan tinggi. Tenaga peneliti, perekayasa dan dosen merupakan SDM Iptek yang sangat dominan peranannya di dalam upaya menyediakan berbagai solusi untuk mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang lebih layak melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta penyediaan tenaga-tenaga terlatih. Pada prinsipnya, kelompok fungsional ini memiliki keunggulan posisi atau kekuatan dalam bertindak secara efektif (leverage) yang relatif sama dengan kelompok struktural. Dengan demikian mereka berhak memperoleh tunjangan secara proporsional sesuai dengan beban tanggungjawab yang dipikulnya. Tersedianya suatu sistem insentif yang layak, diyakini mampu mengurangi intensitas kegiatan mereka di luar jalur kedinasannya dan pada gilirannya menjadi tenaga profesional yang produktif dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Bagaimanapun juga, mengingat lingkup tanggungjawab jenjang struktural lebih luas daripada fungsional, maka skema insentif untuk kelompok fungsional ini secara rasional lebih rendah daripada yang Struktural. Merujuk pada pemikiran tersebut dan mencermati tentang aturan Jabatan fungsional penelitian yang berlaku hingga saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara No.: 01/MENPAN/1983 terbitan tanggal 10 Januari 1983. Serta, acuan jabatan fungsional untuk dosen adalah Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan No. : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 terbitan tanggal 24 Agustus 1999, maka Tenaga peneliti dikualifikasikan menjadi empat jabatan utama yaitu : Asisten Peneliti, Ajun Peneliti, Peneliti dan Ahli Peneliti, dan memiliki sembilan jenjang demikian pula halnya. Dikaitkan Surat Edaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran No.: SE-2/A/522/0193 tertanggal 07 Jnauari 1993 tunjangan jabatan setingkat dari tenaga peneliti secara umum lebih tinggi daripada tenaga dosen. Tunjangan ini sangat berbeda dengan tunjangan struktural maupun anturan tentang Billing Rate profesional. Mencermati pemahaman bahwa konsultasi juga merupakan bagian dari tugas peneliti dan dosen sebagai tenaga ahli di bidangnya, yang tidak dapat dilepaskan dari cakupan tugas utamanya, maka besarnya tunjangan yang diberlakukan saat ini jauh lebih rendah dari acuan biaya standar Bappenas untuk tenaga Konsultan (Surat Edaran Bappenas No. 604/D.VI/02/1998, 9 Februari 1998) maupun Tunjangan Jabatan Struktural yang ditetapkan pada bulan Mei 2000. Apabila standar Tunjangan Konsultan dan Jabatan Struktural tersebut akan diacu dalam formulasi besarnya tunjangan jabatan fungsional tenaga peneliti dan tenaga dosen, maka hanya proporsi biaya keahlian yang dapat diterapkan. Karena sebagai seorang peneliti atau dosen, biaya overhead pada dasarnya telah ditanggung oleh instansi tempatnya bekerja. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu faktor penyentara atau koefisien sebesar 0,3 dianggap cukup rasional untuk digunakan. Namun karena acuan remunerasi dari Bappenas ini hanya mengenal tiga kelompok Ahli yang dirinci menjadi lima jenjang, maka penerapannya ke dalam skema jabatan fungsional peneliti dan dosen memerlukan penyesuaian. Oleh karena tidak ada satu landasan yang lebih mapan dalam membagi lima jenjang remunerasi menjadi sembilan jenjang setara dengan jenjang peneliti dan dosen, maka dapat diterapkan prinsip interpolasi linier. Dengan menerapkan cara ini, tunjangan jabatan fungsional tenaga peneliti, perekayasa dan dosen yang baru dapat diperoleh dengan dasar yang lebih rasional seperti tersebut pada tabel berikut berdasarkan analisis interpolasi linier pada LAMPIRAN I :

KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL

USULAN TUNJANGAN BARU

NO.

DOSEN

PENELITI

PEREKAYASA

1.

Asisten Ahli Madya

Asisten Peneliti Muda

Asisten Perekayasa Muda

Rp. 700.000

2.

Asisten Ahli

Asisten Peneliti Madya

Asisten Perekayasa Madya

Rp. 750.000

3.

Lektor Muda

Asisten Peneliti Muda

Ajun Perekayasa Muda

Rp. 850.000

4.

Lektor Madya

Asisten Peneliti Madya

Ajun Perekayasa Madya

Rp. 1.000.000

5.

Lektor

Peneliti Muda

Perekayasa Muda

Rp. 1.200.000

6.

Lektor Kepala Madya

Peneliti Madya

Perekayasa Madya

Rp. 1.500.000

7.

Lektor Kepala

Ahli Peneliti Muda

Ahli Perekayasa Muda

Rp. 2.000.000

8.

Guru Besar Madya

Ahli Peneliti Madya

Ahli Perekayasa Madya

Rp. 2.750.000

9.

Guru Besar

Ahli Peneliti Utama

Ahli Perekayasa Utama

Rp. 3.500.000

Jika usulan tunjangan ini dikaitkan dengan jumlah tenaga dosen, peneliti dan perekayasa pada kondisi akhir tahun 2000 seperti yang tersebut dalam http://www.ristek.go.id/berita/anggaran.htm, maka diperlukan dana sebesar Rp. 1,5 Trilyun yang merupakan peningkatan sekitar 112 % dari dana tunjangan jabatan peneliti, perekayasa dan dosen yang tersedia saat ini. Tambahan anggaran ini memiliki dampak yang sangat signifikan seiring dengan pembenahan manajemen lembaga iptek dan penataan jenjang karier SDM Iptek. Jakarta, 1 Pebruari 2001


Rabu 16 April 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Rabu 16 April 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Senin 14 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Selasa 08 April 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Selasa 08 April 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Senin 07 April 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Senin 07 April 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Senin 07 April 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Kamis 03 April 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Kamis 03 April 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]