Ristek Headline |
Kamis 18 Desember 2014
 
 

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Senin 15 Desember 2014
Peringatan Hari Nusantara 2014

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Rabu 20 Mei 2009
Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Print PDF Facebook Twitter Email
Bertempat di Ruang Komisi Utama (20/05/09),  Kepala Biro Hukum dan Humas, Anny Sulaswatty melaporkan bahwa, atas dukungan DPR RI dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,  Kementerian Negara Riset dan Teknologi menyelenggarakan “Sosialisasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara”. Tujuan mengadakan sosialisasi di lingkungan KNRT dan LPND adalah untuk lebih mengetahui kelembagaan negara di masa pemerintahan mendatang pasca reformasi.

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Menristek Engkos Koswara Natakusumah, dan dihadiri oleh 120 Pejabat Eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian Negara Ristek dan LPND-Ristek. Hadir sebagai pembicara, Agun Gunandjar Sudarsa (Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga sebagai Ketua Pansus RUU Kementerian Negara) dan Ismadi Ananda (Deputi Bidang Kelembagaan MENPAN).

Agun Gunandjar Sudarsa pada kesempatan ini memaparkan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam perspektif politik. Undang-Undang ini diharapkan menjadi pegangan bagi Presiden terpilih nanti untuk membentuk kabinet. Menurut Agun Gunandjar Sudarsa, Presiden dan Wakil Presiden akan jauh lebih akuntabel bagi rakyat untuk memilihnya, ketika pasangan tersebut mampu menyampaikan langkah-langkah kebijakan strategis yang akan ditempuhnya dalam menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kekuatan suatu pemerintahan bergantung kepada tiga pilar seperti Politik, Keuangan dan terakhir Hankam.

Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensil yang efektif dan efisien, dengan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, ada perubahan yang mendasar dalam konfigurasi jenis kementerian negara yang semula terdiri dari 3 (tiga) jenis kementerian, yaitu Kementerian Koordinator, Departemen, dan Kementerian Negara menjadi hanya 1 (satu) jenis, dengan sebutan Kementerian. Jumlah Kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dan membatasi jumlah Kementerian. Pembentukan Kementerian dilakukan 14 hari sejak dilantiknya presiden.

Undang-Undang Kementerian Negara sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun Kementerian Negara untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebaliknya, Undang-Undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.

Menurut Ismadi Ananda, kedudukan Staf Ahli yang tidak tercantum dalam susunan organisasi di Undang-Undang ini, akan tetap dan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa kedudukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dahulu disebut  Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pada Undang-Undang ini berada di bawah dan bertangungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan. Dalam undang-undang ini dimungkinkan ada jabatan wakil menteri pada suatu Kementerian tertentu, seperti pada Kementerian Luar Negeri. Undang-Undang ini diharapkan menjadi lokomotif dalam menjalankan Kementerian Negara yang baik dan benar. (humasristek)



Kamis 18 Desember 2014
Peringatan Dini Kematian Masal Ikan di Danau Maninjau
Selasa 16 Desember 2014
Penganugerahan Pusat Unggulan Iptek 2014
Senin 15 Desember 2014
Presiden RI Joko Widodo Hadiri Puncak Peringatan Hari Nusantara 2014
Senin 15 Desember 2014
Menristekdikti Resmikan Desa Inovasi Nelayan
Jumat 12 Desember 2014
Usulan Perubahan Keempat pada Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kamis 11 Desember 2014
Sarasehan Nasional ‘Peran Teknologi Nuklir di Bidang Pangan dan Energi untuk Kesejahteraan Masyarakat’
Rabu 10 Desember 2014
Dialog Nasional: Kontribusi Strategis Iptek untuk Poros Maritim Dunia
Rabu 10 Desember 2014
Seminar Tentang Keantariksaan Nasional
Selasa 09 Desember 2014
Speklok KIMAS: Panen Padi dan Kedelai Hasil Demplot Karangduren
Selasa 09 Desember 2014
Pembukaan Pemeran Hari Nusantara 2014
[ Berita lainnya ]