Ristek Headline |
Minggu 01 Maret 2015
 
 

Ristek TV

Hasil Seleksi CPNS 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 17 Februari 2015
Audiensi Menristekdikti dengan Duta Besar RI Budapest

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum

RUP
BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 20 Mei 2009
Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Print PDF Facebook Twitter Email
Bertempat di Ruang Komisi Utama (20/05/09),¬† Kepala Biro Hukum dan Humas, Anny Sulaswatty melaporkan bahwa, atas dukungan DPR RI dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,¬† Kementerian Negara Riset dan Teknologi menyelenggarakan ‚ÄúSosialisasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara‚ÄĚ. Tujuan mengadakan sosialisasi di lingkungan KNRT dan LPND adalah untuk lebih mengetahui kelembagaan negara di masa pemerintahan mendatang pasca reformasi.

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Menristek Engkos Koswara Natakusumah, dan dihadiri oleh 120 Pejabat Eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian Negara Ristek dan LPND-Ristek. Hadir sebagai pembicara, Agun Gunandjar Sudarsa (Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga sebagai Ketua Pansus RUU Kementerian Negara) dan Ismadi Ananda (Deputi Bidang Kelembagaan MENPAN).

Agun Gunandjar Sudarsa pada kesempatan ini memaparkan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam perspektif politik. Undang-Undang ini diharapkan menjadi pegangan bagi Presiden terpilih nanti untuk membentuk kabinet. Menurut Agun Gunandjar Sudarsa, Presiden dan Wakil Presiden akan jauh lebih akuntabel bagi rakyat untuk memilihnya, ketika pasangan tersebut mampu menyampaikan langkah-langkah kebijakan strategis yang akan ditempuhnya dalam menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kekuatan suatu pemerintahan bergantung kepada tiga pilar seperti Politik, Keuangan dan terakhir Hankam.

Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensil yang efektif dan efisien, dengan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, ada perubahan yang mendasar dalam konfigurasi jenis kementerian negara yang semula terdiri dari 3 (tiga) jenis kementerian, yaitu Kementerian Koordinator, Departemen, dan Kementerian Negara menjadi hanya 1 (satu) jenis, dengan sebutan Kementerian. Jumlah Kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dan membatasi jumlah Kementerian. Pembentukan Kementerian dilakukan 14 hari sejak dilantiknya presiden.

Undang-Undang Kementerian Negara sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun Kementerian Negara untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebaliknya, Undang-Undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.

Menurut Ismadi Ananda, kedudukan Staf Ahli yang tidak tercantum dalam susunan organisasi di Undang-Undang ini, akan tetap dan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa kedudukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dahulu disebut  Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pada Undang-Undang ini berada di bawah dan bertangungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan. Dalam undang-undang ini dimungkinkan ada jabatan wakil menteri pada suatu Kementerian tertentu, seperti pada Kementerian Luar Negeri. Undang-Undang ini diharapkan menjadi lokomotif dalam menjalankan Kementerian Negara yang baik dan benar. (humasristek)



Kamis 26 Februari 2015
Rakornas Kemenristekdikti 2015
Senin 16 Februari 2015
PT Honda Donasikan Mobil untuk Riset dan Edukasi
Jumat 13 Februari 2015
Menristekdikti Dorong Mahasiswa Bidikmisi Unmul Berprestasi Tinggi
Jumat 13 Februari 2015
Menrisetkdikti Kunjungi Universitas Mulawarman
Kamis 12 Februari 2015
Menristekdikti Luncurkan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan Indonesia
Selasa 10 Februari 2015
Menristekdikti Tinjau Politeknik Negeri Batam
Selasa 10 Februari 2015
Menristekdikti Dukung Pengembangan Sekolah Formal Jurnalisme
Selasa 10 Februari 2015
Menristekdikti Launching Sampoerna School System
Minggu 01 Februari 2015
Menristekdikti Tandatangani Kerjasama dengan PBNU
Sabtu 31 Januari 2015
Menristekdikti Hadiri Pengukuhan Ketua MA Jadi Guru Besar
[ Berita lainnya ]