Ristek Headline |
Jumat 29 Mei 2015
 
 

hakteknas

open bidding es1

surat
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 26 Mei 2015
Konferensi Pers tentang Ijazah Palsu

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum

Ristek TV

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 20 Mei 2009
Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Print PDF Facebook Twitter Email
Bertempat di Ruang Komisi Utama (20/05/09),¬† Kepala Biro Hukum dan Humas, Anny Sulaswatty melaporkan bahwa, atas dukungan DPR RI dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,¬† Kementerian Negara Riset dan Teknologi menyelenggarakan ‚ÄúSosialisasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara‚ÄĚ. Tujuan mengadakan sosialisasi di lingkungan KNRT dan LPND adalah untuk lebih mengetahui kelembagaan negara di masa pemerintahan mendatang pasca reformasi.

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Menristek Engkos Koswara Natakusumah, dan dihadiri oleh 120 Pejabat Eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian Negara Ristek dan LPND-Ristek. Hadir sebagai pembicara, Agun Gunandjar Sudarsa (Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga sebagai Ketua Pansus RUU Kementerian Negara) dan Ismadi Ananda (Deputi Bidang Kelembagaan MENPAN).

Agun Gunandjar Sudarsa pada kesempatan ini memaparkan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam perspektif politik. Undang-Undang ini diharapkan menjadi pegangan bagi Presiden terpilih nanti untuk membentuk kabinet. Menurut Agun Gunandjar Sudarsa, Presiden dan Wakil Presiden akan jauh lebih akuntabel bagi rakyat untuk memilihnya, ketika pasangan tersebut mampu menyampaikan langkah-langkah kebijakan strategis yang akan ditempuhnya dalam menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kekuatan suatu pemerintahan bergantung kepada tiga pilar seperti Politik, Keuangan dan terakhir Hankam.

Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensil yang efektif dan efisien, dengan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, ada perubahan yang mendasar dalam konfigurasi jenis kementerian negara yang semula terdiri dari 3 (tiga) jenis kementerian, yaitu Kementerian Koordinator, Departemen, dan Kementerian Negara menjadi hanya 1 (satu) jenis, dengan sebutan Kementerian. Jumlah Kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dan membatasi jumlah Kementerian. Pembentukan Kementerian dilakukan 14 hari sejak dilantiknya presiden.

Undang-Undang Kementerian Negara sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun Kementerian Negara untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebaliknya, Undang-Undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.

Menurut Ismadi Ananda, kedudukan Staf Ahli yang tidak tercantum dalam susunan organisasi di Undang-Undang ini, akan tetap dan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa kedudukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dahulu disebut  Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pada Undang-Undang ini berada di bawah dan bertangungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan. Dalam undang-undang ini dimungkinkan ada jabatan wakil menteri pada suatu Kementerian tertentu, seperti pada Kementerian Luar Negeri. Undang-Undang ini diharapkan menjadi lokomotif dalam menjalankan Kementerian Negara yang baik dan benar. (humasristek)



Rabu 27 Mei 2015
Diskusi
Selasa 26 Mei 2015
Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Riset Kebencanaan 2015
Rabu 20 Mei 2015
Identifikasi Kebijakan Peningkatan Investasi Litbang
Rabu 20 Mei 2015
Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107
Selasa 19 Mei 2015
Kemenristekdikti Sepakati Kerja Sama Peningkatan Produksi Sapi Unggul dengan Pemprov Jawa Barat
Jumat 15 Mei 2015
Lulusan Politeknik Harus Kompeten dan Siap Kerja
Jumat 15 Mei 2015
Pemanfaatan Iptek untuk Pertanian dan Peternakan
Sabtu 09 Mei 2015
Presentasi Publik Hasil Pemantauan Teluk Buyat Tahun 2014
Jumat 08 Mei 2015
Roadshow Panitia Hakteknas ke-20 di PT PAL dan ITS
Kamis 07 Mei 2015
Kegiatan Supervisi Pusat Unggulan Iptek
[ Berita lainnya ]