Ristek Headline |
Sabtu 25 Oktober 2014
 
 

thanks

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://www.ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 21 Oktober 2014
Perpisahan Menristek : Kita Harus Bertransformasi Melakukan Perubahan

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


ARTIKEL IPTEK
Senin 12 Januari 2009
DISKRIMINASI GENDER: MASIH ADAKAH?
Print PDF Facebook Twitter Email
Anny Sulaswatty
Asdep Urusan Perkembangan  Matematika dan IPA,  Deputi Bidang Perkembangan Riptek

Marginalisasi perempuan adalah usaha peminggiran/ pemiskinan terhadap kaum hawa.  Sebelum revolusi hijau di Pulau Jawa, panen padi dilakukan oleh perempuan dengan menggunakan ani-ani. Setelah revolusi hijau, diperkenalkanlah jenis padi unggul yang dapat dipanen secara bersamaan dengan sabit yang banyak dikerjakan oleh laki-laki. Hal tersebut jelas berdampak mengurangi porsi perempuan dalam dunia kerja. Kasus yang semirip dapat terjadi tatkala seorang perempuan yang sudah menikah tetapi mendapat tugas belajar/pekerjaan maka, si perempuan harus mendapat persetujuan dari suaminya. Sebaliknya sang suami biasanya tidak memerlukan pertimbangan yang amat rumit untuk melakukan hal serupa. Inilah yang disebut dengan Subordinasi perempuan suatu keadaan dimana kaum perempuan berada dibawah dominasi laki-laki.

Fenomena seperti diatas dicontohkan pada masa-masa yang lampau. Untuk masa sekarang ini, fenomena tersebut nampaknya telah terdistorsi secara tidak langsung. Maka yang menjadi pertanyaan adalah masih adakah diskriminasi gender sekarang ini?
     
Jika kita mau menengok kondisi sumber daya manusia dan lingkungan pekerjaan di Indonesia sekarang ini, masih nampak jelas bahwa fenomena penyetaraan yang berbasis gender belum bisa digalakan secara serius. Namun, kita sedikit bersukur bahwa beberapa institusi privat sudah berusaha untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. Terlebih belakangan ini mulai nampak banyak perusahaan di Indonesia membuka peluang kerja yang sama untuk laki-laki dan perempuan.
   
Pandangan adanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan ketidakadilan yang telah begitu lama tertanam di struktur masyarakat pada umumnya.
       
Jika ditilik lebih dalam lagi ternyata faktor-faktor  yang mendorong timbulnya diskriminasi gender, disebabkan oleh adanya :

  • Tata nilai sosial budaya masyarakat dunia, umumnya lebih mengutamakan laki- laki daripada perempuan (ideology patriarki). Ideologi patriarki adalah ideologi yang menggariskan bahwa laki-laki (superordinat) berkuasa atas perempuan (subordinat), Brown (2005).
  • Perempuan sering kali dianggap lebih berpotensi di bidang yang berpenghasilan lebih kecil. Sebagai contoh, bila laki-laki dan perempuan bekerja dalam satu industri, misalkan industri karpet, perempuan dialokasikan pada pekerjaan di home industry yang berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki yang dialokasikan pada pekerjaan di pabrik, Ghvamshahidi (1995).
  • Kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan yang belum konsisten dan konsekuen dalam dunia kerja. Hal ini terlihat dari Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS 2003, yang menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (44,81%) lebih rendah dibanding TPAK¬† laki-laki 76,12%.
  • Pandangan masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan pendidikan bagi laki-laki dibanding perempuan. Hal ini berimplikasi pada kualitas pendidikan perempuan yang lebih rendah dibanding pria. Buktinya, BPS 2003, menunjukkan bahwa persentase perempuan buta huruf adalah sejumlah¬† 12,28% , lebih besar daripa laki-laki yang sejumlah 5,84%. Kualitas pendidikan ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pertimbangan dalam penerimaan di dunia kerja.

Bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang biasanya diterapkan terhadap korban seperti pemberian upah yang lebih rendah, kesempatan promosi jabatan yang lebih kecil, cara penerimaan karyawan yang hanya melihat karakter kasat mata atau gender yang digunakan sebagai indikator produktivitas. Contoh konkrit dimana sebagian besar lowongan kerja profesi akuntan menginginkan dilakukan oleh perempuan karena dianggap lebih teliti dan ulet, di lain pihak  kesempatan untuk menggunakan wewenang ternyata lebih kecil.

Dari bentuk perlakuan ketidakadilan dan ketidak setaraaan tersebut pastilah menimbulkan  kerugian-kerugian yang akan dialami oleh  korban berupa gangguan mental, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, kurang bisa meningkatkan taraf hidup dan tidak mampu mengembangkan potensi dan kreatifitas diri.

Di sisi lain, bila yang dimaksud ketidaksetaraan gender adalah suatu tindakan atau keadaan yang mengklasifikasi suatu pekerjaan pada gender tertentu, maka hal tersebut bila dilihat dari perspektif ini, belumlah tentu ada. Hal itu dipengaruhi oleh faktor sifat pekerjaan dan kodrat dari masing-masing gender itu sendiri. Misalnya saja pekerjaan-pekerjaan seperti buruh tambang atau penggali kuburan yang memang dibutuhkan keuatan otot dibanding otak untuk pekerjaan terkait.

Menilik peraturan di salah satu perusahaan swasta, bahwa pegawai baru perempuan harus menandatangani perjanjian mengenai tidak diizinkannya yang bersangkutan untuk menikah selama satu tahun setelah pendidikan pra kerja. Peraturan ini ada karena umumnya seorang perempuan pasca menikah akan hamil, kemudian cuti hamil, melahirkan dan proses perawatan selanjutnya. Kontras dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk ‚ÄĚmembentuk‚ÄĚ orang tersebut¬† apalagi yang bersangkutan masih minimnya kontribusinya untuk perusahaan. Apabila kita sangat memahami kodrat, bahwa memang sudah sewajarnya diantara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, tentu perlu diambil sebuah keadilan gender dalam menyikapi hal ini. Semuanya akan terasa adil jika peraturan perusahaan tersebut mengijinkan boleh menikah untuk karyawan perempuan baru tetapi menunda satu tahun untuk kehamilan. Memang laki-laki dan perempuan itu berbeda tetapi janganlah antara laki-laki dan perempuan itu dibeda bedakan.

Sebagai manusia, betulkah mengurus keluarga adalah prioritas utama perempuan bukan prioritas seorang laki-laki?. Sehingga dalam mendalami suatu pekerjaan apakah bukan seorang laki-laki tapi seorang perempuan yang harus tetap menomorsatukan keluarga? Jika benar, hal ini tentunya akan membuat semakin terbatasnya pilihan pekerjaan bagi wanita. Bukanlah suatu kemustahilan bahwa seorang perempuan dapat menjadi pilot, nahkoda atau securities shift malam, akan tetapi bagaimana keadaan keluarga mereka bila nyatanya mereka akan ditinggal oleh sang ‚Äúpengurus rumah tangga‚ÄĚ?. Inilah yang dinamakan keadilan dan kesetaraan peran, fungsi, tanggung jawab dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan untuk berbagi dalam tugas kerumahtanggaan.

Maka sebenarnya keberadaan ketidakadilan gender di masa sekarang ini tergantung bagaimana seseorang memandang persoalan tersebut. Solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan fenomena ini adalah kesamaan mengenai kesetaraan gender yang diikuti dengan keadilan. Berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan dengan diiringi proses dan perlakuan adil terhadap kedua gender tersebut. (Harian Tangerang, 12 Januari 2009/ humasristek)
 


Jumat 17 Oktober 2014
Garis Kemiskinan Perlu Dinaikkan
Kamis 11 September 2014
Kaji Ulang Pengendalian BBM Bersubsidi
Kamis 11 September 2014
Pikir Matang Penggabungan Kementerian Perdagangan
Selasa 19 Agustus 2014
Dampak Pencabutan Subsidi Listrik
Jumat 18 Juli 2014
Masyarakat Ekonomi ASEAN : Sedikit-sedikit Disulitin
Rabu 02 Juli 2014
Iptek, Politik, dan Capres
Jumat 11 April 2014
Revisi atas Garis Kemiskinan
Kamis 10 April 2014
Investasi untuk Riset
Senin 17 Februari 2014
Pacu Kemandirian Energi, Membangun Pembangkit Skala Besar
Kamis 13 Februari 2014
Birokrasi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti
[ Berita lainnya ]