Ristek Headline |
Sabtu 29 November 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Kamis 27 November 2014
Final Symposium Agriculture Beyond Food (ABF)

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 11 Desember 2009
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan PTUN
Print PDF Facebook Twitter Email

Peningkatan kinerja aparatur negara perlu didukung pemahaman di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat memberikan bekal dalam mengambil keputusan maupun kebijakan. Hal ini karena  aparatur negara dalam setiap mengambil keputusan atau kebijakan harus berdasarkan pada hukum. Aparatur negara juga harus memahami permasalahan yang timbul sehingga mampu mengantisipasi setiap permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.   


Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.


Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan memberikan guidelines mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kepada aparatur negara di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dan LPNK di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, pada hari Kamis, 10 Desember 2009 diselenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan PTUN yang bertempat di Ruang Komisi Utama, Lantai 3 Gedung II BPPT oleh Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi. Hadir dalam sosialisasi ini para pejabat di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dan LPNK di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi.


Acara diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Djaswadin, Kabag Hukum yang dilanjutkan dengan sambutan Sesmenrisek, Benyamin Lakitan yang sekaligus membuka acara sosialisasi. Dalam sambutannya Benyamin menyampaikan “Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan PTUN ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi aparatur negara di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dan LPNK di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dalam mengambil keputusan sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum tertentu yang berakibat pada timbulnya sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.


Sosialisasi ini dilaksanakan melalui diskusi yang dimoderatori oleh Anny Sulaswatty, Kepala Biro Hukum dan Humas, dengan menghadirkan narasumber pertama, yaitu Bagir Manan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran/Mantan Ketua Mahkamah Agung RI. Bagir Manan menyampaikan materi dengan judul “Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Obyek Peradilan Tata Usaha Negara”. Dalam pemaparannya Bagir Manan menyampaikan bahwa obyek PTUN adalah keputusan tata usaha negara di bidang hukum publik yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Menjawab pertanyaan tentang sengketa kepegawaian dan promosi pegawai, Bagir Manan menyampaikan bahwa sengketa kepegawaian dapat timbul baik karena suatu penetapan konkrit, individual, dan final maupun karena suatu peraturan kepegawaian. “Promosi pegawai untuk menempati suatu jabatan tertentu bukan merupakan hak, tetapi merupakan reward atas prestasi pegawai tersebut, sehingga tidak bisa dituntut”, lanjut Bagir Manan.


Narasumber kedua, Santer Sitorus, Hakim Tinggi PT.TUN Jakarta menyampaikan materi dengan judul “Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang Ada maupun yang Akan Ada”. Dalam pemaparannya, Santer lebih menekankan PTUN dari segi prakteknya dengan menjelaskan bahwa objek sengketa tata usaha negara yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009 dan RUU Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009. Menutup pemaparannya, Santer menyampaikan bahwa dengan adanya perluasan objek sengketa TUN berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009, maka para hakim, pejabat di jajaran PTUN, dan pejabat yang menyelenggarakan informasi publik maupun pelayanan publik harus mempersiapkan diri menyongsong penerapan UU tersebut. (bagian hukum/humasristek)



Rabu 26 November 2014
Membangun Kota Baru sebagai Pusat Pengembangan Maritim Nasional
Selasa 25 November 2014
Diskusi Interaktif dalam Rakornas Evaluasi Implementasi SIDa
Senin 24 November 2014
Peringatan 10 Tahun Tsunami, Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT
Senin 24 November 2014
Kemenristekdikti Gelar Rakornas Evaluasi Implementasi SIDa
Kamis 20 November 2014
Indonesia and Finland Agreed to Explore Co-operations on Higher Education, Research and Technology
Selasa 18 November 2014
Kongres ke-2 Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia (AFEBI)
Jumat 14 November 2014
Hari Nusantara, Menristekdikti Lepas Kapal Riset Baruna Jaya VIII
Jumat 14 November 2014
SNI Award, Indonesia Siap Memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Kamis 13 November 2014
Indonesia Diharapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi ASEAN
Kamis 13 November 2014
Konsistensi Layanan Sesuai Standar ISO 9001:2008 di Pusat Peragaan Iptek
[ Berita lainnya ]