Ristek Headline |
Sabtu 19 April 2014
 
 
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Jumat 11 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 14 April 2010
Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional
Print PDF Facebook Twitter Email

Dewasa ini, situasi di Indonesia telah mengalami perubahan.  Era reformasi membawa masyarakat semakin demokratis dan egaliter Sistem politik yang sentralistik menuju model pemerintahan yang desentralistik tidak dapat dihindarkan. Sehingga urgensi penelitian dan pengkajian dalam pembentukan sistem hukum nasional sudah saatnya menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.

Peranan penelitian dan pengkajian hukum sangat penting dalam proses pembangunan hukum mengingat untuk mewujudkan good governance, salah satu parameternya adalah adanya partisipasi dan sikap yang responsif yang bisa dicapai dengan baik bila menempatkan penelitian sebagai sebuah keniscayan dalam proses awal legislasi. Good governance menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Dengan penelitian bisa dikenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, dan karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat.

Pada Selasa, 13 April 2010 di Hotel Kaisar dilaksanakan Forum dialog URUGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM  DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL. Forum ini diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengkajian Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. Hadir pada forum dialog ini wakil  dari Kementerian dan LPNK, Praktisi hukum dan undangan lainnya.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ahmad M. Ramli, mengatakan bahwa peningkatan kualitas dan efektifitas peraturan perundang-undangan menjadi penting dilaksanakan karena pada kenyataannya masih didapatinya (Substansi) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir. Selain itu dikatakan pertentangan antar peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal seperti pertentangan antara peraturan pusat dan daerah.

Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan, selain itu belum efektifnya peraturan perundang-undangan disebabkan masih rendahnya kualitas SDM, adanya Ego sektoral, kurangnya dukungan sarana prasarana, minimnya pelibatan masyarakat sehingga terjadi kesenjangan substansi peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat.

Realitas permasalahan sebagaimana terurai di atas tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang harus diselesaikan secara simultan dan pembenahan secara bersamaan terhadap masalah-masalah. Salah satu cara mengoptimalkan pelaksanaan proses penyusunan (pembentukan) peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk didiskusikan. Proses pembentukan tersebut akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan efektif.

Guru besar fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Soetandyo Wigjosoebroto, menjelaskan mengenai Peran Penelitian dalam Pembentukan Hukum perlu penelitian secara ilmiah atau akademis. Hal ini agar proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara benar sesuai dengan tahapan-tahapan. Tahap yang paling awal umumnya berupa penghimpunan informasi guna mendeteksi permasalahannya dan memaparkannya dalam bentuk diskripsi-diskripsi tentang “duduk perkaranya”.

Tahap berikutnya adalah tahap analitik-eksplanatif dengan tujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat yang ada di alam realitas antara berbagai variabel hukum, tentang sebab dan tentang dampak akibatnya. Dalam penelitian non-doktrinal, kajian dan penelitian eksplanatif amat banyak dikerjakan orang. Apalagi lewat kerja-kerja penelitian diskriptif orang memperoleh pengetahuan tentang 'gambaran pemasalahan apa yang terjadi' (knowing what is happening). Apabila lewat kerja-kerja eksplanatif orang akan memperoleh pengetahuan tentang mengapa masalah itu bisa terjadi (knowing why dose it happen),  baru setelah itu orang dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan apa yang mestinya dikerjakan (knowing hoe todo the solution).

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional-BPHN), Noor M.Aziz,  untuk pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademis adalah hal yang sangat mendasar untuk melakukan pembentukan hukum. Pengkajian dan penelitian hukum memilki peranan untuk mengevaluasi berbagai perangkat peraturan yang ada dan mewujudkan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, ujarnya.

Adanya berbagai persoalan hukum yang ada tidak lain merupakan substansi hukum yang tidak lengkap dan tidak harmonis, disamping berbagai faktor-faktor lainnya (aparatur dan sarana prasarana). Ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan yang terjadi baik dalam satu undang-undang itu sendiri (antar pasal), antar undang-undang, dan antara undang-undang dengan peraturan yang lebih rendah umumnya terjadi karena pada tahapan pra legislasi tidak dilakukan secara komprehensif. (Humasristek/Bag-Hukum/RC)



Rabu 16 April 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Rabu 16 April 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Senin 14 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Selasa 08 April 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Selasa 08 April 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Senin 07 April 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Senin 07 April 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Senin 07 April 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Kamis 03 April 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Kamis 03 April 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]