Ristek Headline |
Saturday, November 1, 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Thursday, December 5, 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Tuesday, September 9, 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


ARTIKEL IPTEK
Saturday, March 7, 2009
IMPLIKASI KENAIKAN GAJI PNS
Print PDF Facebook Twitter Email
Carunia Mulya Firdausy
Deputi Menegristek Bidang Dinamika Masyarakat

Kebijakan meningkatkan gaji pokok PNS tidak sesederhana yang diskenariokan dalam mendongkrak konsumsi masyarakat maupun menurunkan tingkat inflasi. Kenaikan gaji justru akan menimbulkan berbagai persoalan tersendiri yang dapat melemahkan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4 persen pada tahun ini.

Di tengah gelombang ketidakpastian perekonomian tahun 2009, Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditetapkan untuk menerima kenaikan gaji pokok. Gaji pokok PNS golongan terendah 1A yang selama ini menerima 910 ribu rupiah per bulan, sejak Januari ditetapkan memperoleh gaji pokok 1,040 juta rupiah per bulan, sedangkan golongan PNS tertinggi IVE, gaji yang diterimanya meningkat menjadi 2,91 juta rupiah per bulan.

Dasar penetapan kenaikan gaji PNS ini didasarkan atas hitungan penyesuaian terhadap laju inflasi yang telah mencapai di atas dua digit (11,2 persen) tahun 2008 dan untuk menaikkan daya beli PNS secara riil. Kenaikan gaji itu selanjutnya diharapkan dapat mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga sebesar 4,8 persen tahun ini sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 4,7 persen tercapai.

Bagi PNS yang berjumlah tidak lebih dari empat juta, kenaikan gaji ini tentu “menggembirakan”. Pasalnya, bukan saja karena beban hidup yang semakin berat, yang terpenting kenaikan gaji pokok tersebut dapat memberikan “stimulan” untuk bekerja lebih produktif. Pertanyaannya, apakah kenaikan gaji ini akan mendongkrak besaran konsumsi masyarakat?

Dampak Kenaikan

Sulit membayangkan kebijakan kenaikan gaji PNS dapat mendongkrak besaran konsumsi rumah tangga. Pasalnya, berdasarkan pengalaman selama ini, belum pernah kenaikan gaji PNS tidak berdampak pada kenaikan harga barang-barang secara umum (demand pull inflation). Pengalaman juga menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa umumnya telah terjadi sebelum kenaikan gaji PNS (expected inflation).

Keadaan ini jauh berbeda dibandingkan jika kenaikan gaji PNS terjadi di negara-negara industri dan maju. Di negara seperti itu, kenaikan gaji justru tidak menimbulkan dampak inflasi, bahkan mampu meningkatkan lapangan kerja. Hal itu terjadi karena tingkat konsumsi masyarakat di negara tersebut relatif telah mencapai tingkat jenuh sehingga kenaikan gaji mampu menjungkit tingkat tabungan masyarakat. Meningkatnya tabungan ini selanjutnya memperluas lapangan kerja sebagai akibat bertambahnya investasi.

Kecenderungan inflasi tersebut tentu berdampak pada kurs rupiah terhadap dollar AS. Nilai kurs rupiah yang tadinya relatif kuat terhadap dollar AS dipastikan akan melemah. Artinya, upaya meredam gejolak melemahnya nilai kurs rupiah di bawah 11 000 rupiah per dollar akan semakin sulit untuk dicapai. Belum lagi memperhitungkan kemungkinan dampak inflasi sebagai akibat kebijakan stimulus fiskal sebesar 73,3 triliun rupiah dan kebijakan moneter penurunan suku bunga pinjaman.

Dampak lain dari adanya kenaikan gaji juga memungkinkan semakin terancamnya investasi. Pasalnya, kenaikan gaji akan memberikan efek domino terhadap kenaikan harga faktor-faktor produksi yang dibutuhkan para investor (cost push inflation). Kondisi ini lebih lanjut diperparah lagi dengan menurunnya aliran modal asing masuk ke dalam negeri sebagai akibat likuiditas modal dunia yang makin tipis. Arus modal swasta dunia yang dialirkan ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mencapai 800 miliar dollar AS pada 2007 dan telah menurun menjadi 400 miliar dollar AS pada 2008, dipastikan menurun lagi di kisaran 180-200 miliar dollar AS pada tahun ini. Hal itu terjadi karena setiap pemerintah lebih fokus pada upaya penyelamatan ekonomi internalnya ketimbang menyalurkan modalnya ke negara lain.

Kenaikan gaji juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat ekspor nasional. Target pertumbuhan ekspor yang ditetapkan pada 2009 sebesar 2,5 persen sangat mungkin terpuruk ke level terendah 1 persen. Penurunan ini terjadi sebagai akibat dari lemahnya daya saing harga produk ekspor di pasar global sebagai dampak dari lemahnya rupiah dan kebergantungan pada impor bahan baku dalam proses produksi komoditas ekspor. Ditambah lagi dengan banyaknya negara yang kini mulai membatasi masuknya impor akibat terkurasnya devisa yang dimilikinya.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dipastikan mengalami defisit dengan adanya kenaikan gaji PNS ini. Defisit anggaran terjadi karena kenaikan gaji dapat meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah di satu pihak dan tentunya akan menurunkan nilai pengeluaran pada sektor pembangunan. Akibatnya, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,5 persen pendapatan nasional diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 3-4 persen tahun ini.

Oleh karena itu, kebijakan meningkatkan gaji pokok PNS tidak sesederhana yang diskenariokan dalam mendongkrak konsumsi masyarakat maupun menurunkan tingkat inflasi. Kenaikan gaji justru akan menimbulkan berbagai persoalan tersendiri yang dapat melemahkan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4 persen pada tahun ini.
Mempertimbangkan kompleksitas dampak negatif kenaikan gaji di atas, dukungan kebijakan ekonomi lain harus diberikan. Pertama, perlu dukungan kebijakan dalam mendorong tingkat produksi barang-barang kebutuhan pokok. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan empiris bahwa kenaikan gaji akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako). Mengupayakan kurva pasokan bahan-bahan pokok ke arah kanan diyakini mampu menjaga kestabilan harga produk sembako untuk tidak mengalami kenaikan.

Kedua, bantuan kredit terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) harus sesegeranya diberikan. Keterlambatan dalam pengucuran bantuan kredit tersebut, selain dapat memengaruhi kecepatan kenaikan harga-harga barang dan jasa, berpotensi menambah pengangguran. Untuk mempercepat hal tersebut, pertimbangan kriteria perbankan yang terlalu ditekankan pada aspek agunan dalam memberikan kucuran kredit kepada UMKM harus diubaharahkan pada pertimbangan kelaikan usaha.

Ketiga, kebijakan untuk mendorong masyarakat mengonsumsi komoditas dalam negeri harus diimplementasikan secara konkret. Hal ini antara lain dapat dilakukan tidak sebatas meminta para menteri, pejabat tinggi, selebritas, dan kelompok masyarakat tertentu lainnya untuk melakukan ”fashion show” produk dalam negeri saja, melainkan juga harus langsung dengan mengintensifkan strategi bauran pemasaran (marketing mix) produk domestik kepada masyarakat. Untuk ini, kualitas produksi, harga yang bersaing, distribusi dan informasi ketersediaan barang dan jasa mutlak harus diperhatikan sehingga mampu memenuhi permintaan masyarakat.

Akhirnya, kebijakan stimulus fiskal yang telah ditetapkan sebesar 73,3 triliun rupiah harus pula diupayakan dengan cepat untuk digelontorkan. Kelambatan implementasi kebijakan ini dipastikan memberikan ruang gerak kenaikan harga komoditas di pasar di satu pihak, dan membengkaknya jumlah pengangguran dan kemiskinan di lain pihak. Semoga. (KORAN JAKARTA, 7 Maret 2009/ humasristek)


Thursday, September 11, 2014
Kaji Ulang Pengendalian BBM Bersubsidi
Tuesday, August 19, 2014
Dampak Pencabutan Subsidi Listrik
Friday, July 18, 2014
Masyarakat Ekonomi ASEAN : Sedikit-sedikit Disulitin
Wednesday, July 2, 2014
Iptek, Politik, dan Capres
Friday, April 11, 2014
Revisi atas Garis Kemiskinan
Thursday, April 10, 2014
Investasi untuk Riset
Monday, February 17, 2014
Pacu Kemandirian Energi, Membangun Pembangkit Skala Besar
Thursday, February 13, 2014
Birokrasi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti
Saturday, February 1, 2014
Manajemen Bencana dalam Pembangunan
Friday, December 13, 2013
Menuju Era Mobil Listrik
[ Berita lainnya ]