Ristek Headline |
Sabtu 25 Oktober 2014
 
 

thanks

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 21 Oktober 2014
Perpisahan Menristek : Kita Harus Bertransformasi Melakukan Perubahan

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 18 November 2009
Hukum Pidana diluar KUHP
Print PDF Facebook Twitter Email

Penggantian  istilah “Hukum Pidana Khusus”, dengan  istilah Hukum Tindak Pidana Khusus menimbulkan pertanyaan: “apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini.....?. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini, oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah UU Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materiil maupun dari segi Hukum Pidana Formal.

Guna membahas lebih jauh sekaligus mensosialisasikan pengertian tersebut beserta contoh-contoh kasusnya termasuk dalam kancah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM menggelar  sosialisasi bertajuk ”Ketentuan Pidana diluar KUHP” pada  Tanggal 17 Nopember 2009, bertempat di Tempat : Ruang Rapat A-B lantai 4 Gd. Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Ham, JL. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan. 

Sosialisasi menampilkan Pembicara  Rudy Satriyo, Staf Pengajar Hukum Pidana-FHUI dan  Narasumber Andi Hamzah, Mantan Ketua Jaksa Agung RI), serta dihadiri oleh pejabat atau perwakilan  biro hukum dari berbagai instansi pemerintah  dan undangan lainnya.

Dalam pemaparannya, Rudy Satriyo menyampaikan bahwa, kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.

Selanjutnya  Rudy Satriyo menjelaskan pula tentang Dasar hukum dan kekhususan. UU Pidana yang masih dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU No. 7 Drt 1955 (Hukum Pidana Ekonomi), UU No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002 dan UU No 1 /Perpu/2002 dan UU No 2/Perpu/2002. Hk. Tp. Khusus Mengatur Perbuatan tertentu; Untuk orang/golongan tertentu Hk Tindak Pidana Khusus Menyimpang dari Hukum Pidana Matriil dan Hukum Pidana Formal. Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum. Dasar Hukum UU Pidana Khusus mdilihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP.

Dijelaskan oleh narasumber Andi Hamzah, bahwa Hukum Pidana Khusus ada yang berkaitan dengan Hukum administrasi (HPE, Hk. Pidana Fiscal, UU No 31 th 1999 khusus masalah penyalahgunaan kewenangan). Dasar Hukum UU Pidana Khusus dilihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP, yang mengandung pengertian : (1) Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU di luar KUHP sepenjang UU itu tidak menentukan lain. (2) Adanya kemungkinan UU termasuk UU Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap).

Hukum Tindak Pidana khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap hukum pidana umum, baik dibidang Hukum Pidana Materiil maupun dibidang Hukum Pidana formal. Hukum Tindak Pidana Khusus berlaku terhadap perbuatan tertentu dan atau untuk golongan/orang-orang tertentu. Ruang lingkup tindak hukum tindak pidana khusus terdiri atas Hukum Pidana Ekonomi (UU No 7 Drt 1955), Tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme.

Diakhir sosialisasi disimpulkan bahwa, ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Hukum Tindak pidana khusus diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan: “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri” , UU Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi. (bhh/humasristek)



Selasa 21 Oktober 2014
Perpisahan Menristek : Kita Harus Bertransformasi Melakukan Perubahan
Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
Rabu 15 Oktober 2014
Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Selasa 14 Oktober 2014
Kotabaru Dicanangkan sebagai Kawasan PKN
Senin 13 Oktober 2014
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Sel Punca dan Jaringan
Senin 13 Oktober 2014
PP-IPTEK Adakan Kontes Robot 2014
Senin 13 Oktober 2014
Soft Launching SIDa di Kabupaten Karanganyar
[ Berita lainnya ]