Ristek Headline |
Sabtu 19 April 2014
 
 
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Jumat 11 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Kamis 25 Februari 2010
Yurisdiksi Zona Tambahan Indonesia
Print PDF Facebook Twitter Email


Perkembangan baru hukum laut internasional ditandai dengan terciptanya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 sebagai hasil dari UNCLOS III. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 dan telah berlaku efektif sejak 16 November 1994. Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982 mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia. Makna penting UNCLOS 1982 bagi Indonesia adalah diakuinya secara internasional mengenai Konsepsi Negara Kepulauan (Archipelagic State Concept) yang diperjuangkan Indonesia sejak Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957.

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut/perairan dalam yurisdiksi nasional Indonesia bertambah luas menjadi ± 5,8 juta km2 dari sebelumnya ± 3 juta km2. Selain itu, berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mempunyai yurisdiksi tertentu di Zona Tambahan Indonesia, yang artinya Indonesia berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dan menegakkannya terhadap pelanggaran atau peraturan yang ditetapkan itu.

Oleh karena itu, dalam rangka menyusun peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur wilayah Laut Zona Tambahan, Dewan Kelautan Indonesia pada Kamis, 25 Februari 2010 menyelenggarakan Rapat Kelompok Kerja Kebijakan Hukum dan Kelembagaan di Bidang Kelautan, yang bertempat di Ruang Rapat Kerapu, Gedung Mina Bahari I Lantai 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari 19 Kementerian yang tergabung dalam Kelompok Kerja tersebut.

Rapat dipimpin oleh Dasril Munir, selaku Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia dan dihadiri oleh wakil-wakil kementerian serta berbagai kalangan terkait mencakup jaringan ABG ( Academic, Business, Government). Disampaikan oleh Dasril bahwa rapat kajian kali ini difokuskan kepada pengaturan hukum wilayah laut Zona Tambahan, yaitu jalur laut yang berdampingan dengan Laut Teritorial yang diukur selebar 24 mil dari garis pangkal lurus kepulauan (Archipelagic Straight Base Line). Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mempunyai yurisdiksi tertentu di Zona Tambahan Indonesia, yang meliputi bidang bea cukai (custom), imigrasi (imigration), fiskal (fiscal), kesehatan kelautan (sanitary). Selanjutnya menurut Dasril rapat kelompok kerja ini akan diselenggarakan secara intensif setiap satu bulan sekali, sehingga harapannya ke depan dengan adanya pengaturan mengenai wilayah laut Zona Tambahan, permasalahan hukum dan kelembagaan di bidang kelautan dapat diselesaikan dengan baik. (hukum/humasristek)



Rabu 16 April 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Rabu 16 April 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Senin 14 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Selasa 08 April 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Selasa 08 April 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Senin 07 April 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Senin 07 April 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Senin 07 April 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Kamis 03 April 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Kamis 03 April 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]