Ristek Headline |
Jumat 27 Maret 2015
 
 

Ristek TV

open bidding es1

Hasil Seleksi CPNS 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Sabtu 21 Maret 2015
Kemenristekdikti Tingkatkan Mutu Perguruan Tinggi

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Kamis 25 Februari 2010
Yurisdiksi Zona Tambahan Indonesia
Print PDF Facebook Twitter Email


Perkembangan baru hukum laut internasional ditandai dengan terciptanya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 sebagai hasil dari UNCLOS III. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 dan telah berlaku efektif sejak 16 November 1994. Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982 mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia. Makna penting UNCLOS 1982 bagi Indonesia adalah diakuinya secara internasional mengenai Konsepsi Negara Kepulauan (Archipelagic State Concept) yang diperjuangkan Indonesia sejak Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957.

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut/perairan dalam yurisdiksi nasional Indonesia bertambah luas menjadi ± 5,8 juta km2 dari sebelumnya ± 3 juta km2. Selain itu, berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mempunyai yurisdiksi tertentu di Zona Tambahan Indonesia, yang artinya Indonesia berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dan menegakkannya terhadap pelanggaran atau peraturan yang ditetapkan itu.

Oleh karena itu, dalam rangka menyusun peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur wilayah Laut Zona Tambahan, Dewan Kelautan Indonesia pada Kamis, 25 Februari 2010 menyelenggarakan Rapat Kelompok Kerja Kebijakan Hukum dan Kelembagaan di Bidang Kelautan, yang bertempat di Ruang Rapat Kerapu, Gedung Mina Bahari I Lantai 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari 19 Kementerian yang tergabung dalam Kelompok Kerja tersebut.

Rapat dipimpin oleh Dasril Munir, selaku Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia dan dihadiri oleh wakil-wakil kementerian serta berbagai kalangan terkait mencakup jaringan ABG ( Academic, Business, Government). Disampaikan oleh Dasril bahwa rapat kajian kali ini difokuskan kepada pengaturan hukum wilayah laut Zona Tambahan, yaitu jalur laut yang berdampingan dengan Laut Teritorial yang diukur selebar 24 mil dari garis pangkal lurus kepulauan (Archipelagic Straight Base Line). Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mempunyai yurisdiksi tertentu di Zona Tambahan Indonesia, yang meliputi bidang bea cukai (custom), imigrasi (imigration), fiskal (fiscal), kesehatan kelautan (sanitary). Selanjutnya menurut Dasril rapat kelompok kerja ini akan diselenggarakan secara intensif setiap satu bulan sekali, sehingga harapannya ke depan dengan adanya pengaturan mengenai wilayah laut Zona Tambahan, permasalahan hukum dan kelembagaan di bidang kelautan dapat diselesaikan dengan baik. (hukum/humasristek)



Senin 23 Maret 2015
Menristekdikti Resmikan Pembangunan Science Technopark di Kabupaten Kaur
Sabtu 21 Maret 2015
Kemenristekdikti Tingkatkan Mutu Perguruan Tinggi
Jumat 20 Maret 2015
Menristekdikti Hadiri Pembukaan 9th Agrinex Expo 2015
Sabtu 14 Maret 2015
Menristekdikti Panen Benih Padi Sidenuk
Rabu 11 Maret 2015
Menristekdikti Hadiri Dies Natalis UNS ke-39
Selasa 10 Maret 2015
Menristekdikti Hadiri Serah Terima Gedung Mochtar Riady Plaza Quantum (MRCP) di Univeristas Indonesia
Sabtu 07 Maret 2015
Kerjasama Kemenristekdikti dengan Polres Madiun Kota
Jumat 06 Maret 2015
Prospek Pegembangan Perguruan Tinggi di Kopertis Wilayah X
Jumat 06 Maret 2015
Menrsitekdikti Letakkan Batu Pertama Unversitas Negeri Padang
Kamis 05 Maret 2015
Menristekdikti Lantik Rektor Perguruan Tinggi dan Direktur Politeknik
[ Berita lainnya ]