Ristek Headline |
Senin 28 Juli 2014
 
 

ASTW 2014

RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Rabu 16 Juli 2014
Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Asdep Jaringan Penyedia Dengan Pengguna dan Menristek

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


ARTIKEL IPTEK
Kamis 18 Juni 2009
Hukum Baru, Paradigma Baru
Print PDF Facebook Twitter Email
Sabartua Tampubolon
Kasubid Perlindungan Kekayaan Intelektual

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong menegaskan, Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak bisa diterapkan pada era sekarang. Aturan ini dinilai bisa membatasi hak seseorang untuk menyatakan pendapat (Sinar Harapan, 6/6/09).

Sayangnya, paradigma  ini ternyata belum dimiliki oleh seluruh penegak hukum. Ini terlihat dalam kasus Prita Mulyasari yang diproses melalui pengadilan bahkan sempat ditahan di penjara, hanya karena mengirim email pribadi berisi keluhan atas layanan di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Serpong Tangerang.  Sebagaimana diberitakan, Prita dijerat dengan dakwaan pertama, yaitu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, dakwaan kedua dan ketiga, jaksa menggunakan Pasal 310 Ayat (2) dan 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga pasal dalam dakwaan tersebut mengatur masalah pencemaran nama baik dan penghinaan.

Pencantuman Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1)¬† dalam UU ITE sebenarnya sudah bisa diperkirakan banyak pihak akan membawa masalah. Itu adalah pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dalam UU di luar yang sudah tercantum di KUHP.¬† Pasal 27 Ayat (3) menentukan tentang ‚ÄúSetiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik‚ÄĚ. Sanksinya ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1): ‚ÄúSetiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana0 dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah‚ÄĚ.

Sejak proses rancangan (RUU), sudah banyak pihak tidak menginginkan ketentuan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam UU ITE. Akan tetapi, pembuat UU melihat hal ini masih perlu diatur, karena cara-cara mencemarkan nama baik atau memfitnah bisa dilakukan melalui alat-alat elektronik semacam (internet). Ketika kemudian disahkan, pasal tersebut tetap ditentang, setidaknya dengan pengajuan uji materi (judicial 0review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh  Iwan Piliang, seorang blogger sekaligus jurnalis independen, dan Amrie Hakim dkk (Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, PBHI, AJI, dan LBH Pers).

Dibuat Berlebihan
Kedua permohonan tersebut kandas. Majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh Mahfud MD menyatakan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut hakim konstitusi, norma Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum (Hukumonline, 6/5/09).

Majelis sembilan hakim konstitusi itu menilai ketentuan pasal ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan pikiran dalam suatu masyarakat yang demokratis. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya hukum rimba dalam dunia maya (cyberspace) karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya. Perbedaan (daripada KUHP) ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE juga dinilai wajar, karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.

Frasa ‚Äútanpa hak‚ÄĚ dalam Pasal 27 Ayat (3) ini dapat menjadi masalah, karena sulit bahkan tidak mungkin menentukan jawatan resmi atau perorangan ataupun korporasi yang memiliki otoritas mengizinkan pihak tertentu untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ada di dalam suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik telah memberikan sifat melawan hukum.

Tidak mungkin sifat tersebut menjadi terhapus, karena ada pihak yang dapat memberikan kepada pihak lain untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Rumusan ini menurut Prof Sutan Remi Sjahdeni (2009: 233) dibuat berlebihan oleh pembuat UU ITE. Penghinaan dan pencemaran nama baik lebih berdimensi hukum privat daripada hukum publik. Pendapat seperti ini diutarakan oleh ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudi Satryo (Kompas, 8/6/09). Maka, isu pencemaran nama baik lebih tepat jika hanya termuat di dalam KUH Perdata. Ia cenderung berharap pasal pencemaran nama baik suatu saat dihilangkan dari KUHP.

Ajaran ‚ÄúInteressenjurisprudenz‚ÄĚ
Sebagai produk hukum baru, ke depan penerapan UU ITE akan senantiasa menimbulkan kontroversi. Benturan antara kepastian hukum dan rasa keadilan akan menjelma semakin nyata. Oleh karena itu, untuk menerapkannya dibutuhkan paradigma baru, sehingga keberadaannya tidak semata-mata untuk menjamin ketertiban, tetapi juga untuk mendorong teknologi informasi dan komunikasi dapat berkembang dinamis demi kemajuan masyarakat Indonesia.

Dalam penegakan hukum berkaitan dengan UU ITE, sudah saatnya aparat penegak hukum terutama hakim kita untuk melirik penemuan hukum dengan menerapkan Ajaran Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule) sebagai jalan keluar terhadap perdebatan yang cenderung ekstrem, antara keinginan mengenyampingkan dan mempertahankan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Menurut  ajaran ini, hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, tidak sekadar menerapkan undang-undang, tetapi juga melengkapi, memperluas, mempersempit dan membentuk peraturan dalam putusan hakim bahkan boleh menyimpangi UU demi kepentingan masyarakat dan tercapainya keadilan yang setinggi-tingginya.

Dalam konteks ini, yang terutama bukanlah kepastian hukum, karena  peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin hanyalah sarana bagi hakim untuk membentuk dan menemukan sendiri hukum yang dinyatakan dalam putusan atas suatu perkara yang dihadapkan padanya.
Inilah paradigma baru yang harus mulai dirintis di sini, mengingat hukum akan selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakat dan teknologi. Mau dan beranikah para penegak hukum  terutama para hakim kita menerapkan ajaran Interessenjurisprudenz dalam menangani kasus-kasus sejenis di masa mendatang? ( Koran Sinar Harapan,18 Juni 2009 / humasristek)



Jumat 18 Juli 2014
Masyarakat Ekonomi ASEAN : Sedikit-sedikit Disulitin
Rabu 02 Juli 2014
Iptek, Politik, dan Capres
Jumat 11 April 2014
Revisi atas Garis Kemiskinan
Kamis 10 April 2014
Investasi untuk Riset
Senin 17 Februari 2014
Pacu Kemandirian Energi, Membangun Pembangkit Skala Besar
Kamis 13 Februari 2014
Birokrasi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti
Sabtu 01 Februari 2014
Manajemen Bencana dalam Pembangunan
Jumat 13 Desember 2013
Menuju Era Mobil Listrik
Sabtu 30 November 2013
Politik Nuklir Damai
Kamis 21 November 2013
Nyanyian Pilu Kemitraan Riset
[ Berita lainnya ]