Ristek Headline |
Wednesday, September 3, 2014
 
 

Seleksi Calon Kepala LIPI

CPNS 2014

RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Monday, August 25, 2014
Menteri Iptek ASEAN Bahas Kebijakan Iptek Tingkat Regional

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Thursday, February 25, 2010
Yurisdiksi Zona Tambahan Indonesia
Print PDF Facebook Twitter Email


Perkembangan baru hukum laut internasional ditandai dengan terciptanya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 sebagai hasil dari UNCLOS III. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 dan telah berlaku efektif sejak 16 November 1994. Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982 mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia. Makna penting UNCLOS 1982 bagi Indonesia adalah diakuinya secara internasional mengenai Konsepsi Negara Kepulauan (Archipelagic State Concept) yang diperjuangkan Indonesia sejak Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957.

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut/perairan dalam yurisdiksi nasional Indonesia bertambah luas menjadi ± 5,8 juta km2 dari sebelumnya ± 3 juta km2. Selain itu, berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mempunyai yurisdiksi tertentu di Zona Tambahan Indonesia, yang artinya Indonesia berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dan menegakkannya terhadap pelanggaran atau peraturan yang ditetapkan itu.

Oleh karena itu, dalam rangka menyusun peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur wilayah Laut Zona Tambahan, Dewan Kelautan Indonesia pada Kamis, 25 Februari 2010 menyelenggarakan Rapat Kelompok Kerja Kebijakan Hukum dan Kelembagaan di Bidang Kelautan, yang bertempat di Ruang Rapat Kerapu, Gedung Mina Bahari I Lantai 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari 19 Kementerian yang tergabung dalam Kelompok Kerja tersebut.

Rapat dipimpin oleh Dasril Munir, selaku Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia dan dihadiri oleh wakil-wakil kementerian serta berbagai kalangan terkait mencakup jaringan ABG ( Academic, Business, Government). Disampaikan oleh Dasril bahwa rapat kajian kali ini difokuskan kepada pengaturan hukum wilayah laut Zona Tambahan, yaitu jalur laut yang berdampingan dengan Laut Teritorial yang diukur selebar 24 mil dari garis pangkal lurus kepulauan (Archipelagic Straight Base Line). Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mempunyai yurisdiksi tertentu di Zona Tambahan Indonesia, yang meliputi bidang bea cukai (custom), imigrasi (imigration), fiskal (fiscal), kesehatan kelautan (sanitary). Selanjutnya menurut Dasril rapat kelompok kerja ini akan diselenggarakan secara intensif setiap satu bulan sekali, sehingga harapannya ke depan dengan adanya pengaturan mengenai wilayah laut Zona Tambahan, permasalahan hukum dan kelembagaan di bidang kelautan dapat diselesaikan dengan baik. (hukum/humasristek)



Thursday, September 25, 2014
Intermediary Expert Training Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional (SINas)
Monday, August 25, 2014
ASEAN Berikan Penghargaan pada Pegiat Iptek
Monday, August 25, 2014
Menteri Iptek ASEAN Bahas Kebijakan Iptek Tingkat Regional
Friday, August 22, 2014
Kementerian Riset dan Teknologi Hadir di Kalsel Expo 2014
Friday, August 22, 2014
Menristek Buka Pertemuan Komite Iptek ASEAN ke-68
Thursday, August 21, 2014
Penaganugerahan Gelar Perekaya Utama Kehormatan
Tuesday, August 19, 2014
Simposium Nasional Implementasi Hasil Riset Vaksin
Monday, August 18, 2014
Inovasi untuk Komunitas ASEAN yang Lebih Baik
Sunday, August 17, 2014
Iptek Bagi Pembangunan Nasional
Wednesday, August 13, 2014
Seminar Sejarah dan Peradaban Medang–Aspek Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Nusantara
[ Berita lainnya ]